KABARBURSA.COM – Media Iran, Tasnim dan Fars News Agency, mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel di Teheran pada Sabtu waktu setempat, 28 Februari 2026.
Konfirmasi tersebut disampaikan setelah sebelumnya beredar bantahan dari sejumlah pejabat tinggi dan media yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang menyebut kabar tersebut sebagai informasi palsu.
Dikutip dari siaran langsung Al Jazeera, Tasnim dan Fars memastikan kematian Khamenei tanpa memerinci kronologi serangan maupun dampak lanjutan terhadap stabilitas dalam negeri.
Hingga laporan tersebut disampaikan, belum terdapat penjelasan resmi mengenai struktur kepemimpinan sementara yang akan mengambil alih kewenangan strategis negara.
Namun, konstitusi Republik Islam Iran telah mengatur secara rinci mekanisme suksesi apabila Pemimpin Tertinggi wafat atau tidak lagi menjalankan tugasnya.
Dalam skenario tersebut, kewenangan kepemimpinan sementara tidak langsung berpindah ke satu figur tunggal, melainkan dipegang oleh sebuah dewan kolektif hingga proses penunjukan definitif dilakukan.
Berdasarkan Pasal 111 Konstitusi Iran, ketika jabatan Pemimpin Tertinggi kosong, sebuah dewan sementara akan mengambil alih sebagian kewenangan. Dewan tersebut terdiri atas Presiden Iran, Kepala Kehakiman, serta satu ulama dari Dewan Garda (Guardian Council).
Dewan ini bertugas memastikan keberlanjutan fungsi pemerintahan sampai Majelis Ahli (Assembly of Experts) menetapkan Pemimpin Tertinggi yang baru melalui proses pemungutan suara internal.
Majelis Ahli merupakan lembaga beranggotakan ulama yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat serta memberhentikan Pemimpin Tertinggi. Lembaga ini menjadi satu-satunya institusi yang secara hukum berwenang menentukan figur pengganti.
Dengan demikian, tidak ada mekanisme suksesi otomatis berbasis garis keluarga atau penunjukan langsung tanpa persetujuan Majelis Ahli.
Penunjukan Ali Larijani
Sementara itu, sejumlah laporan media internasional, termasuk Al Jazeera, sempat menyebut adanya spekulasi mengenai peran Ali Larijani dalam fase transisi. Namun, berdasarkan struktur resmi saat ini, Ali Larijani tidak menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional.
Ia justru dikenal sebagai penasihat Pemimpin Tertinggi dan pernah menjabat Ketua Parlemen Iran serta Sekretaris Dewan Keamanan Nasional pada periode sebelumnya.
Tidak terdapat pernyataan resmi atau dokumen konstitusional yang menyatakan bahwa kewenangan khusus telah diberikan kepadanya untuk menggantikan Pemimpin Tertinggi dalam kondisi darurat.
Secara historis, posisi Pemimpin Tertinggi memiliki kewenangan luas dalam sistem politik Iran. Jabatan tersebut mengendalikan angkatan bersenjata, menunjuk kepala peradilan, memengaruhi kebijakan luar negeri, serta memiliki otoritas atas lembaga penyiaran negara dan institusi strategis lainnya.
Oleh karena itu, suksesi kepemimpinan memiliki implikasi langsung terhadap arah kebijakan politik dan ekonomi.
Profil Ali Khamenei
Ali Khamenei lahir pada 19 April 1939 di Mashhad, Iran. Ia menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi sejak 1989 setelah wafatnya Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sebelumnya, Khamenei menjabat Presiden Iran pada periode 1981–1989.
Dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Tertinggi, ia memegang otoritas tertinggi dalam struktur negara selama lebih dari tiga dekade. Otoritas tersebut termasuk pengambilan keputusan strategis terkait program nuklir, kebijakan pertahanan, dan hubungan internasional.
Selama masa kepemimpinannya, ekonomi Iran menghadapi berbagai fase tekanan akibat sanksi internasional, terutama dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Produk domestik bruto Iran beberapa kali mengalami kontraksi seiring pembatasan ekspor minyak dan akses sistem keuangan global.
Nilai tukar Rial mengalami depresiasi signifikan dalam beberapa periode, sementara inflasi tercatat berada pada level dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Iran merespons tekanan tersebut dengan strategi diversifikasi mitra dagang, memperkuat kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok, serta memperluas transaksi dalam mata uang non-dolar.
Arah Kebijakan Ekonomi Selanjutnya
Dalam konteks suksesi, arah kebijakan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh figur yang dipilih Majelis Ahli. Jika figur yang terpilih memiliki pendekatan pragmatis, kebijakan ekonomi dapat berfokus pada stabilisasi makro, pengendalian inflasi, serta upaya negosiasi untuk meredakan sanksi guna membuka kembali akses perdagangan dan pembiayaan internasional.
Pendekatan tersebut dapat mencakup optimalisasi sektor energi, reformasi fiskal, serta peningkatan peran sektor swasta domestik.
Namun, apabila figur yang dipilih berasal dari spektrum yang lebih konservatif, kebijakan ekonomi berpotensi tetap menitikberatkan pada ketahanan domestik, penguatan industri dalam negeri, serta pengembangan jaringan ekonomi dengan negara-negara non-Barat.
Dalam skenario tersebut, orientasi ekonomi akan tetap menyesuaikan dengan strategi resistensi terhadap tekanan eksternal, termasuk penguatan kerja sama bilateral di sektor energi dan infrastruktur.
Secara konstitusional, proses penunjukan pengganti berada sepenuhnya di tangan Majelis Ahli, sementara dewan sementara hanya menjalankan fungsi transisi. Hingga terdapat pengumuman resmi dari otoritas Iran, belum ada penetapan formal mengenai figur pengganti maupun arah kebijakan ekonomi definitif.
Dinamika politik internal Iran serta respons komunitas internasional akan menjadi faktor penentu dalam membentuk konfigurasi kebijakan ekonomi pasca-suksesi.(*)