KABARBURSA.COM- Setelah Debat Capres-Cawapres terakhir pada hari Minggu (4/2/2024), Peneliti Bidang Sosial dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia mengulas isu-isu kesejahteraan yang diangkat oleh para peserta debat.
Tiga peserta debat dinilai belum sepenuhnya menanggapi isu-isu kesejahteraan sosial, seperti bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar (stabilnya harga pangan, akses terhadap perumahan yang terjangkau, serta peningkatan daya beli masyarakat). "Penting juga untuk merumuskan skema kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif, mencakup sektor kesehatan, jaminan hari tua, dan program bantuan sosial," katanya kepada Kabar Bursa, Senin (5/2/2024)
Strategi transformasi bangsa yang disebutkan oleh pasangan 02, seperti program makan siang gratis dengan estimasi anggaran 400 triliun rupiah, akan lebih efektif jika diterapkan melalui pemberian akses modal dan kegiatan produktif yang memberdayakan dalam program pengentasan kemiskinan yang bersifat padat karya. "Bantuan sosial semacam ini juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya masyarakat yang mandiri secara ekonomi," ujar dia.
Selanjutnya, kata Dewi, capres 01 dengan visi dan misinya mengenai keadilan dan kemakmuran untuk semua, tetap melihat bahwa 'cash transfer' sebagai bentuk bantuan sosial lebih efektif untuk mencegah penyelewengan dalam distribusi bansos. "Kestabilan harga pangan dan penciptaan lapangan pekerjaan juga merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pasangan capres perlu melakukan identifikasi menyeluruh dan mempertimbangkan tindak lanjut kebijakan untuk menanggapi akar masalah kesejahteraan masyarakat.," paparnya.
"Permasalahan ketenagakerjaan saat ini juga dipahami sebagai hasil dari tingkat kesejahteraan yang rendah. Fenomena ini mendorong beberapa perempuan untuk bekerja di luar negeri, meskipun dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan yang terbatas, memperburuk situasi ketenagakerjaan di dalam negeri," imbuhnya.
Dewi menekankan bahwa untuk membangun upaya meningkatkan kesejahteraan, terutama kualitas hidup manusia, negara tidak dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai mandat konstitusi, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan kolaborasi dari berbagai pihak. "Ini menjadi kunci dalam membangun ekonomi yang inklusif, berdaya, dan berdampak, dengan landasan kebijakan yang mengedepankan kebebasan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan manusia, serta pembangunan yang komprehensif," pungkasnya.