KABARBURSA.COM - Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah mengkaji peluang masuk kembali ke industri tekstil dengan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor padat karya sekaligus menjaga daya saing industri nasional.
Chief Operating Officer (CCO) BPI Danantara yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan kajian masih berlangsung dan pemerintah belum mengambil keputusan final.
“BUMN tekstil masih kita pelajari. Kita mencermati dulu ukuran pasar atau market sizing-nya seperti apa,” kata Dony di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Menurut dia, industri tekstil menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan keterlibatan BUMN pada sektor yang memberikan dampak ekonomi signifikan.
Dony menambahkan, sektor tekstil telah lama menjadi salah satu kekuatan industri nasional sehingga dinilai masih relevan untuk dikembangkan ke depan. “Kita tahu dari dulu tekstil ini salah satu kekuatan Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah juga membuka peluang masuk ke sektor tersebut jika peran swasta dinilai belum optimal dalam menopang industri.
Meski demikian, Dony menegaskan setiap langkah akan didasarkan pada perhitungan bisnis yang matang agar tetap kompetitif di pasar.
“Semua tentu dihitung secara profesional. Kita tidak ingin masuk tanpa daya saing,” tegasnya.
Terkait opsi pengambilalihan aset perusahaan tekstil swasta, termasuk perusahaan besar yang pernah beroperasi seperti Sritex, Dony menyebut hal tersebut masih dalam tahap kajian.
Ia mengatakan seluruh opsi tengah dipertimbangkan secara komprehensif untuk menentukan langkah terbaik.
Dari sisi daya saing, Indonesia dinilai masih memiliki sejumlah keunggulan di sektor tekstil, seperti biaya tenaga kerja dan besarnya pasar domestik.
Namun, pemerintah juga menyoroti pentingnya perbaikan regulasi, khususnya terkait pengendalian impor agar industri dalam negeri dapat bersaing secara sehat. “Masalah impor harus dikendalikan agar tidak merugikan industri dalam negeri,” ujar Dony.
Hingga kini, pemerintah belum menetapkan target waktu pembentukan BUMN tekstil. Kajian masih berjalan dan harus diselaraskan dengan prioritas restrukturisasi BUMN lainnya.
Dony mengungkapkan, saat ini Danantara tengah menangani penataan lebih dari 1.000 entitas BUMN sehingga penentuan prioritas menjadi krusial. “Sekitar 1.100 perusahaan BUMN harus ditata satu per satu,” katanya.
Ia menambahkan, apabila pembentukan BUMN tekstil direalisasikan, jumlah entitas yang dibentuk dipastikan tidak banyak.
“Kalau jadi, kemungkinan hanya satu entitas,” ujarnya.(*)