KABARBURSA.COM - Tim Presiden terpilih Prabowo Subianto menyangkal rumor tentang rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Thomas Djiwandono, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengklarifikasi hal ini.
Thomas menegaskan bahwa Prabowo belum menetapkan target utang dan akan mematuhi batasan hukum terkait metrik fiskal.
Sebelumnya, rumor ini disebut-sebut menjadi penyebab pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan pada pasar obligasi.
"Kami sama sekali tidak sedang membahas target utang terhadap PDB. Ini bukan bagian dari rencana kebijakan resmi," kata Thomas, yang juga keponakan Prabowo, Selasa, 18 Juni 2024.
Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia harus berani mengambil utang selama itu untuk program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, ia juga menegaskan komitmen untuk tetap mematuhi batasan defisit anggaran.
"Yang penting untuk dicatat adalah Prabowo dan timnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang," jelas Thomas.
Lembaga pemeringkat dan investor terus memantau kebijakan fiskal Prabowo, khawatir bahwa program-program mahal yang dijanjikan selama kampanye dapat meninggalkan dampak pada kondisi fiskal Indonesia.
Thomas menjelaskan bahwa diskusi antara tim Prabowo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih fokus pada peningkatan pendapatan, tinjauan ulang belanja, dan alokasi anggaran untuk beberapa program, termasuk program makanan siang gratis bergizi untuk anak-anak.
Ia juga menjamin bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.
Sejak krisis keuangan Asia pada tahun 1990-an, Indonesia telah menetapkan batasan defisit anggaran tahunan tidak lebih dari 3 persen dari PDB dan membatasi rasio utang hingga 60 persen.
Kebijakan ini telah membantu Indonesia membangun catatan pengelolaan fiskal yang kuat dan mempertahankan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga.
Meskipun rasio utang meningkat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah belanja besar-besaran selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani terus berupaya untuk menurunkannya dengan mengurangi defisit anggaran.
Defisit tahun lalu mencapai 1,65 persen, yang merupakan angka terendah dalam 12 tahun.
Asing Lepas Saham dan SUN
Diberitakan sebelumnya, rupiah jatuh bebas, Jumat 14 Juni 2024, sejak pembukaan pasar. Nilai tukar merosot tak terbendung, mendekati titik terlemah baru di Rp16.400 per dolar AS karena aksi jual besar-besaran di pasar saham dan surat utang.
Kekhawatiran cepat merebak di kalangan investor, yang cemas akan kondisi fiskal Indonesia di bawah pemerintahan baru, Prabowo Subianto, yang dikabarkan akan menaikkan rasio utang hingga 50 persen demi mendukung program-program populis.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus tergerus, mendekati angka 6.700. Di pasar surat utang, semua kurva menunjukkan kenaikan imbal hasil, mencerminkan tekanan harga. Yield SUN 10 tahun naik ke 7,021 persen, sedangkan tenor 2 tahun di 6,667 persen. Tenor 5 tahun telah mencapai 7,039 persen.
Rupiah merosot cepat, melemah 0,72 persen hingga menyentuh Rp16.387 per dolar AS. Ini adalah level terlemah sejak 1 April 2020, terburuk sejak pandemi empat tahun lalu.
Investor asing sudah melepas saham senilai USD2,2 miliar dari bursa Indonesia sejak awal April.
Kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) berkurang menjadi Rp804,78 triliun per 12 Juni, berdasarkan data Kementerian Keuangan.
Pada hari itu, asing mencatat penjualan bersih di SBN sebesar Rp802,43 miliar.
Pemerintahan Prabowo disebut berencana menaikkan rasio utang hingga 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendanai program-program populis besar seperti makan siang gratis hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rasio utang ini akan menjadi yang tertinggi dalam dua dekade terakhir.
Pemerintahan Prabowo berniat menaikkan rasio utang sebesar 2 poin persentase setiap tahun selama 5 tahun ke depan.
Peningkatan bertahap ini diharapkan memberikan ruang bagi tim ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan hambatan yang mungkin muncul.
Rencana ini akan membuat utang Indonesia mendekati 50 persen dari PDB pada akhir masa jabatan lima tahun dari sekitar 39 persen tahun ini. Ini berpotensi menjadi tingkat tertinggi sejak 2004.
Meski Prabowo telah menyampaikan niat meningkatkan utang negara selama kampanyenya, komitmen untuk melakukannya dan detail pelaksanaannya belum pernah diketahui sebelumnya. Langkah ini menandai perubahan signifikan bagi negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang selama ini mengandalkan kebijakan fiskal konservatif untuk menjaga kepercayaan investor.
Pemerintah Indonesia selama ini secara ketat mematuhi batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB dan rasio utang terhadap PDB maksimum sebesar 60 persen sejak Krisis Keuangan Asia 1997, kecuali selama pandemi.
Kebijakan ini telah membantu Indonesia mendapatkan kembali peringkat layak investasi meskipun pendapatan negara masih lemah.
Rasio utang sebesar 50 persen dianggap optimal karena akan meyakinkan investor tentang komitmen Indonesia terhadap kehati-hatian fiskal. Sementara rasio utang di atas 60 persen dapat menimbulkan kekhawatiran pasar.
Dari berbagai sumber yang berhasil dirangkum Kabar Bursa, pada 2024, rasio utang pemerintah Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 39,06 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan total nilai utang sebesar Rp8.319,22 triliun pada akhir Februari 2024.
Meskipun meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, rasio ini masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 60 persen dari PDB.
Sebagian besar utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN), yang mendominasi komposisi utang dengan nilai mencapai Rp7.336,87 triliun atau sekitar 88,19 persen dari total utang. Utang tersebut terbagi dalam SBN domestik dan SBN dalam denominasi valuta asing.
Selain itu, pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola utang secara efektif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan diversifikasi portofolio utang. Strategi ini meliputi pengembangan instrumen SBN tematik seperti Green Sukuk dan SDG Bond untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional.
Dengan pendekatan ini, diharapkan stabilitas fiskal dapat terjaga, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap kuat.
Pada tahun 2024, investor asing secara signifikan mengurangi kepemilikan mereka di Surat Utang Negara (SUN) Indonesia.
Hingga Maret 2024, kepemilikan asing dalam SUN tercatat hanya sebesar 14,2 persen dari total outstanding SUN. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi fiskal Indonesia serta dampak dari kebijakan ekonomi pemerintahan yang baru.
Selain itu, sejak awal tahun hingga Maret 2024, telah terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing di pasar surat utang, yang berkontribusi pada penurunan nilai tukar rupiah dan peningkatan yield SUN. Hal ini juga diperparah oleh ketidakpastian global yang mendorong investor untuk mencari aset yang lebih aman.
Dalam upaya menjaga stabilitas pasar dan menarik kembali minat investor, pemerintah Indonesia terus mengembangkan berbagai instrumen utang, termasuk SBN tematik seperti Green Sukuk dan SDG Bond, serta memperkuat kebijakan pengelolaan utang yang lebih efisien dan transparan. (*)