KABARBURSA.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian pelaku pasar setelah mata uang Garuda menyentuh level Rp17.732,98 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Selasa, 19 Mei 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun dari platform perdagangan global, rupiah melemah 30,98 poin atau 0,18 persen dibanding penutupan sebelumnya di level Rp17.702 per dolar AS.
Bahkan di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mengalami pelemahan, ia juga ditutup pada perdagangan sesi II ini merosot 202,97 poin atau 3,08 persen ke level 6.396,27 . Padahal pada awal perdagangan, IHSG sempat dibuka menguat di level 6.599,21 dan sempat menyentuh posisi tertinggi intraday di 6.635,13. Namun tekanan jual yang terus berlangsung membuat indeks turun tajam hingga sempat menyentuh level terendah 6.376,34 sebelum akhirnya ditutup sedikit di atas titik tersebut
Tekanan juga datang dari investor asing. Data perdagangan menunjukkan nilai jual asing di pasar reguler mencapai Rp5,87 triliun, sementara nilai beli tercatat Rp4,53 triliun. Dengan demikian, terjadi net foreign sell sebesar Rp1,35 triliun.
Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian buka suara soal penurunan nilai rupiah yang terjadi secara terus menerus ini. Ia menilai Bank Indonesia perlu merespons secara lebih tegas melalui kebijakan moneter yang lebih hawkish dan pre-emptive di tengah tekanan rupiah yang terus berlangsung. Menurut dia, dalam situasi ini bank sentral tidak hanya mengelola inflasi saja.
“Bank sentral sedang mempertahankan policy anchor itu sendiri,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa, 19 Mei 2026. Menurut dia, ketika pasar mulai mempertanyakan di mana terminal level rupiah, di mana inflation anchor dan bagaimana koordinasi fiskal moneter akan berjalan, maka biaya stabilisasi ke depan bisa jauh lebih mahal.
Ia menjelaskan tekanan yang terjadi saat ini bukan sekadar dipicu oleh kenaikan harga minyak atau ketidakpastian arah suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed). Lebih dari itu, pasar mulai mempertanyakan kredibilitas kebijakan makroekonomi Indonesia, termasuk arah nilai tukar, inflasi, dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Fakhrul menjelaskan, policy anchor adalah jangkar kebijakan yang menjadi acuan utama pasar dalam menilai kestabilan ekonomi suatu negara. Jangkar ini mencakup keyakinan investor bahwa bank sentral mampu menjaga inflasi, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga secara konsisten. Ketika kepercayaan terhadap jangkar tersebut melemah, volatilitas pasar dapat meningkat dan biaya stabilisasi ekonomi menjadi lebih mahal.
Saat ini, kata dia, belum adanya sinyal yang cukup kuat dari pemerintah terkait penyesuaian harga energi domestik, arah subsidi, serta kalibrasi fiskal membuat tekanan penyesuaian akhirnya bertumpu hampir sepenuhnya pada rupiah.
Dalam kondisi seperti itu, Fakhrul mengingatkan risiko terjadinya fenomena Dornbusch overshooting, yakni situasi ketika nilai tukar melemah secara berlebihan dalam waktu singkat sebelum kembali menuju level yang lebih wajar.
Untuk meredam tekanan tersebut, ia menilai Bank Indonesia perlu kembali menerapkan pendekatan stabilisasi klasik yang pernah digunakan pada 2018, yaitu pre-emptive, front loading, and ahead the curve.
Pre-emptive berarti bank sentral bertindak lebih awal sebelum tekanan menjadi lebih besar. Front loading berarti langkah pengetatan dilakukan lebih besar di awal agar efeknya langsung terasa. Sementara ahead the curve berarti kebijakan diambil lebih cepat daripada ekspektasi pasar.
“Dalam konteks saat ini, langkah tersebut kemungkinan membutuhkan kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin,” kata Fakhrul.
Ia menegaskan kenaikan suku bunga bukan berarti kondisi ekonomi sedang runtuh. Justru langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak menanggung biaya yang lebih besar di kemudian hari akibat hilangnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan.
“Kenaikan suku bunga kali ini bukan karena ekonomi runtuh atau inflasi sudah tinggi. Justru ini diperlukan agar kita tidak membayar harga yang lebih mahal di kemudian hari akibat kehilangan jangkar ekspektasi,” ujarnya.
Fakhrul mengingatkan bahwa pada 2018, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga secara agresif meskipun inflasi masih terkendali. Kebijakan itu terbukti efektif dalam menjaga stabilitas rupiah dan mengembalikan kepercayaan investor.
Menurut dia, di negara berkembang seperti Indonesia, kebijakan moneter tidak bisa hanya melihat data inflasi yang sudah terjadi. Bank sentral juga harus menjaga ekspektasi pasar, kestabilan nilai tukar, dan arah inflasi dalam jangka menengah.
Ia juga menilai kenaikan BI Rate tidak serta-merta menghambat pertumbuhan ekonomi. Saat ini, Indonesia memiliki instrumen makroprudensial yang lebih fleksibel sehingga penyaluran kredit ke sektor prioritas masih dapat dijaga melalui insentif likuiditas dan kebijakan sektoral yang lebih terarah.
“Ini bukan kebijakan anti-pertumbuhan. Ini adalah upaya menjaga stabilitas makro agar pertumbuhan tidak rusak lebih dalam akibat imported inflation, tekanan neraca, dan lonjakan risk premium,” katanya.
Di pasar obligasi, Fakhrul melihat adanya distorsi karena dana investor terlalu banyak tertahan di instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Akibatnya, minat pada obligasi tenor panjang menjadi berkurang.
Ia mengatakan kondisi ideal adalah terbentuknya yield curve yang lebih sehat dan menanjak. Yield curve merupakan kurva yang menggambarkan perbedaan tingkat imbal hasil obligasi berdasarkan jangka waktunya. Kurva yang lebih steep atau menanjak menunjukkan investor kembali bersedia menempatkan dana di instrumen tenor panjang.
“Kita membutuhkan yield curve yang lebih sehat dan lebih steep,” ujar Fakhrul.
Menurut dia, jika Bank Indonesia merespons secara cepat dan kredibel, fase pelemahan rupiah yang berlebihan dapat berbalik menjadi penguatan yang cukup tajam. Ia memperkirakan rupiah berpotensi kembali ke kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Selain kebijakan moneter, Fakhrul menekankan pentingnya komunikasi fiskal yang lebih kuat dari pemerintah. Pasar, kata dia, membutuhkan kejelasan terkait arah subsidi energi, strategi penerbitan surat utang, dan diversifikasi sumber pembiayaan negara.
Ia menilai Indonesia juga perlu memperluas sumber pendanaan non-dolar AS, termasuk melalui pembiayaan dalam mata uang renminbi dan penerbitan Dim Sum Bond.
Dalam konteks ini, pipeline pembiayaan dapat diartikan sebagai daftar rencana pendanaan yang sedang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran ke depan. Pipeline mencakup sumber dana, jadwal penerbitan, serta instrumen yang akan digunakan, baik melalui obligasi domestik maupun global.
“Indonesia harus mulai membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam agar biaya stabilisasi ke depan tidak sepenuhnya dibebankan pada Rupiah dan pasar domestik,” kata Fakhrul.(*)