CERAH Sebut Dedieselisasi Perlu Diperluas, Gas dan Batu Bara Harus Ikut Disetop

KABARBURSA.COM — Langkah pemerintah mengganti pembangkit listrik tenaga diesel dengan tenaga surya dinilai sebagai sinyal awal bahwa Indonesia mulai bergerak menjauh dari ketergantungan bahan bakar fosil. Namun, kebijakan ini dianggap belum cukup jika masih dibarengi dengan pembangunan pembangkit berbasis gas dan batu bara.

Rencana Presiden Prabowo untuk melakukan dedieselisasi dengan mengganti 13 PLTD menjadi PLTS muncul di tengah tekanan geopolitik global, terutama dari kawasan Timur Tengah yang terus memengaruhi harga energi. Dalam kondisi seperti ini, ketergantungan pada bahan bakar impor dinilai semakin berisiko terhadap stabilitas ekonomi.

Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menilai kebijakan dedieselisasi perlu diperluas agar dampaknya lebih signifikan, antara lain dengan menghentikan rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis gas dan batu bara serta mendorong pensiun dini PLTU.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” kata Dwi dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Senin, 27 April 2026.

Dwi mengatakan dominasi batu bara dalam bauran energi nasional masih tinggi dan kondisi harga energi global yang fluktuatif membuat pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan semakin relevan.

Menurut dia, persoalan tidak hanya berhenti pada diesel. Dalam praktik perdagangan internasional, harga gas masih banyak dikaitkan dengan harga minyak. Artinya, ketika harga minyak naik, gas ikut terdorong naik. Sementara itu, batu bara juga dinilai tidak sepenuhnya aman karena tetap terpengaruh tren harga komoditas global.

Kondisi ini membuat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas sebesar 10,3 gigawatt dan batu bara 6,3 gigawatt dalam RUPTL 2025 hingga 2034 dinilai tidak sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Di sisi lain, program dedieselisasi disebut sebagai bagian dari target pengembangan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya. Program ini dipandang sebagai momentum untuk mengurangi beban subsidi energi yang selama ini terus membengkak akibat fluktuasi harga energi global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” kata Dwi.

Tekanan global sendiri mulai terasa pada ekonomi domestik. Laporan terbaru Bank Dunia menunjukkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi turun menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen. Penurunan ini mencerminkan dampak volatilitas global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dari sisi energi.

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, melihat kondisi ini sebagai momentum untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih mendasar.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Tata, transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber listrik, tetapi juga membuka peluang industrialisasi hijau. Namun, hal ini perlu didukung dengan insentif bagi industri dalam negeri, khususnya sektor manufaktur panel surya.

Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah dengan rasio pembayaran utang terhadap APBN 2026 yang sudah sekitar 50 persen, sehingga menurutnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat menjadi kunci, terutama melalui dua kebijakan utama untuk percepatan target 100 GW yakni power wheeling untuk industri dan pemanfaatan atap surya rumah tangga, disertai pembukaan partisipasi publik, swasta, dan komunitas melalui reformasi kebijakan.

“Dengan kebijakan dan insentif yang tepat, kalkulasi SUSTAIN menunjukkan kita bisa mendapat tambahan kapasitas 2,9 sampai 5,8 GW dalam dua tahun ke depan hanya dari penggunaan atap surya oleh rumah tangga,” tegasnya.

Dengan kondisi global yang belum stabil, transisi energi tidak lagi sekadar pilihan, tetapi mulai bergeser menjadi kebutuhan. Namun, tanpa langkah yang lebih menyeluruh, perubahan yang dilakukan dikhawatirkan hanya akan berhenti di permukaan.(*)