KABARBURSA.COM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memproyeksikan ada sekitar 12 ribu orang yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada prosesi upacara 17 Agustus 2024.
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, mengatakan bahwa perhitungan tersebut berdasarkan dari undangan, sumber daya manusia (SDM) teknis, dan pendukung acara lainnya.
"Kami berharap 12 ribu pergerakan akan terjadi dari perayaan itu (upacara 17 Agustus 2024 di IKN) . Perhitungan ini berdasarkan daftar undangan hingga pendukung acara," ujar dia di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.
Nia menyampaikan, Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan pihak-pihak pendukung, terutama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) demi lancarnya upacara nanti.
Di sisi lain dia menyampaikan, Kemenparekraf juga bakal berperan untuk memeriahkan upacara hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia mendatang.
"Pertama adalah penampilan kesenian pada acara nanti, kami membuat logo perayaan dan aktivasi galeri UMKM di sumbu kebangsaan. Kami juga mendesain 25 UMKM melalui bedah desain kemasan," jelasnya.
Lebih jauh Nia mengatakan, pihaknya belum bisa membeberkan dampak ekonomi dalam upacara 17 Agustus di IKN mendatang. Kata dia, hal ini memerlukan waktu untuk dilakukan pengkajian. "Dampak ekonomi, kami perlu waktu untuk mengkaji," pungkasnya.
Sementara itu seorang ekonom dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kesempatan yang signifikan untuk menarik minat investasi, sekaligus sebagai bukti kemajuan dari proyek strategis tersebut.
“Pemerintah masih punya waktu dua bulan sebelum momen Agustusan. Ini justru critical time buat pemerintah untuk menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai sinyal positif bagi investor,” kata Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Bahtiar Rifai, dikutip Rabu, 5 Juni 2024.
Ia mengatakan perayaan HUT 17 Agustus di IKN nanti menjadi tolok ukur para investor untuk melihat pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar proyek strategis nasional tersebut, seperti ketercukupan air, akses listrik, energi, ketersediaan jaringan transportasi, serta telekomunikasi.
Ia menilai perayaan Kemerdekaan RI di IKN turut menjadi miniatur proyeksi keramaian masyarakat, sehingga para investor bisa menghitung kalkulasi pasar yang bisa diperoleh.
“Saya bilang perayaan HUT seperti prototype new capital, itu yang paling paling penting. Karena yang paling dibutuhkan dari swasta itu adalah bukti nyata bahwa ini beroperasi,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk menarik minat investasi agar lebih masif lagi, pemerintah bisa menawarkan skema kerja sama yang variatif bagi sektor swasta. Seperti halnya tak hanya memberikan skema konsesi dari bisnis di IKN, melainkan turut memberikan proyeksi inovasi dari pemerintah, sehingga membuat Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur tersebut lebih maju lagi.
“Pemerintah dan swasta duduk bareng bagaimana pemerintah membantu swasta untuk creating market, karena swasta itu pada saat membangun sesuatu atau investasi sesuatu, dia akan berhitung pada pasarnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah dapat menciptakan pasar itu,” kata dia.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan penetapan kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang definitif menjadi salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan investor.
Selain segera menetapkan pemimpin definitif pembangunan IKN, pemerintah juga mesti menetapkan target realistis pembangunan agar memberikan kepastian kalkulasi kepada para investor.
Kepemimpinan yang stabil dan jelas di OIKN akan memberikan sinyal positif kepada investor, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai proyek strategis nasional.
Penetapan kepala dan wakil kepala yang definitif tidak hanya menunjukkan kestabilan kelembagaan, tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan investor, karena kepastian hukum dan kebijakan menjadi faktor kunci dalam proses investasi jangka panjang.
Selain itu, kepemimpinan yang definitif juga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya kepala dan wakil kepala yang sudah ditetapkan secara resmi, proses koordinasi antara berbagai instansi terkait juga dapat berjalan lebih lancar, meminimalisir potensi hambatan administratif yang dapat menghambat kemajuan proyek.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penetapan kepala dan wakil kepala OIKN dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada kualifikasi serta integritas yang tinggi. Hal ini akan memperkuat legitimasi lembaga tersebut di mata publik dan investor, sehingga mendorong partisipasi lebih banyak pihak dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara. (yog/*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.