Dua Sektor Industri ini Panen Untung Efek Perang Iran vs AS-Israel

KABARBURSA.COM — Serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran memicu gelombang guncangan yang terasa jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Ketika konflik semakin memanas, dampaknya tidak hanya dihitung dari kerugian ekonomi, tetapi juga dari siapa saja pihak yang justru diuntungkan dari krisis tersebut.

Situasi ini datang pada saat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Inggris. Sebelum konflik pecah, proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto Inggris untuk 2026 sudah diturunkan menjadi sekitar 1,1 persen. Harapan bahwa inflasi akan menurun kini terlihat terlalu optimistis. Ekspektasi penurunan suku bunga pada 19 Maret juga semakin menipis.

Berbeda dengan Inggris, pemerintah Indonesia justru menilai fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat menghadapi gejolak global. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya mengatakan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai simulasi risiko untuk mengukur dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi Indonesia. Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam skenario tekanan global yang lebih berat, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih mampu bertahan di atas 5 persen.

Kendati demikian, guncangan efek perang tetap sangat dirasakan bagi sektor pertama yang langsung terdampak, yakni energi. Lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz dilaporkan turun sekitar 90 persen. Qatar yang merupakan eksportir gas alam cair terbesar kedua di dunia juga menghentikan produksi tanpa batas waktu.

Meskipun Inggris hanya sedikit mengimpor gas langsung dari kawasan Teluk, pasar energi bersifat global sehingga dampaknya tetap terasa. Rumah tangga di Inggris diperkirakan bisa menghadapi tambahan biaya energi lebih dari GBP500 per tahun atau sekitar USD630 setara Rp10.647.000.

Tekanan tidak hanya datang dari sektor energi. Pasar saham Inggris ikut melemah dan nilai tukar pound berada di bawah tekanan. Ruang fiskal pemerintah Inggris yang diperkirakan sebesar GBP23,6 miliar atau sekitar USD29,74 miliar setara Rp502.606.000.000.000 juga berpotensi tergerus cepat.

Namun gambaran berbeda justru terlihat pada saham sektor pertahanan. Perusahaan pertahanan berbasis di London, BAE Systems, melonjak sekitar 6 persen pada hari pertama konflik pecah. Industri senjata Amerika bahkan dilaporkan bersiap meningkatkan produksi beberapa jenis persenjataan hingga empat kali lipat.

Perang memang membawa kerugian luas bagi masyarakat sipil, pelaku usaha kecil, rantai pasok global hingga agenda penanganan perubahan iklim. Namun keuntungan dari konflik sering kali terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Salah satu kenyataan paling tidak nyaman dari konflik ini adalah bahwa di saat sebagian pihak menanggung kerugian besar, pihak lain justru memperoleh keuntungan finansial. Dalam riset yang dilakukan Profesor Kewirausahaan Kingston University Jagannadha Pawan Tamvada bersama rekan penelitinya, kondisi ini disebut sebagai paradoks insentif.

“Menentukan siapa yang diuntungkan sangat penting untuk memahami mengapa perang sering kali berlanjut bahkan ketika secara rasional seharusnya dihentikan,” kata Tamvada, dikutip dari The Conversation, Rabu, 11 Maret 2026.

Di Wall Street, saham perusahaan pertahanan seperti Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan RTX naik antara 4 persen hingga 6 persen pada hari pertama serangan Amerika ke Iran. Dalam satu hari itu saja, nilai kekayaan pemegang saham dari tiga perusahaan tersebut bertambah sekitar USD25 miliar hingga USD30 miliar atau setara Rp422,5 miliar hingga Rp507 miliar.

Di Israel, perusahaan pertahanan Elbit Systems bahkan sempat menjadi perusahaan tercatat paling bernilai di negara tersebut setelah harga sahamnya melonjak sekitar 45 persen sejak Januari. Di Eropa dan Inggris, saham sektor pertahanan juga menguat ketika indeks FTSE 100 justru melemah.

Perang juga sering memberikan keuntungan politik jangka pendek bagi pemimpin yang sedang berkuasa. Sebelum serangan dimulai, perhatian publik global banyak tertuju pada kasus berkas Epstein yang menimbulkan tekanan terhadap sejumlah tokoh yang memiliki keterkaitan dengan Gedung Putih. Namun hanya beberapa jam setelah serangan dimulai, pencarian daring terkait berkas Epstein anjlok tajam.

