KABARBURSA.COM - Presiden terpilih dan wakilnya Prabowo Subianto beserta Gibran Rakabuming Raka, resmi membentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi untuk mempersiapkan transisi pemerintahan. Tim ini diketuai oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam pembentukan itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim. Prabowo juga membentuk tim khusus di bidang klaster ekonomi yang dipimpin oleh Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djuwandono. Tim ini terdiri dari tiga anggota, yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra Budisatrio Djuwandono, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, dan Ketua OKK DPP Gerindra Prasetiyo Hadi.
Agenda pertama tim ini adalah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jumat (31/5/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memulai proses sinkronisasi dengan kementerian-kementerian guna mempersiapkan pemerintahan baru.
Meski telah memulai kerja, nyatanya tugas pokok tim ini masih setengah matang. Ketua Humas Fraksi Gerindra DPR RI Virgandhi Prayudanthoro, mengungkap bahwa tim transisi pemerintahan ini belum memiliki kejelasan tugas dan fungsi, termasuk klaster ekonomi yang dipimpin Thomas Djuwandono alias Tommy.
“Izin untuk tupoksi jelasnya belum ada,” kata Virgandhi kepada KabarBursa, Minggu (2/6/2024).
Sebelum Dasco dan timnya bertemu Sri Mulyani, Tommy sudah lebih dulu wara-wiri ke Lapangan Banteng. Virgandhi menuturkan Tommy aktif berkomunikasi dengan Sri Mulyani selama beberapa bulan terakhir.
“Mas Tommy dia sudah dua bulan koordinasi dengan Kemenkeu, kemarin baru official ke media. Nanti yang intens untuk tim keuangannya beliau,” ujar dia.
Gugus Tugas Tuai Kritik
Tim Gugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran sempat menuai kritik di media sosial, sebab kelompok ini didominasi kader-kader Gerindra. Di laman Instagramnya @sufmi_dasco, dia mengunggah netizen yang mengkritik komposisi tim tersebut.
"Tim Gugus Tugasnya koq cuma dari Gerindra? Yang dari Partai Golkar, PAN, Demokrat pada nda diajak kah? Nanti rebut lagi," tulis akun X @iwanridwan6946.
Dasco menanggapi cuitan tersebut. Ia mengklaim pembentukan Gugus Tugas Sinkronisasi adalah hak Prabowo. Tujuannya adalah mempersingkat waktu penyesuaian saat pemerintahan baru berjalan.
"Hasil kerja Gugus Tugas akan dipergunakan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan strategis yang menjadi hak prerogatif presiden terpilih," tulis Dasco di akunnya.
Ahmad Muzani juga sebelumnya menjelaskan bahwa tim ini dibentuk atas permintaan Prabowo Subianto. “Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta Presiden terpilih untuk melaksanakan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian guna mempersiapkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Prinsip Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan terus mengemban prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan dan fiskal,” tulisnya di akun Instagram @ahmadmuzani2.
Adapun Sri Mulyani dalam pertemuan Jumat lalu menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyusunan anggaran kepada Tim Gugus Tugas Sinkronisasi.
Ia mengingatkan pengelolaan anggaran yang berhati-hati sangat krusial untuk memastikan kelancaran program-program pemerintah dan menjaga siklus anggaran tetap berjalan dengan baik.
Sri Mulyani menegaskan prinsip kehati-hatian ini juga sangat dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Hal ini penting mengingat akan terjadi pergantian pemerintahan di tahun depan.
“Proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar dalam APBN 2025 bisa menampung aspirasi program-program baru namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confident dari berbagai stakeholder," katanya.
Sedangkan pengamat politik Universitas AlAzhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat, ada sesuatu yang positif dari Prabowo yang membentuk tim Gugus Tugas Sinkronisasi. Artinya, Prabowo menginginkan proses transisi dan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke Prabowo-Gibran, berjalan dengan bagus.
"Ya, salah satunya dengan tim sinkronisasi itu. Pertama, tim ini memastikan tidak akan ada program tumpang tindih yang bisa membuat kerja pemerintahan Prabowo-Gibran terhambat," ucap dia.
"Kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai tumpang tindih ini menyulitkan Prabowo-Gibran bekerja lebih cepat ke depan setelah dilantik," lanjut Ujang.