KABARBURSA.COM - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai eskalasi konflik di Timur Tengah yang terjadi sejak akhir Februari 2026 telah memperburuk lanskap perekonomian global. Situasi geopolitik tersebut, menurutnya, tidak hanya menggerus prospek pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga menambah tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan internasional.
Dalam siaran pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung pada 16–17 Maret 2026 di Jakarta, Perry menegaskan bahwa konflik tersebut menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk dinamika ekonomi global. Ketegangan geopolitik telah memicu ketidakpastian yang meluas di berbagai sektor ekonomi.
Lonjakan harga minyak dunia menjadi salah satu dampak paling nyata dari situasi tersebut. Kenaikan harga energi ini memberi tekanan pada rantai pasok perdagangan antarnegara. Efeknya merembet luas—prospek pertumbuhan ekonomi global melemah, sementara tekanan inflasi meningkat secara signifikan.
Perry menjelaskan, kondisi tersebut turut memperparah volatilitas di pasar keuangan global. Gejala ini tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS atau US Treasury, serta derasnya arus modal yang keluar dari negara-negara berkembang.
Menurutnya, gejolak tersebut membuat pasar keuangan internasional semakin tidak stabil. Mata uang dolar AS terus menguat, yield US Treasury meningkat, dan aliran dana dari emerging markets bergerak menuju aset yang dianggap lebih aman.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 akan sedikit melambat. Angkanya diproyeksikan turun menjadi 3,1 persen dari estimasi sebelumnya sebesar 3,2 persen. Pada saat yang sama, inflasi global diprediksi meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen.
Kombinasi perlambatan pertumbuhan dan kenaikan inflasi tersebut dinilai mempersempit ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter global. Dengan tekanan inflasi yang meningkat, bank sentral di berbagai negara akan lebih berhati-hati dalam menurunkan suku bunga.
Perry menambahkan, peningkatan inflasi global juga berpotensi menunda penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR). Dengan kata lain, ekspektasi pasar terhadap pelonggaran kebijakan moneter bisa tertunda lebih lama.
Selain faktor inflasi, kenaikan yield US Treasury juga dipicu oleh membengkaknya defisit fiskal Amerika Serikat. Pengeluaran pemerintah yang meningkat, termasuk untuk pembiayaan perang, ikut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi tersebut.
Di tengah situasi itu, premi risiko investasi global turut meningkat. Kondisi tersebut memicu pergeseran arus modal ke aset yang dianggap lebih aman atau safe haven, khususnya ke pasar keuangan Amerika Serikat.
Perry menjelaskan bahwa penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju atau DXY menjadi salah satu indikator kuat dari pergeseran tersebut. Investor global cenderung memindahkan portofolionya ke aset yang lebih stabil di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dampak lanjutan dari situasi ini terasa kuat di negara-negara berkembang. Mata uang emerging markets mengalami tekanan, sementara pengelolaan ekonomi domestik menjadi semakin kompleks.
Memburuknya perekonomian global akibat konflik di Timur Tengah, menurut Perry, menuntut respons kebijakan yang lebih kuat. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi krusial untuk menjaga ketahanan eksternal sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Di tengah tekanan global tersebut, Bank Indonesia menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pada triwulan I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi nasional dinilai tetap terjaga.
Perry menyebut, penguatan ekonomi domestik terutama ditopang oleh permintaan dalam negeri. Permintaan domestik menjadi motor utama yang menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.
Konsumsi rumah tangga menunjukkan peningkatan yang cukup solid. Faktor musiman berperan besar, terutama menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional.
Kenaikan konsumsi tersebut didorong oleh berbagai faktor. Di antaranya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta sejumlah program insentif yang digulirkan negara.
Selain konsumsi, investasi juga memperlihatkan perkembangan yang positif. Perry menilai tren investasi tetap terjaga berkat percepatan belanja pemerintah serta proyek-proyek strategis yang sedang digarap.
Beberapa di antaranya termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta investasi yang digerakkan oleh Danantara. Kedua inisiatif tersebut diyakini dapat memperkuat fondasi investasi nasional.
Ke depan, Bank Indonesia menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan yang solid. Respons kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah dan otoritas moneter dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Perry menekankan bahwa dampak pelemahan ekonomi global harus diantisipasi secara tepat dan terukur. Langkah ini diperlukan agar momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat. Tujuannya untuk menjaga permintaan domestik sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran target 4,9 hingga 5,7 persen.
Lebih jauh, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran akan dioptimalkan secara terpadu.
Seluruh kebijakan tersebut akan dijalankan secara sinergis dengan langkah-langkah pemerintah. Tujuannya satu: menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.(*)