KABARBURSA.COM - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa anggaran kementeriannya senilai Rp329,5 miliar telah diblokir oleh Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani pada tahun 2024. Pengungkapan ini terjadi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bappenas untuk tahun 2025.
Menurut Suharso, dari total anggaran yang diblokir, sebesar Rp119,6 miliar dialokasikan melalui skema automatic adjustment. Pihaknya telah mengajukan pembukaan blokir pada tanggal 6 Juni 2024 untuk anggaran ini. "Anggaran sebesar Rp210 miliar untuk pengembangan pesawat N219 amphibi juga terdampak, dengan rencana pengembalian sebesar Rp53,2 miliar kepada Kementerian teknis terkait," katanya Kamis 13 Juni 2024.
"Pagu anggaran Bappenas untuk tahun 2024 adalah Rp2,16 triliun, dan telah terealisasi sebesar Rp1,05 triliun atau 48,6 persen. Blokir anggaran oleh Kemenkeu mencapai 16,7 persen, atau setara dengan Rp329,5 miliar," jelas Suharso, menjelaskan bahwa total anggaran yang telah terealisasi termasuk yang diblokir mencapai 65,3 persen, atau senilai Rp1,37 triliun.
Suharso juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp804,47 miliar untuk tahun 2025, dengan sebagian besar untuk mengakomodasi kebutuhan gaji 1.997 pegawai baru yang direkrut dari CPNS tahun 2024. "Usulan tambahan ini termasuk Rp597 miliar untuk biaya gaji pegawai baru dan tambahan Rp102 miliar untuk Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), serta Rp104 miliar untuk kajian strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional," jelas dia.
Suharso juga menyoroti bahwa blokir anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya terkait dengan pengembangan pesawat N219 amphibi, memiliki dampak signifikan terhadap rencana Bappenas untuk meningkatkan ekosistem kedirgantaraan nasional. "Penting pengembalian segera anggaran tersebut untuk mendukung proyek strategis ini yang memiliki potensi besar dalam mendukung industri kedirgantaraan Indonesia," ungkap dia.
Selain itu, Suharso menggarisbawahi bahwa anggaran yang diblokir juga mencakup skema automatic adjustment, yang merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian otomatis untuk mengakomodasi perubahan kondisi ekonomi. "Kami meminta pembukaan blokir ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kesinambungan program-program strategis yang telah direncanakan dalam RKA Bappenas," beber dia.
Dalam konteks penambahan anggaran untuk tahun 2025, Suharso menjelaskan bahwa penambahan ini tidak hanya untuk membiayai gaji pegawai baru, tetapi juga untuk memperkuat kegiatan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) serta untuk pelaksanaan kajian strategis yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. "Semua langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target pembangunan nasional sesuai dengan prioritas dan visi pemerintah," kata dia.
Bappenas, kata Suharso, memastikan bahwa semua kebutuhan esensial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional terpenuhi dengan baik, meskipun menghadapi kendala blokir anggaran yang dapat memperlambat progres pelaksanaan program-program tersebut. (*)
Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia
dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.
Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional.
Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.