KABARBURSA.COM - Indonesia, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), telah memaparkan berbagai strategi dan inisiatif yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kewirausahaan dalam pertemuan APEC.
Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Indra Gunawan, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menegaskan kontribusi besar perempuan dalam ekonomi nasional melalui kewirausahaan serta memungkinkan mereka mengelola dan memimpin bisnis secara efektif.
Dalam Joint Meeting of APEC Ministers Responsible for Women and Ministers Responsible for Trade di Arequipa, Peru, Indra Gunawan menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan kolaborasi Pentaheliks, yang melibatkan kementerian, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan media. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan dalam pasar perdagangan global dan rantai pasok.
Sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Indonesia telah memperkuat pengakuan terhadap usaha milik perempuan dengan menetapkan definisi khusus untuk usaha tersebut. Pada tahun 2020, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) untuk meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan bagi perempuan, memastikan setiap perempuan dapat mengakses informasi, keterampilan, sumber daya, dan peluang ekonomi.
Untuk mendukung ini, dibentuk Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) dan penandatanganan Komitmen Bersama untuk Mewujudkan Inklusi Keuangan Digital Perempuan pada tahun 2023. Ini bertujuan meningkatkan akses perempuan terhadap teknologi digital, mempromosikan pentingnya data terpilah dalam sektor keuangan, serta mendorong upaya kolaboratif antara kementerian, otoritas keuangan, dan sektor swasta.
Kementerian PPPA juga memperkenalkan Pedoman Transformasi Digital Perempuan dan Pedoman Kewirausahaan Perempuan Berperspektif Gender. Pedoman ini menawarkan strategi pengarusutamaan gender dalam transformasi digital dan pengembangan kewirausahaan perempuan, yang diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan merancang kebijakan yang berfokus pada ketimpangan gender dalam kewirausahaan, terutama dalam akses keuangan dan adopsi digital.
Salah satu inisiatif utama Kementerian PPPA adalah pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak di tingkat akar rumput. DRPPA memprioritaskan pengembangan dan penguatan infrastruktur dasar kewirausahaan perempuan mulai dari tingkat desa. Saat ini, terdapat 138 desa percontohan di 71 kabupaten dan 33 provinsi, dengan rencana replikasi secara nasional.
Melalui inisiatif dan kebijakan tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam ekonomi, mendukung keberlanjutan kewirausahaan perempuan, dan memperkuat inklusi keuangan dan digital di kalangan perempuan.
Fokus Pengembangan UMKM
Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional yang berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC SMEWG) ke-57 di Nusa Dua, Bali pada 24-25 April 2024.
Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, menilai forum tersebut sangat strategis untuk membahas perkembangan dan isu-isu terkini terkait UMKM di kawasan Asia-Pasifik. APEC SMEWG ke-57 ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dengan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara/wilayah anggota APEC. Seperti dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis 18 April 2024.
Dalam penyelenggaraan APEC SMEWG ke-57 ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga sebagai inkubator ide, di mana merupakan sarana bagi pertukaran ide, gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia.
Selain pertemuan APEC SMEWG, Dialog Kebijakan APEC bertajuk “Inklusi Keuangan untuk UMKM: Memahami Pentingnya Literasi Keuangan Digital” juga akan diselenggarakan pada 23 April 2024. Agenda dialog ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam membantu UMKM meningkatkan kesadaran dan wawasan terhadap sistem keuangan digital sehingga mampu mendorong peningkatan akses inklusi keuangan.
Menurut Arif, pertemuan ini akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa program dan kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sejalan dengan Rencana Strategis SMEWG untuk tahun 2021-2024. Salah satu hal yang ingin ditunjukkan adalah terkait pengembangan kemampuan inklusif menuju digitalisasi serta akses terhadap keuangan dan solusi keuangan alternatif.
Arif berharap para pemangku kebijakan yang hadir dapat mendukung pengembangan UMKM Indonesia, termasuk dalam pelatihan teknis dan pembangunan kapasitas, yang akan melibatkan anggota ekonomi dan dibiayai oleh APEC.
Selain mengikuti pertemuan, para delegasi APEC dijadwalkan untuk ikut serta dalam kunjungan ke pusat oleh-oleh Krisna sebagai representasi usaha yang memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnisnya, serta menikmati pertunjukan tari kecak di Uluwatu.