KABARBURSA.COM – Pemerintah Indonesia mendorong penguatan infrastruktur energi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai agenda prioritas dalam kerja sama subregional Asia Tenggara.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa akses listrik yang merata dan terjangkau di daerah pelosok merupakan kunci untuk menggerakkan roda ekonomi lokal serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.
Isu krusial ini menjadi bahasan utama dalam Special BIMP-EAGA (Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area) Leaders' Summit yang berlangsung di Cebu, Filipina.
Bahlil menyatakan bahwa sinergi lintas negara harus mampu menjawab tantangan masyarakat di daerah terpencil yang selama ini masih terbelenggu biaya energi tinggi.
Elektrifikasi Pedesaan dan Interkoneksi Kawasan
Bahlil mengungkapkan, forum BIMP-EAGA yang telah terbentuk sejak 1994 memiliki misi historis untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangkau.
Fokus utama saat ini, kata Bahlil, adalah memperkuat proyek interkoneksi energi dan elektrifikasi pedesaan melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
"Pertemuan ini merupakan inisiatif kerja sama ekonomi subregional yang dibentuk pada tahun 1994 untuk mendorong pembangunan di daerah 3T bagi empat negara anggota," ujar Bahlil dalam keterangannya di forum tersebut, dikutip Jumat 8 Mei 2026.
Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar konektivitas fisik, melainkan upaya menghadirkan keadilan energi.
"Sinergi ini akan memperkuat kolaborasi sehingga masyarakat di daerah remote area mampu mengakses energi dengan harga yang terjangkau untuk kesejahteraan yang lebih baik," jelasnya.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di KTT tersebut memberikan arahan tegas agar BIMP-EAGA tidak terjebak dalam tataran konsep.
Prabowo mendesak agar kerja sama subkawasan ini lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global demi melindungi mata pencaharian rakyat.
"Dengan semangat itu, BIMP-EAGA harus terus berkembang. BIMP-EAGA harus lebih adaptif, lebih berdampak, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat kita," tegas Presiden Prabowo.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan telah tertuang jelas dalam Visi BIMP-EAGA 2035, namun eksekusi di lapangan menjadi penentu keberhasilan.
"Prioritas kita jelas, melindungi keselamatan dan mata pencaharian rakyat kita. Visi BIMP-EAGA 2035 telah memberi kita arah yang jelas. Sekarang tugasnya adalah mewujudkannya," ucap Prabowo.
Trans Borneo Power Grid dan Pendanaan
Salah satu proyek strategis yang disoroti Presiden adalah peningkatan kapasitas jaringan listrik Trans Borneo Power Grid.
Proyek ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi distribusi energi di sepanjang wilayah Kalimantan hingga negara tetangga.
Namun, Prabowo mengakui bahwa ambisi besar ini membutuhkan sokongan finansial dan keahlian teknis yang kuat.
"Semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan yang tepat. Kita perlu mengamankan pendanaan, memobilisasi keahlian teknis dan memperdalam kemitraan dengan penasihat regional dan Mitra Pembangunan kita," tandasnya.
Melalui partisipasi aktif ini, Kementerian ESDM optimistis infrastruktur energi yang solid tidak hanya akan mengamankan rantai pasok domestik, tetapi juga mengukuhkan posisi Asia Tenggara sebagai poros pertumbuhan ekonomi global yang tangguh dan berkelanjutan.(*)