KABARBURSA.COM – Dalam upaya mengakselerasi transformasi Indonesia menjadi pusat pengembangan ekosistem halal internasional, Kabar Grup Indonesia (KGI Network) bersinergi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Business Leaders Network (B57+) sukses menggelar Forum Ekonomi Regional Jawa Halal Ecosystem 2026.
Forum strategis yang diselenggarakan di kampus UIN Sunan Kalijaga pada Kamis, 4 Juni 2026 ini menjadi ajang refleksi nasional terhadap potensi ekonomi syariah Indonesia yang selama ini masih tertidur.
Mengusung tema "Penguatan Ekosistem Halal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan", forum ini mempertemukan tokoh-tokoh kunci, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga akademisi, untuk merumuskan langkah konkret menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Noviar Rahma, serta CEO PT Kabar Grup Indonesia (KGI Network) Upi Asmaradhana.
Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan ekosistem halal internasional.
Potensi tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari industri makanan dan minuman halal, modest fashion, wisata halal, industri kreatif, keuangan syariah, hingga akselerasi gaya hidup halal berbasis digital.
Pemerintah terus menunjukkan komitmen tinggi melalui berbagai kebijakan, seperti percepatan proses sertifikasi halal, penguatan daya saing industri, pemberdayaan UMKM, hingga program peningkatan literasi ekonomi syariah bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Nasaruddin menekankan pentingnya umat Islam untuk tidak hanya mengonsumsi produk yang halalan thayyiban (halal dan baik), tetapi juga mubarakah (membawa keberkahan).
Menurutnya, ketiga dimensi tersebut merupakan kunci bagi setiap individu untuk menghasilkan energi positif yang mampu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Ia menjelaskan bahwa konsumsi yang tidak berkah berpotensi menghasilkan energi negatif atau energi campuran. Dirinya menegaskan bahwa setiap individu yang ingin menebarkan energi positif harus memastikan apa yang dikonsumsi memenuhi kriteria tersebut.
“Setetes daging haram di dalam tubuh kita, mustahil surga akan menerima kita. Maka, dimensi halal jangan dipisahkan dengan thayyibah dan mubarakah,” ujar dia.
Nasaruddin juga menyoroti tantangan kesadaran syariah di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Ia membandingkan data perilaku syariah antara Indonesia dan Malaysia.
Berdasarkan penelitian, kata dia, tingkat perilaku syariah di Malaysia mencapai 67 persen dari total penduduk muslimnya. Sementara di Indonesia, angka tersebut masih berada di kisaran 7,5 persen.
Khofifah Indar Parawansa, memberikan pandangan pragmatis berbasis pengalaman lapangan. Menurutnya, kegagalan dalam menjaga ekosistem halal sering terjadi karena kurangnya pengawasan di lini terbawah, seperti pasar tradisional.
Ia menyoroti proses panjang dalam memastikan kehalalan produk, mulai dari pemotongan hewan hingga pengolahan lebih lanjut. Dirinya menceritakan pengalamannya menginspeksi Rumah Potong Hewan (RPH) di Jawa Timur.
“ Mari kita ke pasar tradisional. Proses untuk menggiling daging dicampur (halal dan non halal). Di situ saya kemudian menyampaikan, itulah yang kemudian jadi bakso, itulah yang kemudian jadi soto, itulah yang kemudian jadi rawon, dan seterusnya,” ujar dia.
Menurut Khofifah, diperlukan edukasi dan standar yang ketat untuk memastikan bahwa sumber, proses, hingga produk akhir yang dikonsumsi masyarakat adalah halal.
“Jadi kalau kita mau bilang halal ekosistem, kita kan ceritanya ekosistem, bukan hanya apa Islamic Finance, dan bukan hanya halal center, tapi ada proses yang membersamai itu semua,” tambahnya.
Staf Ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Noviar Rahmat mengatakan bahwa tema forum yang mengangkat halal sebagai ekosistem gaya hidup dan industri masa depan, memiliki makna strategis di tengah perkembangan ekonomi global.
Menurutnya, halal saat ini telah tumbuh menjadi bahasa kepercayaan dalam kehidupan ekonomi modern yang melampaui aspek jaminan produk semata.
“Halal bukan hanya berkaitan dengan jaminan produk melainkan juga dengan nilai kejujuran, etika usaha, keberlanjutan, kualitas layanan, serta tata ekonomi yang memberi rasa aman dan selamat bagi publik,” ujar Noviar.
