KABARBURSA.COM — Pemerintah menilai perekonomian Indonesia memasuki triwulan II 2026 dengan fondasi yang relatif solid. Stabilitas harga, kinerja perdagangan luar negeri, serta perbaikan indikator sosial disebut menjadi penopang utama di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi domestik saat ini ditopang oleh inflasi yang terkendali dan surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut. Di saat yang sama, sejumlah indikator kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan.
“Tingkat kemiskinan kita turun menjadi 8,25 persen. Gini rasio kita turun, pengangguran kita juga turun. Dan terciptanya lapangan kerja sepanjang tahun 2025 adalah 2,71 juta tenaga kerja baru,” ujar Airlangga dalam Focus Group Discussion The Agreement on Reciprocal Trade Indonesia–Amerika Serikat, Rabu 15 April 2026.
Di luar indikator sosial, pemerintah juga melihat adanya penguatan dari sisi permintaan domestik. Tingkat kepercayaan konsumen dinilai tetap tinggi, sementara pertumbuhan simpanan perbankan dan ekspansi kredit masih berada dalam jalur stabil. Kombinasi ini menjadi bantalan bagi ekonomi nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Namun, pemerintah tidak hanya mengandalkan faktor domestik. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ekspansi juga diarahkan pada penguatan kerja sama internasional. Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendekatan diplomasi ekonomi semakin diperluas melalui berbagai forum dan perjanjian multilateral.
Indonesia tercatat aktif dalam sejumlah forum global, mulai dari IEU-CEPA, RCEP, I-EAEU CEPA, hingga BRICS, G20, OECD, ASEAN, dan CPTPP. Di sisi lain, perjanjian bilateral juga terus diperluas dengan berbagai negara mitra seperti Jepang, Pakistan, Chile, Australia, Korea, hingga Kanada.
Langkah ini tidak terlepas dari upaya membuka pasar baru sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Salah satu fokus utama saat ini adalah hubungan dagang dengan Amerika Serikat yang dinilai memiliki peran strategis.
“Kenapa Amerika penting? Karena sebetulnya neraca perdagangan yang positif tertinggi itu dengan Amerika. Amerika mengimpor produk manufaktur Indonesia. Minyak sawit, elektronik, sepatu, tekstil, furniture, dan yang lainnya. Itu yang membedakan Amerika dengan negara lain,” kata Airlangga.
Hubungan tersebut juga menunjukkan perkembangan dalam bentuk negosiasi tarif. Pemerintah mencatat adanya penyesuaian tarif dari sebelumnya sekitar 32 persen menjadi 19 persen untuk sejumlah komoditas tertentu. Selain itu, peluang tarif nol persen juga terbuka bagi 1.819 produk, terutama di segmen bernilai tinggi.
Dalam pandangan pemerintah, kebijakan ini berpotensi mendorong kinerja industri padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Saat ini, sektor tersebut diperkirakan menampung sekitar 5 juta pekerja.
Di luar isu tarif, kerja sama bilateral Indonesia dan Amerika Serikat juga mencakup sektor strategis lain seperti pangan, energi, teknologi, hingga ekonomi digital. Pendekatan ini mencerminkan upaya diversifikasi kerja sama yang tidak hanya bertumpu pada perdagangan barang.
Airlangga juga menilai posisi Indonesia di panggung global semakin menguat. Peran aktif dalam berbagai forum internasional dinilai meningkatkan kredibilitas Indonesia, sekaligus memperbesar ruang negosiasi dalam berbagai perundingan.
“Nah ini mungkin yang mempermudah kita menyelesaikan seluruh perundingan. Kalau Indonesia tidak high profile, Indonesia tidak menjadi prioritas. Dengan Amerika misalnya, Indonesia mungkin sebetulnya neraca perdagangan positif dengan Amerika USD20 miliar, namun Indonesia tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Meski demikian, dinamika hubungan dagang dengan Amerika Serikat tidak sepenuhnya tanpa tantangan. Pemerintah AS disebut tengah melakukan investigasi melalui mekanisme Section 301 terkait dugaan dumping dan isu lainnya, termasuk kelebihan kapasitas dan praktik kerja paksa.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons resmi terhadap proses tersebut yang dijadwalkan disampaikan pada 15 April 2026. Tahapan selanjutnya akan berlanjut pada konsultasi dengan United States Trade Representative pada 12 Mei 2026.
Di dalam negeri, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih di tingkat desa diarahkan untuk memperkuat daya beli sekaligus mendorong ekonomi daerah.
Pada akhirnya, pemerintah melihat kombinasi antara surplus perdagangan yang panjang, stabilitas makro, serta ekspansi kerja sama internasional sebagai fondasi penting untuk menjaga ketahanan ekonomi. Di tengah tekanan global yang masih berlangsung, strategi tersebut diharapkan mampu menjaga arah pertumbuhan Indonesia tetap stabil sepanjang 2026.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.