KABARBURSA.COM – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama ini dijalin sebagai langkah konkret membangun ekosistem industri halal yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah persaingan global.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pembinaan, pengawasan, sertifikasi, integrasi dan interkoneksi data informasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung di sektor industri halal.
“Dengan luasnya keterkaitan tersebut, industri halal memiliki potensi multiplier effect yang besar. Setiap pertumbuhan pada sektor hilir akan memacu peningkatan permintaan di sektor hulu, menciptakan nilai tambah secara berlapis di seluruh rantai pasok,” ujar Agus dalam keterangannya, dikutip KabarBursa.com, Rabu, 12 November 2025.
Ia menambahkan, pertumbuhan industri halal dalam beberapa tahun ke depan dipercaya dapat memperkuat ketahanan sosial-ekonomi dalam negeri serta memperluas kontribusi Indonesia terhadap perdagangan internasional. Selain itu, sektor ini juga dinilai mampu menambah cadangan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja baru.
Kemenperin dan BPJPH bersepakat untuk memperkuat sinergi melalui penguatan perlindungan industri dalam negeri, di antaranya lewat jaminan ketersediaan bahan baku halal serta penerapan Mutual Recognition Agreement (MRA) di bidang industri halal secara selektif dan efisien. Langkah ini diharapkan dapat membantu pelaku industri nasional dalam mengakses pasokan bahan baku yang aman, terjamin, dan kompetitif.
“Kolaborasi dan kerja sama yang semakin kuat akan menjadi kunci untuk mengakselerasi proses sertifikasi halal guna meningkatkan nilai tambah produk industri dan memperbesar kontribusi industri halal nasional terhadap perekonomian,” tutur Agus.
Secara global, kinerja Indonesia dalam ekosistem industri halal juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan State of The Global Islamic Economy Report (SGIER) 2024/25, Indonesia masih menempati peringkat ketiga dunia dalam ekosistem industri halal global.
Skor yang diperoleh naik sebesar 19,8 poin, menjadi peningkatan tertinggi di antara negara-negara lain, sementara Malaysia yang berada di posisi pertama justru mengalami penurunan sebesar 28,1 poin.
Adapun tiga sektor utama yang menjadi keunggulan Indonesia yakni modest fashion, farmasi dan kosmetik, serta makanan halal yang kini berada di peringkat keempat dunia. Menperin optimistis, sektor makanan halal dapat terus dioptimalkan untuk mencapai posisi pertama di masa mendatang.
Di sisi lain, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen bersama memperkuat ekosistem halal nasional agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global, termasuk bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
“Halal bukan hanya sebagai perlindungan konsumen, tapi juga perlindungan dan pemacu daya saing bagi UMKM kita agar tumbuh dan berstandar global. Jadikan halal sebagai perlindungan industri bangsa,” ungkapnya.
Haikal juga menyampaikan bahwa BPJPH saat ini mampu memproses lebih dari 10 ribu pengajuan sertifikat halal per hari. Ia menilai, kemampuan ini menjadi pendorong penting bagi tumbuhnya industri domestik yang berorientasi halal.
“Sertifikasi halal bukan sekadar urusan keagamaan, melainkan instrumen perlindungan industri dalam negeri agar produk lokal dapat bersaing dengan produk impor yang telah bersertifikat halal. Halal adalah proteksi bagi bangsa. Halal is symbol of health, clean, and quality,” tegas Haikal.
Menperin Agus Gumiwang menutup dengan harapan agar kerja sama ini segera diwujudkan dalam bentuk rencana aksi nyata.
“Ke depan, saya berharap kerja sama ini dapat segera diwujudkan dalam bentuk rencana aksi nyata dan langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem industri halal nasional,” ujarnya.(*)