KABARBURSA.COM - Eskalasi konflik yang kian membara di kawasan Timur Tengah mulai menimbulkan kegelisahan serius terhadap stabilitas pasokan energi global. Bayang-bayang lonjakan harga minyak mentah dunia pun semakin nyata.
Dalam lanskap yang penuh ketidakpastian ini, Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, mendesak pemerintah untuk merumuskan langkah mitigasi yang komprehensif—tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melalui jalur internasional.
Menurut Meitri, pengendalian konsumsi energi domestik menjadi titik krusial, terutama ketika ancaman pembengkakan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai terlihat di cakrawala fiskal. Salah satu pendekatan yang ia dorong adalah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara selektif dan terukur.
Ia mengingatkan, apabila harga minyak dunia melonjak drastis hingga menembus ambang USD200 per barel akibat konflik yang berkepanjangan, maka setiap kenaikan USD1 saja akan memberikan tekanan signifikan terhadap beban fiskal negara. Dalam skenario ekstrem, subsidi bahan bakar minyak berpotensi membengkak hingga kisaran Rp 884 triliun sampai Rp 1.300 triliun—angka yang mencerminkan ancaman nyata bagi daya tahan APBN.
Kebijakan WFH, lanjutnya, bukanlah upaya untuk meredam aktivitas ekonomi. Justru sebaliknya, langkah ini diposisikan sebagai strategi efisiensi energi yang adaptif. Implementasinya dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki fleksibilitas tinggi terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan non-layanan publik, sektor jasa, perkantoran swasta, industri keuangan, hingga teknologi informasi.
Di sisi lain, sektor-sektor vital seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi tetap harus beroperasi tanpa gangguan. Dengan pendekatan diferensiatif tersebut, mobilitas harian jutaan pekerja diyakini dapat ditekan secara signifikan. Imbasnya, konsumsi bahan bakar—baik subsidi maupun non-subsidi—diperkirakan dapat ditekan hingga 20 persen.
Efisiensi ini, dalam pandangan Meitri, dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal yang efektif. Sebuah peredam tekanan, agar keuangan negara tidak terjerembab dalam beban yang berlebihan.
Namun demikian, ia tidak hanya menyoroti aspek domestik. Dimensi eksternal juga menjadi perhatian. Meitri menekankan urgensi diplomasi energi sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah gejolak global. Ia menggarisbawahi kerentanan jalur distribusi minyak dunia, khususnya di Selat Hormuz—sebuah simpul strategis dalam rantai pasok energi internasional.
Dalam konteks tersebut, pemerintah didorong untuk memperkuat komunikasi serta lobi strategis dengan Iran. Tujuannya jelas: memastikan keamanan armada kapal energi Indonesia yang melintasi kawasan tersebut tetap terjaga.
Sebagai politisi dari Fraksi PKS, Meitri melihat adanya modal diplomatik yang tidak bisa diabaikan. Kesamaan posisi geopolitik antara Indonesia dan Iran—terutama dalam isu dukungan terhadap kemerdekaan Palestina—dinilai dapat menjadi fondasi kepercayaan yang kokoh.
Ia menilai, konsistensi sikap politik Indonesia di panggung internasional dapat dimanfaatkan sebagai leverage diplomatik. Dengan begitu, hubungan bilateral yang terbangun tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga strategis dalam menjamin kelancaran pasokan energi nasional.
Pada akhirnya, Meitri menegaskan bahwa sinergi antara efisiensi domestik dan diplomasi eksternal merupakan kunci utama. Di tengah dinamika global yang fluktuatif dan sarat risiko, keseimbangan kedua pendekatan tersebut menjadi penopang penting bagi ketahanan fiskal negara.
Dukungan terhadap penguatan lobi strategis ke Iran, berpadu dengan kebijakan penghematan seperti WFH sektoral, dipandang sebagai respons rasional atas tekanan global yang semakin terasa dampaknya di dalam negeri. Sebuah langkah antisipatif—sekaligus refleksi kewaspadaan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.(*)