Paradoks insentif juga terlihat di Iran sendiri. Korps Garda Revolusi Iran diketahui mengendalikan hingga setengah ekspor minyak negara tersebut. Lengan bisnisnya yang dikenal sebagai Khatam al Anbiya berkembang menjadi salah satu kontraktor terbesar di Iran dengan kendali atas sektor konstruksi, telekomunikasi, pertanian, hingga energi.

Sanksi ekonomi yang dirancang untuk melemahkan Teheran justru memperkuat struktur kekuasaan yang ingin ditekan. Ketika perusahaan asing keluar dari Iran dan perusahaan domestik kesulitan bertahan, entitas yang terhubung dengan Garda Revolusi memanfaatkan jalur perdagangan informal, kontrol mata uang, dan jaringan keamanan untuk memperluas dominasinya.

Sementara itu Bank Dunia mencatat sekitar 10 juta warga Iran jatuh ke dalam kemiskinan antara 2011 hingga 2020 seiring semakin ketatnya sanksi ekonomi.

Lonjakan harga energi juga memunculkan keuntungan di sejumlah tempat yang tidak terduga. Amerika Serikat berpotensi memperoleh manfaat karena ketergantungan Eropa terhadap ekspor energi Amerika semakin meningkat sejak perang Ukraina.

Bagi negara petro seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dampaknya lebih kompleks. Kedua negara memiliki kapasitas produksi cadangan yang besar di pasar minyak dunia. Mereka memang menghadapi biaya akibat konflik, tetapi ketergantungan terhadap Selat Hormuz lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Kuwait, Qatar, dan Irak.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga telah membangun jaringan pipa alternatif yang memungkinkan ekspor minyak tanpa harus melalui Selat Hormuz. Sementara bagi Rusia, konflik ini dapat mengalihkan pembeli minyak yang sensitif terhadap harga seperti India dan China dari pemasok Teluk menuju pasokan Rusia.

Lonjakan harga minyak dan gas juga membawa dampak terhadap agenda transisi energi. Harga energi fosil yang lebih tinggi membuat proyek eksplorasi minyak dan gas baru menjadi lebih menarik secara komersial.

Krisis yang memperkuat alasan untuk mempercepat energi terbarukan justru pada saat yang sama meningkatkan keuntungan dari bahan bakar fosil. Kondisi ini berpotensi memperlambat transisi energi karena perhatian kembali tertuju pada minyak dan gas.

Penelitian menunjukkan bahwa paradoks insentif sebenarnya bisa diatasi, tetapi memerlukan keselarasan kepentingan finansial para aktor kuat dengan solusi jangka panjang.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan pajak keuntungan luar biasa terhadap perusahaan yang memperoleh keuntungan besar selama perang. Inggris sebenarnya telah memiliki contoh melalui kebijakan pungutan keuntungan energi yang dikenakan pada laba minyak dan gas di atas ambang tertentu hingga 2030.

Prinsip yang sama dinilai dapat diterapkan pada kontraktor pertahanan yang saham dan keuntungannya melonjak saat konflik terjadi.

Selain itu, negara produsen minyak dapat meredam lonjakan harga dengan melepas cadangan darurat secara terkoordinasi melalui Badan Energi Internasional. Langkah serupa pernah dilakukan pada 2022 ketika negara anggota IEA melepas 60 juta barel minyak dari cadangan strategis. Negara G7 juga telah menyatakan siap mengambil langkah serupa jika diperlukan.

Di sisi politik, akuntabilitas demokrasi, lembaga ekonomi independen, dan pers yang bebas dapat mempersempit ruang bagi pemimpin untuk memanfaatkan popularitas yang muncul selama masa perang.

Paradoks transisi energi mungkin menjadi tantangan paling sulit untuk diatasi dalam jangka pendek. Semakin besar ketergantungan ekonomi terhadap keuntungan dari ekspor senjata, pendapatan energi fosil, atau belanja pertahanan, semakin sulit pula mengalihkan perhatian dan pendanaan menuju agenda iklim.

Solusinya bukan menghentikan negara mempertahankan diri, tetapi memastikan bahwa transisi menuju sistem energi yang lebih hijau dan aman tetap berjalan, justru karena krisis seperti ini terjadi. Biaya perang ini sudah mulai terlihat di pasar energi. Tidak lama lagi dampaknya juga akan terasa dalam anggaran negara dan pengeluaran rumah tangga.

Yang membuat krisis ini sulit diselesaikan adalah paradoks di dalamnya. Pihak yang memiliki posisi paling kuat untuk menghentikan konflik justru termasuk di antara mereka yang paling diuntungkan jika perang terus berlangsung.(*)