KABARBURSA.COM - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan posisinya sebagai calon pengguna dalam rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia yang digagas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Arab Saudi.
Meski demikian, Kemenhaj memberikan catatan penting terkait kesiapan infrastruktur dan dukungan transportasi di kawasan tersebut.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan bahwa komposisi jemaah haji Indonesia pada April 2026 didominasi oleh masyarakat umum.
“Sebanyak 2.422 jemaah berasal dari TNI-Polri. Jumlah itu relatif kecil dibandingkan pegawai swasta sebanyak 46.462 orang dan ibu rumah tangga 52.717 orang. Ini sudah sesuai dengan urutan antrean,” ungkap Irfan dalam forum silaturahmi antara Kemenhaj dengan para pemimpin redaksi media yang membahas kesiapan pemberangkatan jemaah haji Indonesia di Jakarta, pada Kamis, 16 April 2026.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pentingnya keterlibatan unsur TNI-Polri dalam struktur Amirul Hajj tahun 1447 Hijriah. Menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan koordinasi keamanan dengan otoritas Arab Saudi.
“Pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi hanya ingin berkomunikasi terkait isu keamanan dengan perwakilan kepolisian Indonesia, bukan dengan kami,” kata Dahnil.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi alasan masuknya Komjen Pol (Purn) Suntana dalam jajaran Amirul Hajj, mengingat kapasitasnya dalam menjembatani komunikasi dengan otoritas keamanan Arab Saudi.
Transportasi Jadi Sorotan
Dalam rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, aspek konektivitas dan transportasi lokal menjadi perhatian utama pemerintah.
Diketahui, Danantara menargetkan kawasan Thakher di Makkah sebagai lokasi proyek. Area seluas 8,4 hektare yang berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram itu diproyeksikan mampu menampung hingga 22 ribu jemaah Indonesia.
Namun, Dahnil menekankan pentingnya kajian mendalam terkait integrasi kawasan tersebut dengan sistem transportasi haji di Arab Saudi.
“Perlu dipastikan apakah lokasi itu masuk dalam koridor transportasi haji. Jika tidak, akan ada tambahan biaya dan kompleksitas dalam pengelolaan transportasi darat,” ujarnya.
Opsi Akuisisi Hotel
Selain pembangunan dari awal, pemerintah juga mempertimbangkan opsi akuisisi aset properti yang sudah ada. Dahnil menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar Danantara mempertimbangkan pembelian hotel swasta di Makkah guna mempercepat realisasi proyek.
“Presiden menyarankan agar mempermudah akuisisi dengan membeli hotel-hotel swasta yang kemudian bisa dikelola oleh Danantara. Kami sudah memberikan sejumlah masukan terkait hal ini,” kata Dahnil.
Salah satu opsi yang mencuat adalah rencana akuisisi Novotel Makkah Thakher City. Properti tersebut memiliki tiga menara dengan total 1.461 kamar di atas lahan seluas 4,4 hektare, serta potensi pengembangan hingga 13 menara tambahan dan pusat perbelanjaan.
Kawasan ini dinilai strategis karena berpotensi terintegrasi dengan jalur transportasi menuju Masjidil Haram dan sekitarnya.(*)