Kemenperin Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Prinsip Industri Hijau

KABARBURSA.COM - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh sertifikat industri hijau.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pada 2023 Indonesia menempati peringkat ke-49 sebagai negara yang bertransisi menuju energi, industri, pertanian, dan masyarakat ramah lingkungan. Salah satunya dengan investasi di energi terbarukan melalui inovasi, dan tindakan ramah lingkungan.

Hal itu, menurut dia, tidak terlepas dari kontribusi dari perusahan-perusahaan industri yang telah berkomitmen dan bekerja keras untuk mewujudkan prinsip-prinsip industri hijau di perusahaannya masing-masing.

"Kami mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang telah berhasil meraih penghargaan industri hijau," kata Agus Gumiwang dalam ajang '1st Annual Indonesia Green Industry Summit (AIGIS) 2024.'

Lanjut Agus, perusahaan-perusahaan tersebut sudah tersertifikasi industri hijau dan menerapkan prinsip industri hijau secara berkelanjutan, mencerminkan keberhasilan dalam efisiensi sumber daya serta dalam mitigasi emisi dan limbah yang lebih baik.

Maksud dari penyelenggaraan AIGIS 2024 merupakan upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060, dan Net Zero Emission di sektor industri pada 2050.

Salah satu cara mencapai target tersebut adalah dengan membangun Boiler Biomassa.

Adapun cara kerja Boiler Biomassa yaitu dengan memanfaatkan energi terbarukan berbahan bakar sekam padi, contohnya sebanyak 10.500 ton per tahun dan mampu menghasilkan energi 5-6 ton steam per jam. Sekam padi ini didapatkan dari limbah pertanian masyarakat sekitar.

Seiring penggunaan Boiler Biomassa, perusahaan dapat menurunkan emisi karbon sebesar 8.300 ton CO2 atau setara dengan emisi karbon yang diserap melalui penanaman 120.000 pohon, sehingga dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi di Pabrik Prambanan hingga 32 persen.

Sekadar informasi, 1st AIGIS 2024 diadakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai apresiasi serta usaha untuk mendorong kolaborasi dan percepatan ekosistem pendukung utama dekarbonisasi industri dalam hal pembiayaan, juga upaya kolektif seperti adopsi tata kelola wilayah industri yang ramah lingkungan.

ADB Beri Pinjaman RI 500 Juta Dolar AS untuk Transisi Energi

Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta untuk Indonesia guna mendanai program transisi energi.

Saat ini Indonesia sedang menargetkan nol emisi karbon pada 2060, dan berupaya mengurangi penggunaan batu bara dengan dukungan keuangan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (JETP) yang dipimpin oleh negara-negara G7.

ADB menyoroti ketergantungan Indonesia pada batu bara dan menyebut program ini berfokus pada pembentukan kerangka kebijakan dan regulasi yang kuat untuk transisi energi bersih, memperkuat tata kelola sektor, dan keberlanjutan keuangan.

"Indonesia berada di titik kritis dalam perjalanan transisi energi," kata Direktur Negara ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga, dikutip dari Reuters, Sabtu, 21 September 2024.

Menurut dia, pinjaman ini mendukung upaya Indonesia untuk mempercepat peralihannya menuju energi yang berkelanjutan dan bersih. ADB menjelaskan pinjaman ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kebijakan sektor, bukan hanya satu proyek atau lingkup tertentu.

Program ini, menurut ADB, mencakup pengembangan rencana investasi dan kebijakan yang didukung oleh JETP, serta peningkatan kapasitas energi terbarukan.

Mitra pendanaan bersama untuk program ini termasuk badan pengembangan Prancis, Agence Française de Développement (AFD), dan lembaga keuangan negara Jerman, KfW.

Dana senilai USD20 miliar telah dijanjikan dalam rencana JETP untuk Indonesia guna membatasi emisi di sektor listrik pada 290 juta metrik ton karbon pada 2030. Namun, pencairan dana berjalan lambat.

