Logo
>

Subsidi Listrik 2024 untuk Ringankan Beban Warga Tak Mampu

Ditulis oleh KabarBursa.com
Subsidi Listrik 2024 untuk Ringankan Beban Warga Tak Mampu

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Pemerintah terus berupaya memberikan subsidi listrik untuk meringankan beban masyarakat. Berdasarkan dokumen RAPBN Tahun Anggaran 2024 dari Kementerian ESDM yang diterima KabarBursa, alokasi subsidi listrik sepanjang 2024 sebesar Rp 73,24 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan realisasi subsidi tahun 2023 yang mencapai Rp 69,85 triliun.

    Kenaikan ini untuk memastikan akses listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga kurang mampu. Dari total anggaran subsidi tahun 2024, lebih dari 70 persen dialokasikan untuk rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA dan R1/900 VA.Dari total anggaran Rp 73,24 triliun, subsidi terbesar diberikan kepada kelompok rumah tangga dengan daya listrik R1/450 VA, mencapai Rp 36,88 triliun atau sekitar 50,36 persen dari total anggaran. Sementara itu, untuk rumah tangga dengan daya listrik R1/900 VA, alokasi subsidi mencapai Rp 14,27 triliun atau 19,48 persen.

    Selain itu, sektor sosial seperti rumah sakit, masjid, dan panti asuhan menerima subsidi sebesar Rp 9,33 triliun, yang mencakup 12,74 persen dari total subsidi. Subsidi juga dialokasikan untuk sektor bisnis kecil dan industri kecil dengan masing-masing alokasi sebesar Rp 7,38 triliun (10,08 persen) dan Rp 4,70 triliun (6,41 persen).

    Kebijakan subsidi listrik ini telah berlangsung sejak tahun 2017, dengan fokus utama pada rumah tangga yang menggunakan daya listrik R-1/450 VA dan R-1/900 VA. Subsidi ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga kurang mampu, sekaligus memastikan keberlanjutan akses listrik yang terjangkau.

    Secara keseluruhan, alokasi subsidi listrik pada tahun 2024 menunjukkan perhatian besar pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Dengan mempertahankan porsi subsidi yang besar untuk rumah tangga, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    [caption id="attachment_52124" align="alignnone" width="386"] Tangkapan layar dokumen subsidi listrik Kementerian ESDM. (Foto: Dok. ESDM)[/caption]

    Masalah Subsidi Listrik

    Subsidi listrik sebelumnya menuai menjadi sorotan dalam Rapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketetenagalistrikan Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senin, 3 Juni 2024 lalu. Sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI mencecar Dirjen Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu, soal ketidaktepatan sasaran subsidi listrik yang mencapai 6 juta pelanggan.

    Anggota Komisi VII DPR, Diah Nurwitasari, mengkritik respon pemerintah yang terkesan lamban menangani permasalahan ini. Padahal, Kementerian ESDM sudah menemukan salah sasaran subsidi ini sejak 2022 lalu.

    “Pak Dirjen tadi juga menyatakan, berarti memang betul, Pak, angka (subsidi listrik) yang 6 jutaan (pelanggan) itu salah sasaran. Artinya sampai dengan hari ini, Bapak masih pada tahap pendataan. Seperti itu?” tanya Diah.

    “Sampai sekarang belum ada kebijakan. Jadi selama dua tahun sesudah diketahui ada ketidaktepatan sasaran. Berarti masih dibiarkan sampai sekarang?” sambung Diah bertanya lagi.

    Dicecar pertanyaan, Jisman menjelaskan bahwa belum ada langkah untuk mencabut subsidi karena pemerintah masih mempertimbangkan kebutuhan pelanggan daya 450 VA akan menderita jika subsidi dicabut.

    “Belum ada keinginan dari pemerintah untuk mencabut subsidi itu. Karena kami berpikir, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dicabut, pelanggan yang 450 VA akan menderita,” kata Jisman.

    Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita, juga mengkritik kurangnya tindakan dari pemerintah.

    “Pelanggan yang disinyalir tidak tepat sasaran ini loh. Ini kan data dari bapak-bapak sendiri begitu loh. Terus ini diapain? Yang pertama, saya selama di Komisi VII belum pernah merasa menerima laporan terkait data ini. Bahwa ada 6,1 juta pelanggan yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi,” ujar Ratna.

    Adapun Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Sartono, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai sejumlah pelanggan yang berpura-pura tidak mampu untuk tetap menerima subsidi. Kondisi di lapangan ini turut mempersulit penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran.

    “Kadang-kadang ada yang mampu tapi pura-pura tidak mampu. Ini yang berat,” ujarnya.

    Kepada Komisi VII DPR, Jisman memberikan penjelasan mengenai upaya pemerintah untuk memperbaiki data penerima subsidi.

    Jisman menyatakan pemerintah masih dalam tahap memperkuat data melalui survei door-to-door. Namun, data yang dikumpulkan saat ini masih mentah dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.

    “Kami sekarang masih dalam tahap memperkuat dulu karena ini baru potret door-to-door. Belum di cross-check kepada income dari setiap rumah tangga yang kami potret itu,” kata Jisman. (Rio Alpin)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    KabarBursa.com

    Redaksi