Ia menjelaskan, konsep halal kini bergerak menjadi ekosistem nilai yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, inovasi, pembiayaan, pariwisata, industri kreatif hingga gaya hidup masyarakat.
Dalam konteks ekonomi global, industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor strategis dengan potensi pertumbuhan yang terus meningkat.
Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, atau sebanyak lebih dari 242 juta orang, memiliki peluang besar untuk mengambil peran penting dalam penguatan ekosistem halal internasional.
Meski demikian, Noviar menilai peluang tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa kolaborasi berbagai pihak.
Dalam kesempatan serupa, Upi Asmaradhana mengatakan Forum Ekonomi Regional Jawa 2026 merupakan upaya untuk terus memperbaiki dan berupaya berkontribusi untuk negeri.
"Sebuah upaya yang kami lakukan sebagai wujud partisipasi media, wujud partisipasi masyarakat, untuk memberi hal-hal yang bisa kami sumbangkan buat republik ini," ujar dia.
Dengan tema"Membangun Ekosistem Halal yang Komprehensif, Inklusif, dan Berkelanjutan" ia menyatakan hal ini bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah dan nasional.
Upi menegaskan rangkaian seperti Forum Ekonomi Regional Jawa ini akan terus diakukan sebagai upaya memberi pemahaman bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sisi positif yang perlu disoroti.
"Dari Yogyakarta kita ingin menyebarluaskan ekosistem halal, ekonomi syariah dan juga potensi dunia Islam yang sesungguhnya sangat besar," ungkapnya.
Muhammad Syafiudin, Branch Manager BSI Yogyakarta menegaskan BSI memiliki peran dalam memperkuat ekosistem halal nasional. alam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, BSI mengintegrasikan solusi digital dan peran sosial untuk memberdayakan UMKM di seluruh Indonesia.
“Sekarang itu kalau bank tidak punya digital itu pasti akan tertinggal. Di kami, di Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah kami bisa memfasilitasi terkait dengan digitalisasi ini,” ujar dia.
Syafiudin memastikan jika BSI berkomitmen mengembangkan ekosistem halal melalui jaringan perbankan yang luas, canggih, dan aksesibel.
Director of Commerce, Corp Strategy, IT & Ops Support PT Ethos Kreatif Indonesia, Andik Duana Putra melihat banyak pelaku usaha yang masih memandang sertifikasi halal hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar beban biaya (cost).
Padahal, bagi perusahaan yang telah membuktikan nilai strategisnya, sertifikasi halal adalah sebuah investasi kepercayaan.
“Sertifikasi ini adalah investasi, investasi kepercayaan. Jadi bagaimana konsumen bisa lebih trust melihat kita, transparan terhadap bahan-bahan yang kita provide untuk membuat produk tersebut,” ungkap dia.
Andik menjelaskan, salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah keterbatasan kapabilitas (capability) di tingkat UMKM. Kurangnya pemahaman mengenai dokumentasi, digitalisasi, dan tata kelola administrasi seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas.
“Terkait capability, jadi ketidaktahuan mereka mengenai apa atau gap mengenai dokumentasi, digitalisasi, administrasi, dan sebagainya, itu menimbulkan mereka punya pandangan sendiri,” tambahnya.
Roy Renwarin Managing Director Yayasan Edukasi Halal Indonesia (YEHI) menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dalam memandang ekonomi syariah.
Fokus tidak lagi hanya terpaku pada sertifikasi produk, melainkan pada pengembangan ekosistem halal holistik, yang mencakup seluruh rantai pasok dan operasional bisnis.
Dalam pemaparannya, ia menyoroti keprihatinan terkait data Islamic Global Economy Indicator (SGEI) Indonesia yang mengalami penurunan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kondisi ini menjadi catatan serius yang memicu perlunya langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
"Sejauh ini kalau kita bicara halal, orang selalu terfokus pada sertifikasi. Padahal halal itu bukan bicara sertifikasi saja. Kami sudah angkat jauh lebih atau beyond halal, yaitu ke arah halal holistik," ujarnya.
Halal holistik menekankan bahwa kehalalan tidak hanya terbatas pada produk akhir. Seluruh proses bisnis, mulai dari sumber dana, sistem manajemen, hingga dampak dari operasional usaha harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. (*)