KABARBURSA.COM - Konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) akhirnya digelar pada Kamis, 13 Maret 2025. Namun, yang dipaparkan kali ini hanyalah APBN KiTa edisi Februari 2025. Sementara laporan edisi Januari seolah hilang begitu saja dari kalender anggaran. Padahal, biasanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) rutin menggelar konferensi pers setiap bulan, umumnya pada pekan ketiga atau keempat. Misalnya, konferensi pers Januari 2025 yang memuat data APBN hingga Desember 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengungkapkan alasan mengapa APBN KiTa Januari 2025 tidak dirilis ke publik. Singkat saja, ia mengatakan, "Sudah tidak relevan," saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025.
Namun, ketika diminta penjelasan lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Ani itu buru-buru meninggalkan lokasi dengan alasan ada pertemuan dengan analis ekonomi dan Presiden Prabowo Subianto di Istana.
Laporan APBN Januari 2025 yang sempat muncul di situs resmi Kemenkeu kini tak lagi tersedia. Namun, dokumen yang beredar mencatat pendapatan negara sebesar Rp115,18 triliun, sementara belanja melonjak ke Rp180,77 triliun, menyebabkan defisit Rp23,45 triliun atau 0,1 persen terhadap PDB. Ini menjadi defisit awal tahun pertama sejak Januari 2021, meskipun lebih rendah dibandingkan defisit saat itu yang mencapai Rp45,7 triliun. Sebagai perbandingan, pada 31 Januari 2024, APBN masih mencatat surplus Rp35,12 triliun atau 0,16 persen terhadap PDB, sementara pada 2023 defisit baru terjadi di Oktober, dan pada tahun Pemilu 2024 mulai muncul di Mei.
Di sisi lain, keseimbangan primer mencatat surplus Rp65,25 triliun. Sebagai perbandingan, pada 31 Januari 2024, keseimbangan primer juga mencatat surplus dengan angka yang sama. Dari sisi penerimaan, pajak menyumbang Rp115,18 triliun atau 4,62 persen dari target, namun anjlok 34,48 persen dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).
Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari Penerimaan Pajak yang mencapai Rp88,89 triliun atau 4,06 persen dari target, mengalami penurunan 41,86 persen (YoY). Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp26,29 triliun atau 8,72 persen dari target, mengalami kenaikan 14,75 persen. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang Rp42,13 triliun atau 8,2 persen dari target, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp9,8 miliar.
Dari sisi pengeluaran, Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp86,04 triliun atau 3,19 persen dari pagu untuk belanja pemerintah pusat. Angka ini terbagi menjadi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp24,38 triliun atau 2,1 persen dari pagu, serta Belanja non-K/L senilai Rp61,66 triliun atau 4 persen dari pagu. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun atau 10,3 persen dari alokasi.
Secara umum, belanja negara mengalami kenaikan di sektor belanja non-K/L yang tumbuh 19,43 persen (YoY), serta TKD yang naik 7,92 persen. Namun, belanja kementerian dan lembaga justru mengalami penurunan dari Rp44,78 triliun pada Januari tahun lalu menjadi Rp24,38 triliun di Januari 2025.
Untuk tahun ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,13 triliun dengan belanja mencapai Rp3.621,3 triliun. Defisit pun diperkirakan berada di angka Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Tertundanya Laporan APBN Januari 2025
Adapun, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2025, Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak mengungkap secara rinci faktor-faktor yang membuat data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Januari 2025 belum stabil. Ia hanya menyebut bahwa perkembangan belanja dan pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 akan dijelaskan lebih lanjut oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Nanti dari teman-teman baik dari sisi belanja pak Wamen Suahasil akan menjelaskan perkembangan dari belanja dan pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis, 13 Maret 2025.
Ia mengakui bahwa APBN pada Januari 2025 masih mengalami ketidakstabilan karena berbagai faktor. Hal ini menjadi alasan mengapa laporan kinerja APBN Januari 2025 yang seharusnya dipaparkan pada Februari mengalami penundaan. Namun, Sri Mulyani tidak merinci faktor-faktor yang dimaksud.
"Banyak pertanyaan dari teman-teman media kenapa waktu itu bulan Februari tidak dilakukan untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, yang kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyerahkan penjelasan terkait pendapatan negara kepada Anggito Abimanyu, sementara aspek pembiayaan akan dijelaskan oleh Tomy Singgih.
"Kemudian dari pendapatan nanti pak Anggito akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang menyangkut perkembangan pendapatan negara, dan juga dari sisi pembiayaan pak Tomy nanti menjelaskan mengenai berbagai hal yang terjadi di below the line," imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan menunggu data yang lebih stabil sebelum akhirnya memutuskan untuk merilis laporan APBN Januari 2025.
"Sehingga kami bisa memberikan suatu laporan mengenai pelaksanaan APBN kita 2025 dengan dasar yang jauh lebih bisa stabil dan diperbandingkan," pungkasnya.(*)