KABARBURSA.COM – Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan baru setelah harga bahan baku melonjak hingga 40 persen dalam dua pekan terakhir. Kenaikan ini dipicu oleh konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika dan Israel yang mendorong harga minyak dunia naik hingga sekitar USD 110 per barel, sehingga berdampak langsung pada komoditas turunan seperti paraxylene.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, menjelaskan bahwa harga paraxylene yang menjadi bahan baku utama polyester saat ini telah mencapai USD 1.300 per ton atau naik sekitar 40 persen dibandingkan dua minggu sebelumnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pasokan bahan baku dalam negeri masih tersedia.
“Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi,” kata Redma dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 9 April 2026.
Ia menambahkan, kenaikan harga ini belum sepenuhnya dirasakan oleh industri hilir karena adanya efek berantai yang berlangsung secara bertahap. Dampak kenaikan tersebut diperkirakan baru akan sepenuhnya terasa dalam waktu tiga minggu ke depan.
“Dalam 1 minggu kedepan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi,” ungkap Redma.
Setelah itu, tekanan harga diperkirakan akan sampai ke sektor ritel. Kenaikan harga produk jadi di tingkat konsumen diproyeksikan masih dalam batas moderat.
“Diperkirakan kenaikan di sektor retail akan berada disekitar 10 persen,” katanya.
Dari sisi permintaan, APSyFI melihat kondisi pasar masih relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku impor yang membuat produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar domestik.
Namun, di balik peluang tersebut, kondisi industri secara keseluruhan masih belum pulih sepenuhnya. Tingkat utilisasi nasional produsen polyester saat ini masih di bawah 40 persen, sementara utilisasi produsen rayon berada di kisaran 70 persen. Rendahnya utilisasi ini mencerminkan masih terbatasnya aktivitas produksi di sektor hulu.
“Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik,” jelas Redma. “Jadi saat ini para produsen yang masih jalan hanya melayani konsumen loyal saja, mereka yang biasa menggunakan bahan baku impor tidak diprioritaskan,” tambahnya.
Di sisi lain, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil menilai tekanan terhadap industri tekstil tidak hanya disebabkan oleh faktor global, tetapi juga persoalan struktural dalam negeri. Penutupan puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir dinilai sebagai sinyal terjadinya deindustrialisasi dini.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil, Agus Riyanto, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam lima tahun terakhir terjadi lonjakan impor yang signifikan, yakni produk benang naik 84 persen dan kain meningkat 50 persen.
“Dan ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, disini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor, mafianya main mata dengan regulator, bukan rahasia lagi,” ungkap Agus.
Ia menilai bahwa persoalan industri tekstil sudah berlangsung lama dan tidak semata-mata dipicu oleh konflik geopolitik saat ini. Menurutnya, kebijakan yang terlalu berpihak pada impor telah melemahkan daya saing industri dalam negeri.
“Kan jadi pertanyaan mendasar mengapa jumlah impor produknya terus meningkat tapi pabrik lokal tutup satu-persatu. Maka wajar jika publik menduga adanya keterlibatan beberapa oknum pejabat pemerintah yang menjaga kepentingan kelompok importir,” tutur Agus.
Lebih lanjut, Agus menyebut kondisi ini juga terjadi di sektor industri lain. Ia menyoroti tidak adanya visi industri yang jelas, meskipun pemerintah mengklaim pertumbuhan sektor manufaktur.
“Visi industri kita tidak ada, kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja, meski Kemenperin meng-klaim keberhasilan pertumbuhan industri manufaktur, namun angka kontribusi ekonominya tahun masih sekitar 18 persen, jauh dari target Presiden Prabowo 20,8 persen,” jelas Agus.
KAHMI Tekstil pun mendorong Presiden untuk mengambil langkah tegas dalam membersihkan oknum di kementerian terkait guna menyelamatkan industri manufaktur nasional. Menurut Agus, langkah tersebut penting agar industri yang selama ini menjadi penopang perekonomian tidak semakin terjerumus dalam deindustrialisasi.
Menurut dia tekanan harga bahan baku yang meningkat tajam dan persoalan domestik yang belum terselesaikan, industri tekstil Indonesia kini berada dalam situasi yang kompleks. Di satu sisi, pasokan bahan baku masih aman dan permintaan cenderung stabil, namun di sisi lain, tantangan struktural seperti rendahnya utilisasi dan derasnya impor masih menjadi hambatan utama bagi pemulihan industri.(*)