KABARBURSA.COM - Sejumlah potensi migas di Indramayu, Jawa Barat, mengalami kendala dalam perizinan lahan, demikian yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kamis 28 Maret 2024.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Hermanto, menyoroti kesulitan dalam proses peralihan lahan pertanian menjadi lahan untuk keperluan migas di Indramayu.
Bambang juga meminta SKK Migas untuk memberikan langkah konkret dalam menangani permasalahan ini.
Direktur Utama PT Pertamina EP, Ibnu Suhartanto, mengungkapkan bahwa beberapa proyek pengeboran migas di Indramayu terkendala oleh perizinan lahan. Pertamina telah melakukan berbagai pertemuan dengan pihak terkait untuk mencari solusi. "Iya, beberapa sumur bor kami di Indramayu sedang menunggu proses izin Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kami telah berupaya sejak tahun lalu, tetapi ada sedikit keterlambatan dalam jadwal pengeboran karena proses izin di daerah Jatibarang, Cemara, Bangau 2, dan sekitarnya," jelasnya.
Ibnu menambahkan bahwa sebagian besar lahan sawah di Indramayu sekarang termasuk dalam kategori LP2B dan LSD. Dalam upaya penggantian lahan sawah, pemerintah daerah menyediakan lahan yang kemudian akan direaktivasi untuk kegiatan migas.
Saat ini, terdapat 8 titik pengeboran yang masih terhambat akibat masalah perizinan lahan. Pertamina berharap adanya dukungan dari legislatif dalam mengatasi kendala ini. "Kami meminta bantuan, tetapi kami juga melakukan segala upaya untuk itu. Kami berharap dapat menyelesaikan pekerjaan pengeboran tanpa mengganggu ketahanan pangan," tambah Ibnu.