Di Balik Lonjakan Harga Minyak, Ekonom Senior: Sektor SDA Paling Berpotensi Cuan

KABARBURSA.COM — Lonjakan harga minyak global akibat konflik geopolitik kembali memunculkan kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi domestik. Namun di balik kekhawatiran tersebut, sejumlah ekonom melihat adanya peluang yang kerap luput dari perhatian.

Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menilai krisis energi tidak selalu identik dengan ancaman. Ia mengingatkan guncangan harga minyak bukan hal baru dalam sejarah ekonomi Indonesia.

“Diskusi di media sosial dan media online tentang dampak krisis harga minyak karena perang AS-Israel vs Iran seperti mau kiamat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, 10 April 2026.

Menurut dia, gejolak serupa sudah berulang sejak era Orde Baru hingga pemerintahan setelahnya. Karena itu, pendekatan yang diambil tidak seharusnya hanya berfokus pada risiko, tetapi juga peluang yang bisa dimanfaatkan. “Perspektif kita harus out of the box dengan melihat bahwa di balik krisis juga ada peluang,” katanya.

Dalam pandangannya, Indonesia memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki banyak negara, yakni basis ekonomi yang masih ditopang oleh sumber daya alam. Sektor ini dinilai mampu menjadi bantalan saat terjadi guncangan global. “Kita harus memanfaatkan Krisis Harga Minyak Penguatan Sektor Natural Hedge sumber daya alam Indonesia,” ujarnya.

Tekanan memang tidak terhindarkan. Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya energi, memperbesar beban subsidi, serta menekan nilai tukar rupiah. Namun di saat yang sama, terdapat sektor-sektor yang justru diuntungkan.

Didik menyebut sektor pertambangan batubara, minyak dan gas, panas bumi, hingga komoditas logam seperti nikel dan bauksit sebagai kelompok yang memiliki daya tahan lebih kuat. Sektor perkebunan seperti CPO dan karet juga termasuk dalam kategori ini.

“Namun di balik tekanan tersebut terdapat sejumlah sektor yang justru menunjukkan ketahanan resilience bahkan menjadi pemenang winner dalam kondisi tersebut,” jelasnya.

Karakter utama sektor-sektor tersebut adalah struktur biaya berbasis domestik, sementara pendapatan berasal dari ekspor dalam mata uang asing. Kondisi ini membuat mereka diuntungkan saat rupiah melemah. “Semua sektor tersebut basis inputnya domestik rupiah tetapi outputnya ekspor menghasilkan valuta asing dolar yen atau yuan,” katanya.

Fenomena ini bukan hal baru. Ia menyinggung periode ketika harga komoditas global melonjak pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang justru mendorong pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.

“Pada masa SBY ketika harga minyak naik tinggi justru sektor ini mampu mendorong ekonomi tumbuh tinggi sekitar 6,5 persen,” ujarnya.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak tetap menjadi titik lemah. Kenaikan harga global akan langsung berdampak pada transaksi berjalan dan tekanan fiskal.

Namun bagi Didik, kondisi tersebut sekaligus membuka ruang bagi sektor domestik berbasis sumber daya alam untuk mengambil peran lebih besar sebagai penyeimbang.

Ia menyebut sektor batubara sebagai substitusi energi yang langsung diuntungkan, disusul sektor migas dan panas bumi yang berpotensi meningkatkan produksi seiring naiknya harga energi.

Selain itu, komoditas logam seperti nikel, timah, dan bauksit juga diperkirakan tetap kuat karena kebutuhan industri global yang terus meningkat, termasuk untuk kendaraan listrik dan elektronik. “Permintaan pada masa normal sangat tinggi dan lebih tinggi harganya pada saat krisis untuk memenuhi kebutuhan industri global,” katanya.

Sektor perkebunan juga tidak luput dari perhatian. Produk seperti minyak sawit mentah dinilai memiliki peran strategis sebagai alternatif energi. “Produk CPO berperan strategis sebagai substitusi energi biofuel,” ujarnya.

Dalam konteks kebijakan, Didik menekankan pentingnya strategi fiskal yang adaptif. Pemerintah perlu memanfaatkan lonjakan keuntungan atau windfall dari sektor-sektor tersebut untuk memperkuat ketahanan ekonomi, serta tidak boleh menyerah menghadapi tekanan krisis harga minyak karena Indonesia memiliki bantalan alami dari sektor sumber daya alam.

Lebih jauh, ia mendorong optimalisasi penerimaan negara dari keuntungan ekstra yang diperoleh pelaku usaha di sektor tersebut. Menurutnya, tambahan keuntungan itu selayaknya dikontribusikan bagi kepentingan publik, sejalan dengan amanat Pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Lebih jauh, ia melihat krisis ini sebagai momentum untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih struktural, termasuk melalui hilirisasi dan penguatan industri berbasis sumber daya alam. “Krisis ini bagi pemerintah yang cerdas justru menjadi peluang untuk transformasi menuju pertumbuhan 6-7 persen,” katanya.

Menurutnya, Indonesia sulit menembus pertumbuhan di atas 5 persen jika hanya mengandalkan konsumsi domestik dan belanja pemerintah. Diperlukan dorongan kuat pada sektor ekspor berbasis nilai tambah. “Harus percepat hilirisasi nikel bauksit kakao rumput laut perikanan CPO dan sebagainya,” ujar Didik.

Di saat yang sama, momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi menuju sistem yang lebih rendah karbon. “Windfall profit juga dapat menjadi sumber pembiayaan transisi energi menuju energi hijau,” kata Didik.

Menurut Didik, krisis tidak selalu harus dipandang sebagai beban. Dalam kondisi tertentu, justru menjadi peluang untuk melakukan konsolidasi fiskal dan mempercepat transformasi ekonomi.

Dengan kata lain, arah kebijakan menjadi faktor penentu. Apakah krisis ini hanya akan menjadi tekanan jangka pendek atau justru titik balik menuju perubahan struktur ekonomi yang lebih kuat.(*)