KABARBURSA.COM - Agenda hilirisasi industri aluminium di mengancam kelestarian lingkungan dan ketahanan energi nasional. Centre for Research on Energy and Clean Air atau CREA melaporkan, ekspansi masif pengolahan bauksit secara langsung mendorong lonjakan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive industri hingga mencapai 9,8 gigawatt (GW).
Kondisi tersebut dikhawatirkan mengulang kesalahan fatal pada hilirisasi nikel yang telah mengunci kapasitas PLTU batu bara mandiri sebesar 31 GW, sehingga menjebak industri nasional pada jalur energi berintensitas karbon tinggi yang merusak komitmen dekarbonisasi.
Dalam laporan bertajuk Indonesia's Aluminium Downstream: Following Nickel into Captive Coal Boom, total kebutuhan setrum untuk seluruh rencana proyek alumina dan aluminium domestik diproyeksikan meroket hingga 229 terawatt hour (TWh). Konsumsi energi jumbo tersebut setara dengan hampir 64 persen dari total kapasitas PLTU on-grid dan off-grid Indonesia pada tahun 2024.
Analis CREA, Katherine Hasan, menilai ekspansi pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium yang berorientasi pada kedaulatan ekonomi ini berjalan tanpa perencanaan tata ruang energi yang matang.
Ia menyayangkan celah hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang masih memberikan karpet merah berupa pengecualian bagi PLTU captive dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN dari kewajiban pengurangan emisi.
"Ekspansi aluminium Indonesia mengikuti preseden berbahaya nikel, yang menunjukkan kurangnya perencanaan antisipatif untuk lokasi industri baru yang akan ditempatkan di dekat potensi energi bersih, atau dirancang untuk konektivitas jaringan di masa depan. Jika seluruh kapasitas yang direncanakan berjalan sesuai rencana, pengolahan aluminium hilir dapat menyebabkan ledakan penggunaan batu bara industri secara mandiri," tegas Katherine Hasan dalam rilisnya yang diterima KabarBursa.com, pada Kamis, 2 Juli 2026.
CREA membeberkan, saat ini hampir 1,8 GW PLTU captive berbasis batu bara telah beroperasi penuh menyuplai industri aluminium. Koridor industri juga bersiap membangun tambahan daya sebesar 8 GW guna menyokong 32 proyek baru di provinsi kaya bauksit serta pusat industri pulau terpencil di luar Pulau Jawa.
Lompatan kapasitas produksi ini diproyeksikan mengerek total kapasitas alumina Indonesia hingga empat kali lipat, dari 7 juta ton pada tahun 2025 menjadi 32,5 juta ton pada tahun 2030.
Mayoritas produksi didominasi oleh Smelter-Grade Alumina atau SGA untuk logam primer, sementara produk bernilai lebih tinggi seperti Chemical-Grade Alumina atau CGA justru stagnan di level 300 ribu ton.
Dampaknya, keserakahan produksi ini berpotensi menguras habis pasokan bahan baku mineral mentah di hulu dalam waktu yang sangat singkat. Permintaan domestik akan melonjak dari 14 juta ton menjadi sekitar 65 juta ton bijih bauksit setiap tahun.
Jika skenario ini dibiarkan tanpa kendali, cadangan bauksit terbukti Indonesia yang saat ini tersisa 1 miliar ton dipastikan ludes dalam kurun waktu kurang dari 12 tahun.
Sementara itu, Analis Industri CREA, Syahdiva Moezbar melayangkan kritik tajam terhadap klaim pemerintah yang menyebut hilirisasi ini demi mewujudkan kedaulatan ekonomi.
Data pergerakan modal menunjukkan sekitar 75 persen dari seluruh proyek alumina dan aluminium di dalam negeri nyatanya dikuasai oleh aliran investasi dari Tiongkok.
Ketergantungan dana asing yang sangat tebal ini dinilai mencederai semangat kemandirian ekonomi, memicu tanda tanya besar terkait realisasi transfer teknologi, serta memperpanjang masalah ketenagakerjaan akibat dominasi tenaga kerja kontrak.
"Ekspansi yang tidak terkendali justru dapat menciptakan kerentanan baru terkait keamanan sumber daya dan pasokan energi. Risiko ini diperparah oleh ketergantungan yang sangat besar pada investasi asing terutama dari Tiongkok, serta dominasi tenaga kerja kontrak," urai Syahdiva.
Sebagai langkah mitigasi, CREA mendesak pemerintah mengubah pendekatan pembangunan industri dengan mewajibkan proyeksi energi bersih di tahap awal serta menghentikan ketergantungan pada energi fosil.
"Untuk melindungi industri dan mengurangi dampak lingkungannya, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang sedang berjalan transparan, berdasarkan penilaian realistis terhadap cadangan dan pasokan bijih, dan mencakup rencana energi terintegrasi yang menghindari ketergantungan pada energi berbasis fosil," pungkas Syahdiva Moezbar.(*)