KABARBURSA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa nilai utang pemerintah terus meningkat hingga akhir April 2024, mengikuti penurunan pada bulan Maret sebelumnya.
Menurut data yang terdapat dalam dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah pada tanggal 30 April lalu mencapai Rp8.338,43 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar Rp76,33 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.262,10 triliun.
Meskipun demikian, terjadi penurunan pada rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pada bulan April, rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 38,64 persen, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 38,79 persen.
Meskipun nilai rasio utang menurun, pemerintah tetap memastikan bahwa posisi utang tetap terjaga. Hal ini disebabkan rasio utang masih berada di bawah batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu sebesar 60 persen.
Selain itu, rasio utang juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen.
Dalam dokumen APBN KiTa edisi Mei 2024, Kemenkeu menulis, “Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik.”
Kenaikan nilai utang pemerintah disebabkan oleh meningkatnya posisi pembiayaan yang berasal dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman.
Tercatat utang yang berasal dari SBN mencapai Rp7.333,11 triliun, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.274,95 triliun.
Di sisi lain, nilai utang yang berasal dari pinjaman mencapai Rp1.005,32 triliun, juga meningkat dari bulan sebelumnya sebesar Rp987,15 triliun.
Dalam upaya pembiayaan, pemerintah berfokus pada pengadaan utang dari dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir volatilitas pasar keuangan global.
“Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,18 persen,” tulis Kemenkeu.
Tangani Sampah, RI Ngutang ke ADB Rp7,99 Triliun
Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) kembali memberikan pinjaman sebesar USD500 juta atau setara sekitar Rp7,99 triliun (dengan asumsi kurs Rp15.995 per dollar AS) kepada Indonesia. Pinjaman ini diberikan untuk memperkuat program Indonesia dalam mengurangi sampah plastik di laut.
Direktur ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, menjelaskan bahwa pinjaman tersebut bertujuan mendukung Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Indonesia. Program ini bertujuan mengurangi aliran sampah plastik ke lautan hingga 70 persen pada tahun 2025.
“Keberadaan sampah plastik yang melimpah di laut tidak hanya mengancam mata pencaharian di daerah pesisir, tetapi juga mengurangi ketahanan iklim secara keseluruhan,” kata Jiro dalam keterangannya, Jumat, 24 Mei 2024.
Lebih lanjut, Jiro menyoroti pentingnya wilayah pesisir Indonesia dalam konteks pariwisata kelautan dan perikanan, yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian.
Namun, polusi plastik yang tidak terkendali telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD450 juta setiap tahunnya dan mengancam pendapatan dari sektor pariwisata yang mencapai USD3 miliar.
Pemerintah sebelumnya telah berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik di laut pada tahun 2025 melalui berbagai langkah seperti pengumpulan, pemrosesan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali limbah padat melalui Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Namun, hingga akhir 2022, baru terjadi penurunan sebesar 35 persen dari tingkat pada tahun 2018.
ADB akan mendukung Rencana Aksi tersebut dengan meningkatkan pengelolaan limbah plastik, mengurangi produksi dan konsumsi plastik yang bermasalah, serta memperkuat data dan pemantauan untuk pembuatan kebijakan yang lebih efektif.
Program pengurangan sampah laut akan difokuskan pada tiga area utama, yaitu pengelolaan limbah di hilir, intervensi di hulu untuk mengurangi produksi limbah plastik, dan dukungan terhadap elemen penting bagi keberhasilan reformasi secara keseluruhan.
Program ini merupakan bagian dari Poros Pembiayaan Biru Asia Tenggara (Blue Southeast Asia Finance Hub), yang merupakan program sampah laut pertama yang didukung oleh ADB.
Program ini akan melanjutkan upaya-operasional dan pengetahuan ADB di Indonesia dalam hal mengurangi sampah plastik laut dan mendukung tujuan regional untuk memperkuat keberlanjutan dan ketahanan ekonomi.