Realisasi Energi Baru Terbarukan 2024

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia punya potensi besar dalam pemanfaatan energi hijau.

Menurut dia, banyak aspek yang dapat mendukung penerapan energi hijau dalam rangka mengurangi emisi karbon.

"Kita memiliki kemampuan luar biasa terhadap sumber daya alam. Energi terbarukan kita cukup melimpah," ujar Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 September 2024.

Bahlil menegaskan bahwa pemanfaatan energi terbarukan (EBT) dan penerapan industri hijau telah menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Menurut dia, Indonesia harus mengambil peran strategis dengan mengedepankan pelestarian alam dan pengoptimalan energi bersih sekaligus memulai pemanfaatan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture storage/CCS).

Teknologi ini diklaim paling ideal untuk mengurangi gas rumah kaca. Sementara untuk upaya pelestarian alam dapat diwujudkan dengan menjaga kelestarian hutan di Indonesia.

"Hari ini, dunia berbicara tentang green energy dan green industry yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Jadi, saya pikir kita tidak memiliki pilihan lain. Ke depan, pembangunan yang berorientasi pada lingkungan harus menjadi bagian penting," ujarnya.

Bahlil menjelaskan bahwa tren penggunaan energi hijau kini telah memasuki sektor perbankan. Di berbagai negara, termasuk Eropa, bank mulai mewajibkan adanya rekomendasi dari lembaga lingkungan sebelum memberikan pembiayaan.

"Di Eropa dan sejumlah negara lain, bank hanya akan menyalurkan kredit jika terdapat rekomendasi dari lembaga yang fokus pada lingkungan," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekadar tanggung jawab saat ini, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

"Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk meninggalkan warisan masa depan yang lebih baik bagi anak dan cucu kita," ujarnya.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) pada semester pertama 2024 mencapai 13,93 persen, dari target 19,5 persen.

Untuk mencapai target bauran energi EBT sebesar 23 persen pada 2024, Kementerian ESDM mengakui masih diperlukan komitmen investasi serta pengembangan infrastruktur yang memadai.

"Investasi menjadi salah satu aspek penting yang belum sepenuhnya tercapai, disertai komitmen untuk menjalankan investasi tersebut dan infrastruktur yang perlu terus didorong. Saat ini kami ingin melihat capaian yang lebih jelas," ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 September 2024.

Pada semester I 2024, realisasi investasi di subsektor EBTKE mencapai USD580 juta, atau sekitar 46,8 persen dari target tahun 2024 yang sebesar USD1,23 miliar. Eniya menyatakan, masih dibutuhkan investasi senilai USD14,02 miliar untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 8.224,1 megawatt (MW).

"Hingga 2025, kita masih memerlukan 8.224,1 MW atau 8,2 gigawatt (GW). Investasi yang dibutuhkan adalah sekitar USD14 miliar, mencakup berbagai jenis EBT seperti biomassa, biogas, sampah, geothermal, air, hidro, baterai, dan lain-lain. Itu yang perlu dipenuhi," jelasnya.

Eniya menyatakan optimis bahwa regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, akan mempercepat investasi di sektor EBT.

Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024 terdiri dari 8 BAB yang mencakup ketentuan umum, penggunaan barang dan jasa produk dalam negeri, TKDN, sanksi dan penghargaan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.

"Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2024 merupakan solusi dari isu investasi di subsektor EBT. TKDN menjadi masalah penting yang sebelumnya dianggap menghambat investasi. Dengan regulasi baru ini, investasi mulai berjalan," jelas Eniya.

Beberapa proyek EBT yang berjalan setelah regulasi TKDN diterbitkan antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung yang sudah memiliki Power Purchase Agreement (PPA), seperti PLTS Terapung Singkarak dan Saguling, serta PLTS Terapung Karangkates yang saat ini dalam tahap penandatanganan Letter of Intent (LoI).

Selain itu, proyek lain yang sedang dikerjakan adalah Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais, Dieng, Dieng 2, dan Patuha 2 juga mulai aktif setelah regulasi tersebut diberlakukan. (*)