KABARBURSA.COM - Pemerintah Indonesia terus mendorong terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif guna mempercepat pengembangan energi terbarukan. Salah satunya melalui peningkatan kepastian hukum.
Hal itu Diungkapkan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani saat berbicara di Indonesia International Sustainability Forum 2024. Rosan menyatakan bahwa pemerintah telah memberlakukan struktur tarif baru yang lebih kompetitif, dengan tujuan mendorong laju investasi di sektor energi terbarukan. Seperti dikutip di Jakarta, Kamis 5 September 2024.
Tarif baru ini dinegosiasikan langsung antara Independent Power Producer (IPP) dan perusahaan listrik negara, PLN. Skema ini diharapkan mampu menarik lebih banyak investor untuk terlibat dalam pengembangan proyek-proyek energi bersih di Tanah Air.
Rosan menambahkan, fleksibilitas tarif yang disesuaikan dengan teknologi dan lokasi proyek juga akan menjadi katalis bagi efisiensi dan inovasi dalam sektor energi hijau.
Indonesia, lanjutnya, memiliki sumber daya terbarukan yang melimpah dengan potensi kapasitas mencapai 3.700 gigawatt. Namun, hingga kini, kurang dari 1 persen dari potensi tersebut yang berhasil dimanfaatkan.
Badan Energi Internasional (IEA) menyebutkan bahwa Asia Tenggara menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat besar. IEA memproyeksikan bahwa pada 2040, pangsa energi terbarukan dalam pembangkitan listrik di kawasan ini akan melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan saat ini, dengan tenaga surya dan angin sebagai penggerak utama, mencapai 70 persen dari total pembangkitan listrik.
Namun demikian, Rosan mengingatkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam transisi ke energi terbarukan. Hambatan seperti infrastruktur yang belum memadai, kebutuhan investasi awal yang besar, serta kesulitan dalam mengakses pembiayaan menjadi kendala utama.
Pada 2022, biaya investasi awal untuk proyek energi terbarukan di negara berpenghasilan rendah tercatat 6,5 persen lebih tinggi dibandingkan dengan di negara berpenghasilan tinggi, tutur Rosan.
Fokus Investasi Hijau
Presiden terpilih Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, Prabowo telah merancang berbagai strategi.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Laode M Kamaluddin, mengatakan untuk mencapai target tersebut, maka target investasi harus ditingkatkan. Dia menyebutkan, rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) harus mencapai 40,6 persen.
“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6 hingga 8 persen, itu artinya keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap), maka rasio investasi terhadap PDB harus mencapai 40,67 persen. Peningkatan investasi menjadi strategi yang sangat penting,” kata Laode Kamaluddin di Ayana MidPlaza, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024.
Dia membeberkan, salah satu fokus investasi di era pemerintahan Prabowo Subianto nanti adalah meningkatkan investasi pada ekonomi hijau melalui karbon.
Kata dia, investasi hijau sejalan dengan target pengurangan emisi karbon 30 persen pada 2030.
Selain itu, proyek perdagangan karbon itu juga dapat meningkatkan investasi asing langsung di tengah terbatasnya pembiayaan domestik. Kata Laode, Indonesia berpotensi mendapatkan sebesar Rp416 triliun per tahun dari proyek tersebut.
Selain itu, lanjut Laode, proyek lainnya yang disiapkan untuk menarik investasi asing, seperti pembangunan artificial intelligence (AI) data center, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga hilirisasi tembaga, nikel, timah, dan bauksit.
“Digitalisasi yang diharapkan bukan seperti digitalisasi offline menjadi online, tapi menggunakan sistem IT. Yang akan berkembang pembangunan big data yang dijalankan oleh artificial intelligence. Kemudian blockchain, remote sensing, dan cyber security sebagai backbone dari basis data informasi,” terangnya.
Strategi dari sisi penguatan industri dalam negeri, Laode menyebutkan, akan dilakukan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengolahan bioetanol dan biodiesel, perdagangan karbon, pengembangan proyek tanggul laut, serta penguatan food estate.
Tak lupa, UMKM juga akan dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis. Kemudian ada renovasi rumah dan sekolah, pengembangan infrastruktur, serta hilirisasi pangan.
Potensi Ekonomi Hijau Indonesia
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dunia saat ini sedang bertransformasi ke ekonomi hijau. Dia menegaskan, Indonesia tidak ingin kehilangan momentum.
Jokowi menambahkan Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar lebih 3.600 GW, baik dari energi air, matahari, panas bumi, gelombang laut dan bio energi.
“Kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.
Jokowi memaparkan, transisi energi yang ingin diwujudkan adalah transisi Nusantara Baru Indonesia Maju Energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat.(*)