KABARBURSA.COM - Lembaga survei sangat erat dengan Pemilu. Dekatnya pemilihan umum seringkali diiringi dengan publikasi hasil survei dari berbagai lembaga. Hasil survei ini menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai tingkat keterpilihan tiap kandidat di ajang pemilu. Namun, tidak jarang hasil survei tersebut menjadi kontroversi, terutama jika lembaga surveinya dianggap tak kredibel.
Namun, ada sebuah cerita menarik mengenai lembaga survei politik di Indonesia yang mengalami perubahan dari masa lalu hingga sekarang.
Pada Pemilu 2004, selain menjadi momen penting dalam demokrasi dengan sistem one man one vote yang menggambarkan pemberian suara rakyat secara langsung, juga menjadi titik balik dalam pandangan elit politik terhadap survei politik.
Pada masa kampanye presiden 2004, banyak lembaga survei yang muncul dan merubah lanskap politik Indonesia. Salah satu lembaga survei yang cukup dikenal adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang didirikan pada Agustus 2003.
Sebelum pemilu 2004, lembaga survei lebih didorong oleh keingintahuan akademis dan dukungan donor asing seperti USAID, dengan fokus pada pemilu pertama pasca rezim otoriter untuk mencegah manipulasi.
Namun, selama masa kampanye 2004, lembaga survei tidak hanya menyajikan hasil surveinya, tetapi juga memberikan nasihat kepada calon eksekutif dan legislatif tentang strategi kemenangan. Ini mengakibatkan pecahnya lembaga survei menjadi dua kubu.
Kubu pertama adalah kubu akademis yang fokus pada informasi dan transparansi tanpa memberikan nasihat politik kepada aktor politik. Sementara kubu kedua adalah kubu komersil yang memiliki misi membantu politisi memenangkan pemilu dengan mematok tarif kepada politisi yang bekerja sama.
Pecahnya lembaga survei ini menimbulkan masalah seperti manipulasi, komersialisasi, dan potensi keberpihakan. Namun, meningkatnya aktivitas lembaga survei memberikan indikasi kuat dari dinamika demokrasi. Meskipun demikian, hal ini juga dapat membuat biaya kampanye menjadi besar.
Meski begitu, keberadaan lembaga survei di Indonesia telah meningkatkan kredibilitas pemilu dan berkontribusi terhadap stabilitas demokrasi. Saat ini, ada 40 lembaga survei terdaftar di KPU untuk pemilu 2024.