Logo
>

IESR: Harga Minyak Naik USD1 Saja, APBN Bisa Tekor Rp6,7 Triliun

IESR mencatat setiap kenaikan harga minyak USD1 dapat menekan APBN hingga Rp6,7 triliun, seiring lonjakan subsidi energi di tengah konflik global.

Ditulis oleh Moh. Alpin Pulungan
IESR: Harga Minyak Naik USD1 Saja, APBN Bisa Tekor Rp6,7 Triliun
IESR menyebut kenaikan harga minyak USD1 bisa membuat APBN tekor Rp6,7 triliun akibat lonjakan subsidi BBM, LPG, dan listrik di tengah konflik global. Foto: Dok. Kemenkeu

KABARBURSA.COM — Lonjakan harga minyak dunia bukan sekadar isu energi global. Bagi Indonesia, setiap kenaikan kecil pada harga minyak justru membawa konsekuensi besar terhadap kesehatan fiskal negara.

Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah dan ancaman gangguan distribusi energi global, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menunjukkan kerentanan yang semakin nyata. Kenaikan harga minyak tidak serta-merta menjadi kabar baik, melainkan justru memperbesar tekanan terhadap belanja negara, khususnya dari sisi subsidi energi.

Tim riset Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat, sensitivitas fiskal Indonesia terhadap harga minyak berada pada level yang cukup tinggi. Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 atau sekitar Rp16.900 per barel langsung berdampak negatif terhadap APBN.

“Total dampak fiskal bersih: sekitar Rp6,7 triliun,” tulis mereka dalam riset yang dikutip Selasa, 17 Maret 2026.

Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa tambahan pendapatan negara dari sektor minyak tidak mampu menutup lonjakan beban subsidi. Dalam simulasi IESR, produksi minyak domestik sekitar 600 ribu barel per hari hanya menghasilkan tambahan pendapatan sekitar Rp3,7 triliun.

Namun, di saat yang sama, kebutuhan subsidi meningkat jauh lebih besar. Subsidi BBM bertambah sekitar Rp5,13 triliun, subsidi LPG naik sekitar Rp1,1 hingga Rp1,5 triliun, dan subsidi listrik ikut terdorong sekitar Rp3,9 triliun akibat kenaikan biaya energi. Dengan kata lain, setiap kenaikan harga minyak justru memperlebar tekanan fiskal.

Fenomena ini memperlihatkan posisi Indonesia yang unik di pasar energi global. Meski masih memiliki produksi minyak domestik, ketergantungan terhadap impor membuat kenaikan harga global lebih banyak membawa dampak negatif dibandingkan keuntungan.

Situasi menjadi semakin kompleks ketika faktor geopolitik ikut bermain. Konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran dan jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz, telah mendorong volatilitas harga minyak dalam beberapa pekan terakhir.

Tim riset IESR mencatat harga minyak Brent sempat melonjak dari kisaran USD70 atau sekitar Rp1,18 juta per barel menjadi di atas USD82 atau sekitar Rp1,38 juta per barel, bahkan sempat menyentuh USD110 atau sekitar Rp1,85 juta per barel. Dalam skenario tersebut, tekanan terhadap APBN bisa meningkat secara signifikan.

“Dengan sensitivitas fiskal sekitar Rp6,7 triliun untuk setiap kenaikan USD1 harga minyak, maka bila harga minyak untuk sementara stabil di kisaran USD80 per barel, terdapat estimasi tambahan beban subsidi hingga Rp67 triliun,” tulis IESR.

Angka tersebut menunjukkan bahwa gejolak harga minyak global berpotensi langsung menggerus ruang fiskal pemerintah. Padahal, subsidi energi sendiri sudah menjadi salah satu komponen belanja terbesar dalam APBN.

Pada 2025, alokasi subsidi energi tercatat mencapai sekitar Rp203,4 triliun dan meningkat menjadi Rp210,1 triliun pada 2026. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk menjaga tarif listrik dan LPG tetap terjangkau bagi masyarakat. Struktur ini membuat APBN menjadi semakin sensitif terhadap fluktuasi harga energi global.

Dalam analisisnya, IESR menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi, tidak hanya dengan mengamankan pasokan energi, tetapi juga mengendalikan konsumsi domestik.

Salah satu langkah yang disorot adalah rasionalisasi distribusi BBM bersubsidi melalui sistem kuota yang lebih ketat, disertai penyesuaian harga agar mencerminkan nilai keekonomian, dengan tetap menjaga perlindungan bagi kelompok rentan.

Dalam jangka menengah, tekanan ini justru membuka peluang untuk mendorong transformasi energi nasional. Elektrifikasi transportasi dan pengurangan ketergantungan terhadap impor minyak dinilai menjadi strategi kunci untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menjaga stabilitas fiskal.

Krisis energi global, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga peringatan bagi Indonesia untuk mempercepat perubahan struktur energi ke arah yang lebih berkelanjutan.(*)

Disclaimer:
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

Gabung Sekarang

Jurnalis

Moh. Alpin Pulungan

Asisten Redaktur KabarBursa.com. Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia media sejak 2020. Pengalamannya mencakup peliputan isu-isu politik di DPR RI, dinamika hukum dan kriminal di Polda Metro Jaya, hingga kebijakan ekonomi di berbagai instansi pemerintah. Pernah bekerja di sejumlah media nasional dan turut terlibat dalam liputan khusus Ada TNI di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto di Desk Ekonomi Majalah Tempo.

Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pamulang. Memiliki minat mendalam pada isu Energi Baru Terbarukan dan aktif dalam diskusi komunitas saham Mikirduit. Selain itu, ia juga merupakan alumni Jurnalisme Sastrawi Yayasan Pantau (2022).