KABARBURSA.COM – Kerja sama pembangunan 1 juta rumah vertikal antara pemerintah dengan Qatar tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi seluruh wilayah di Indonesia.
Corporate Secretary PT PP Tbk (PTPP) Joko Raharjo, mengungkapkan komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia bersama Qatar untuk merealisasikan proyek ambisius tersebut.
“PT PP, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah di RI,” ujar Joko Raharjo dalam keterangan resmi, Sabtu, 11 Januari 2025.
Joko menambahkan, sejumlah lahan yang siap digunakan untuk proyek ini tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Pekanbaru dengan total luasan 26 hektar.
Sebagai perusahaan terbuka, PTPP optimistis dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam realisasi program 1 juta rumah. Perusahaan juga terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan mengedepankan aspek Environment, Social, and Governance (ESG).
“Kedepannya, langkah ini diharapkan tidak hanya menjadi keunggulan kompetitif bagi PTPP, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tambah Joko.
Kerja sama investasi antara pemerintah Indonesia dan Qatar ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Proyek ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara sekaligus membuka peluang investasi di sektor lainnya.
Dengan target yang ambisius dan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian, proyek pembangunan 1 juta rumah ini menjadi langkah strategis dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Proyek Resmi Berjalan
Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, proyek pembangunan satu juta rumah akan memanfaatkan lahan negara.
Lahan tersebut berada di bawah pengelolaan lembaga dan kementerian dengan memprioritaskan lahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
“Nanti Pak Erick akan menyiapkan dari PTPP, KAI, dan Perumnas. Karena ini G2G, negara hadir untuk menyiapkan lahan idle dan tidak bermasalah yang siap untuk dibangun,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Sabtu, 11 Januari 2025.
Ia menambahkan, sejumlah lokasi strategis seperti Senayan, Kalibata, Kemayoran, hingga area dekat stasiun akan menjadi fokus pembangunan. Lokasi-lokasi ini dipilih karena potensi aksesibilitasnya yang tinggi.
“Lokasi akan disurvei segera oleh Sheikh dan kita sudah siap membawa beberapa lokasi yang sudah disebutkan tadi,” tambahnya.
Kerja sama dengan Qatar, kata Maruar, menjadi langkah awal dari rencana besar pembanginan tiga juta rumah.
Sekadar informai, MoU pembangunan satu juta rumah tersebut ditandatangani pada Senin, 8 Januari 2025, oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.
Penandatanganan MoU juga disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani.
Seperti diberitakan sebelumnya, alokasi pembangunan tiga juta rumah dari Kementerian PKP sebesar Rp5,274 triliun pada tahun 2025. Selain untuk membangun rumah, dana tersebut juga akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur serta untuk operasional kementerian.
“Anggaran ini merupakan bagian dari alokasi total Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp116,227 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp110,961 triliun bakal dialokasikan untuk Kementerian PU, sedangkan Rp5,274 triliun untuk Kementerian PKP,” ujarnya.
Kementerian PKP juga mendapat tambahan pembiayaan sebesar Rp35,49 triliun dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan 234.200 unit rumah melalui berbagai skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).
3 Investor Biayai 7 Juta Rumah
Beberapa waktu lalu, dua negara Asia Barat, Qatar dan Abu Dhabi menyatakan kesiapannya untuk mendanai pembangunan 7 juta rumah di Indonesia.
Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa kedua negara tersebut berkomitmen membantu proyek perumahan di Indonesia.
Hashim menjelaskan bahwa Qatar akan membiayai pembangunan 5 juta unit rumah, sementara seorang dermawan dari negara tersebut juga berkomitmen membantu 1 juta unit tambahan. Di sisi lain, Abu Dhabi menyatakan kesediaannya mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.
“Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan,” ujarnya pada Jumat, 27 Desember 2024.
Hashim optimistis target pembangunan 15 juta rumah dalam lima tahun ke depan dapat dicapai dengan dukungan pendanaan dari luar negeri, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
“Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan,” ungkap Hashim.
Selain Qatar dan Abu Dhabi, Hashim juga mengungkapkan bahwa China menunjukkan minat untuk mendanai pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Tiongkok menganggap hal ini sebagai potensi keuntungan. Adapun pendanaan ini ditawarkan dalam bentuk investasi langsung, yang diharapkan mampu mempercepat ketersediaan perumahan di Tanah Air.
“So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi,” kata Hashim. (*)