Didik dan Dahlan Bahas Nasib IKN, Fokus Bergeser ke Penyelamatan Aset

KABARBURSA.COM — Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah menelan anggaran Rp147,4 triliun mulai memunculkan pertanyaan baru. Bukan lagi sekadar soal perlu atau tidaknya ibu kota dipindahkan, melainkan bagaimana menyelamatkan aset negara yang telanjur dibangun tetapi belum optimal dimanfaatkan.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Manajemen Krisis Perusahaan di Tengah Ketidakpastian Global yang digelar Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina pada Selasa, 5 Mei 2026.

Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai proyek IKN sejak awal memang sarat kritik karena dianggap tergesa-gesa dan tidak memiliki perencanaan yang matang dari sisi kebutuhan riil.

“Diskusi tentang manajemen krisis masuk ke masalah IKN yang menjadi beban pemborosan anggaran negara dan akan sia-sia pajak rakyat yang diinvestasikan secara sembrono dengan keputusan politik yang salah kaprah,” kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Selasa, 5 Mei 2026.

Menurut dia, kritik terhadap proyek tersebut sebenarnya sudah lama disampaikan oleh banyak kalangan, mulai dari akademisi, perguruan tinggi, hingga masyarakat umum. Namun proyek tetap berjalan meski pemerintah baru sendiri dinilai belum menunjukkan kesiapan penuh menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan aktif.

Didik melihat persoalan utama saat ini bukan lagi menghentikan proyek, melainkan mencari cara agar aset yang sudah dibangun tidak berubah menjadi kawasan mangkrak. “Aset besar di IKN harus diselamatkan dengan ide-ide dan pemikiran yang out of the box,” ujarnya.

Salah satu usulan yang diajukan adalah menjadikan kawasan IKN sebagai pusat pendidikan tinggi baru dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah berdiri tetapi belum terpakai optimal. Didik mengusulkan agar pemerintah meminta kampus-kampus besar seperti UI, ITB, IPB, UGM hingga Unair membuka kampus kedua atau kelas jarak jauh di IKN.

Menurut perhitungannya, jika setiap kampus menerima sekitar 5.000 mahasiswa baru setiap tahun, maka dalam empat tahun IKN bisa memiliki tambahan populasi hingga 200 ribu orang. “Jika 200 ribu pindah ke IKN selama 3-4 tahun, maka populasi baru ini akan menghindari IKN mangkrak,” katanya.

Didik menilai kehadiran mahasiswa akan menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal, mulai dari kebutuhan pangan, kuliner, transportasi, hunian mahasiswa, hingga tumbuhnya pusat riset dan inovasi baru.

Dalam forum yang sama, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga melontarkan kritik keras terhadap pembangunan IKN. Menurut dia, proyek tersebut memperlihatkan buruknya efisiensi investasi nasional atau incremental capital output ratio (ICOR).

“Pembangunan IKN menurut Dahlan Iskan membuat terbelah pikiran kita. Terbelah dalam arti IKN sudah menjadi kenyataan. Istana sudah terbangun, juga istana Wapres, dan beberapa Kementerian Koordinator juga sudah terbangun,” ujarnya.

Namun di balik pembangunan fisik yang sudah berjalan, Dahlan mempertanyakan manfaat ekonomi yang benar-benar dihasilkan dari investasi jumbo tersebut. “Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa apa. Semua itu, jelas tidak ilmiah sama sekali,” kata Dahlan.

Ia juga menyoroti pembangunan Bandara VVIP IKN yang dinilai terlalu dini. Menurut dia, dari sisi ekonomi, pembangunan bandara tersebut belum memiliki urgensi karena akses dari Bandara Sepinggan menuju kawasan IKN relatif dekat.

“Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang? Meskipun ngotot harus dibangun menurut prinsip ekonomi ya jangan sekarang,” ujarnya.

Dahlan bahkan mengusulkan agar bandara tersebut nantinya dialihkan menjadi pangkalan militer agar tetap memiliki fungsi ekonomi dan strategis.

Menurut dia, pola pembangunan seperti IKN bukan satu-satunya contoh proyek dengan utilisasi rendah. Ia menyinggung Bandara Kertajati, LRT Palembang, hingga Bandara Kediri sebagai contoh proyek besar yang belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi sebanding dengan nilai investasinya.

“Terlalu banyak yang seperti itu. Jadi kita kalau tidak maju memang pantas,” katanya.

Diskusi tersebut memperlihatkan adanya perubahan fokus dalam perdebatan soal IKN. Jika sebelumnya perdebatan berkutat pada keputusan politik pemindahan ibu kota, kini perhatian mulai bergeser pada bagaimana memastikan aset yang sudah dibangun tidak menjadi monumen mahal tanpa aktivitas ekonomi yang hidup.

Bagi kalangan akademisi dan ekonom, tantangan terbesar IKN saat ini bukan lagi membangun gedung baru, melainkan menciptakan populasi, aktivitas ekonomi, dan utilisasi nyata agar investasi negara yang sudah terlanjur besar tidak berubah menjadi beban jangka panjang.(*)