KABARBURSA.COM - Guna perluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor 3P (pertanian, peternakan, perikanan), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sumarno dorong kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Tiga hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional,” ujarnya seperti dikutip. Selasa 14 Mei 2024.
Ia berharap, TPAKD dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat, untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.
Lanjutnya, sebab sektor pertanian dan peternakan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panen yang terlalu panjang. Tak pelak, mereka acapkali tidak menikmati hasil panen secara maksimal.
Selain itu, kata dia, kurangnya akses perbankan, menjadikan tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir. Oleh karenanya, situasi tersebut membutuhkan dukungan TPAKD, serta stakeholder terkait lain.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono, menyatakan siap mendukung pemprov dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurutnya, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.
“Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ kata dia.
KPK Pelototi Jateng
Untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah, Bank Daerah Jawa Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk alat monitoring pajak.
Direktur Utama Bank Jateng, Iriyanto Harko Saputro, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggalakkan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penggunaan Alat Monitoring Pajak yang didukung oleh KPK.
“Alat tersebut diperkenalkan dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam memantau transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga memungkinkan perhitungan pajak yang lebih akurat,” ungkap Iriyanto.
Ia menjelaskan bahwa saat ini telah terpasang sebanyak 3.972 alat monitoring pajak daerah yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, terutama di sektor hotel, hiburan, restoran, dan karaoke (HOREKA).
Tujuan dari fasilitas tersebut adalah untuk mempermudah proses pembayaran pajak.
Dengan adanya alat ini, Bank Jateng berpotensi mendapatkan manfaat berupa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung, serta meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Jawa Tengah.
Investasi Tekan Pengangguran
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, terus mendorong percepatan investasi di wilayahnya untuk mengurangi angka pengangguran terbuka.
“Banyaknya investor yang masuk ke Jawa Tengah dengan dibukanya rumah makan dan pabrik-pabrik semakin menumbuhkan perekonomian masyarakat dan menekan pengangguran,” kata Nana.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada Februari 2024 sebesar 4,39 persen, turun 0,85 persen dibandingkan Februari 2023.
Persentase tersebut berada di bawah angka pengangguran terbuka nasional yang mencapai 4,82 persen. Jumlah penduduk bekerja di Jawa Tengah mencapai 20,41 juta orang, naik 0,45 juta orang dibandingkan Februari 2023.
Nana juga menyatakan bahwa lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0,15 juta orang) serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,12 juta orang). Kota Semarang menjadi salah satu tujuan utama investor, memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
“Kami berharap lebih banyak investor yang masuk, sehingga akan menambah lapangan pekerjaan. Ketika pengangguran turun, angka kemiskinan juga akan ikut turun,” jelas Nana.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah mencatat capaian realisasi investasi triwulan 1 2024 mencapai Rp15,167 triliun, meningkat 19 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Investasi ini mampu mengentaskan 78.204 orang dari pengangguran.
Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellasari, optimis mencapai target realisasi investasi sebesar Rp77,43 triliun di akhir 2024 yang diberikan BKPM RI. Pada triwulan I tahun 2024, penanaman modal dalam negeri mendominasi dengan nilai Rp9,313 triliun, sedangkan penanaman modal asing mencapai Rp5,854 triliun, dengan total 13.927 proyek dan serapan tenaga kerja 78.204 orang.
Realisasi Investasi Triwulan
Realisasi investasi triwulan I 2023 mencapai Rp12,78 triliun, sementara periode yang sama pada 2024 mencapai Rp15,67 triliun, dengan peningkatan PMA sebesar 2,66 persen dan PMDN sebesar 15,98 persen.
Beberapa kemudahan diberikan Pemprov Jateng untuk menarik investor, termasuk layanan call center, layanan tatap muka di kantor DPMPTSP, dan 33 Mall Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Meskipun layanan investasi semakin dimudahkan dengan Online Single Submission (OSS), layanan tatap muka juga masih dilakukan untuk calon investor yang ingin mengajukan pertanyaan terkait investasi di Jawa Tengah.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.