INFOGRAFIS RESTRUKTURISASI TIMAH NASIONAL

KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto mengambil alih tongkat estafet reformasi tata kelola pertimahan nasional dengan menegaskan kembali prinsip “timah untuk rakyat” melalui strategi yang lebih komprehensif, dimulai dari penutupan jalur penyelundupan dan penertiban tambang ilegal. Pemerintah hadir bukan untuk menghukum, melainkan menata ulang ekosistem pertimahan dengan memberi ruang legal bagi masyarakat melalui koperasi, UMKM, dan BUMD yang menjadi mitra resmi PT Timah Tbk, sekaligus menghapus perantara gelap dan kebocoran produksi dengan mewajibkan seluruh bijih timah dijual langsung ke perusahaan. Prabowo menegaskan pengelolaan sumber daya sebagai kunci menjaga “darah bangsa” dari kebocoran yang selama puluhan tahun merugikan negara, bahkan melibatkan armada militer untuk memblokade aktivitas ilegal di Bangka Belitung, yang menurutnya telah menyelamatkan miliaran dolar potensi kerugian. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, tercermin dari peningkatan produksi PT Timah yang hingga September 2025 mencatat 12.197 ton bijih dan menargetkan 30 ribu ton pada akhir tahun, didukung penguatan Satgas Nanggala yang melakukan pemagaran wilayah konsesi dan penertiban tambang ilegal dengan pendekatan legalisasi melalui koperasi. Selain memperkuat 30 koperasi penambang yang telah berjalan, PT Timah juga menertibkan kolektor ilegal dan memastikan rantai pasok tidak lagi bocor, sejalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Babel yang mendorong 163 Koperasi Desa Merah Putih menjadi mitra resmi perusahaan demi menciptakan pertambangan yang tertib, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.