KABARBURSA.COM – Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kian dalam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026, ditutup di level 5.594,77 atau turun 245,01 poin setara 4,20 persen dalam sehari. Posisi tersebut menjadi salah satu level terendah sejak pandemi Covid-19 dan memperpanjang tren pelemahan yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam setahun terakhir, tekanan yang dialami pasar saham Indonesia bahkan jauh lebih besar. Berdasarkan data perdagangan, IHSG telah kehilangan 1.474,27 poin atau merosot 20,86 persen dibandingkan posisi setahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan puncak indeks yang sempat mencapai 9.134,7, koreksi yang terjadi telah mendekati 39 persen.
Bersamaan dengan itu, nilai tukar rupiah juga terus berada di bawah tekanan. Berdasarkan data kurs USD/IDR pada Sabtu, 7 Juni 2026, pukul 00.59 UTC, satu dolar Amerika Serikat berada di level Rp18.095,70. Dalam sebulan terakhir, pergerakan rupiah menunjukkan tren pelemahan konsisten dari kisaran Rp17.300 hingga menembus Rp18.000 per dolar AS.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai kesehatan pasar keuangan domestik. Tidak hanya saham-saham lapis kedua yang mengalami tekanan, sejumlah saham berkapitalisasi besar termasuk sektor perbankan juga terkoreksi tajam. Fenomena ini dinilai mencerminkan keluarnya dana asing dari pasar Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian.
Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai substansi utama di balik anjloknya pasar bukan semata persoalan angka-angka ekonomi, melainkan hilangnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan.
"Ini menandakan adanya masalah yang sangat mendalam, yakni kepercayaan investor (trust) yang jatuh ke jurang tidak mau hadir lagi di pasar kita," kata Didik dalam pernyataan resminya Ahad, 7 Juni 2026.
Menurut dia, pasar saat ini tidak lagi hanya melihat indikator pertumbuhan ekonomi atau data perdagangan. Investor lebih memperhatikan kredibilitas kebijakan, konsistensi pengelolaan fiskal, independensi institusi negara, hingga kepastian hukum bagi dunia usaha.
Didik menjelaskan Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas pasar dan nilai tukar. Namun tekanan terhadap rupiah dan pasar saham masih berlanjut karena persoalan yang dihadapi bukan lagi sekadar masalah likuiditas atau fundamental ekonomi jangka pendek.
"Sekarang kita menyaksikan bahwa trust sudah jauh lebih penting dan lebih mendasar daripada angka," ujarnya.
Ia menilai pasar saat ini tengah menunggu kepastian bahwa kebijakan ekonomi tidak berubah-ubah dan tidak dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Selain itu, pengelolaan fiskal yang hati-hati serta keberadaan lembaga negara yang independen juga menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan investor.
Menurut Didik, pengalaman Indonesia pada masa reformasi menunjukkan bahwa pemulihan kepercayaan mampu mengubah arah pasar secara signifikan. Saat itu berbagai reformasi kelembagaan dijalankan, mulai dari penguatan demokrasi, independensi bank sentral, hingga pembentukan regulasi untuk mengurangi praktik monopoli.
"Hasilnya, nilai tukar menjadi kuat dari 16.800 rupiah menjadi 6.500 rupiah per dollar AS," katanya.
Didik juga menyinggung pesan yang belakangan disampaikan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, SBY selama bertahun-tahun memilih tidak mengomentari kebijakan pemerintah sebagai bagian dari etika kenegaraan. Namun dalam situasi saat ini, SBY merasa perlu mengingatkan pentingnya pemulihan kepercayaan pasar.
"SBY selalu menekankan bahwa ekonomi tidak hanya soal angka fiskal dan moneter, tetapi utamanya soal kepercayaan," ujar Didik.
Ia memperingatkan bahwa apabila kepercayaan terus menurun, modal akan semakin banyak keluar dari pasar keuangan Indonesia, permintaan valuta asing meningkat, dan tekanan terhadap rupiah akan semakin besar.
Selain persoalan kepercayaan terhadap institusi dan kebijakan ekonomi, Didik menilai pasar juga mencermati kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"APBN adalah dokumen kepercayaan dan pengelolaannya akan membentuk persepsi pasar," katanya.
Menurut dia, pasar akan menilai apakah belanja negara dilakukan secara terukur, defisit dijaga dalam batas aman, serta proses penganggaran berlangsung secara transparan dan kredibel. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, investor berpotensi menjauh dari Indonesia.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dalam analisisnya, ia menilai pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS bukan sekadar akibat sentimen pasar atau rumor jangka pendek, melainkan cerminan meningkatnya keraguan terhadap arah kebijakan fiskal.
"Nilai tukar adalah termometer kepercayaan," tulis Achmad.
Menurut dia, pemerintah selama ini cenderung melihat pelemahan rupiah sebagai gangguan sentimen sementara. Namun pasar justru memandangnya sebagai refleksi risiko ekonomi jangka menengah yang lebih mendasar.
Achmad menjelaskan hampir seluruh mata uang Asia memang menghadapi tekanan akibat penguatan dolar AS, ketegangan geopolitik, harga energi yang tinggi, serta ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang bertahan tinggi. Namun pelemahan rupiah dinilai lebih dalam karena diperparah faktor domestik.
Ia menyoroti perubahan pandangan lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia yang mulai mempertanyakan kredibilitas dan prediktabilitas kebijakan fiskal.
"Ini menunjukkan bahwa pasar tidak hanya sedang membeli dolar, tetapi juga sedang menjual cerita Indonesia," katanya.
Menurut Achmad, selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara dengan stabilitas makroekonomi yang baik, inflasi terkendali, fiskal relatif disiplin, dan bank sentral yang kredibel. Namun narasi tersebut mulai mengalami tekanan ketika muncul kekhawatiran mengenai arah kebijakan ekonomi ke depan.
Ia menilai persoalan yang dihadapi saat ini bukan karena indikator ekonomi langsung memburuk. Inflasi masih berada di level 3,08 persen pada Mei 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, sementara cadangan devisa masih sekitar USD146,2 miliar.
"Pasar tidak hanya membaca angka hari ini. Pasar membaca kualitas angka dan arah kebijakan besok," ujarnya.
Achmad menyoroti asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang berada di sekitar Rp16.500 per dolar AS. Ketika kurs pasar telah menembus Rp18.000, terdapat selisih sekitar sembilan persen yang berpotensi memengaruhi berbagai perhitungan fiskal mulai dari subsidi energi, pembayaran utang valas, hingga kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Menurut dia, tekanan rupiah juga berisiko menimbulkan dampak berantai terhadap sektor riil. Industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor berpotensi mengalami kenaikan biaya produksi. Sektor energi menghadapi peningkatan biaya impor minyak dan LPG, sementara maskapai penerbangan, logistik, konstruksi, dan infrastruktur juga harus menanggung biaya tambahan akibat pelemahan kurs.
Di sisi lain, sejumlah sektor berbasis ekspor seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, kakao, kopi dan perikanan berpotensi memperoleh keuntungan kurs karena pendapatan mereka sebagian besar dalam dolar AS.
Meski demikian, Achmad mengingatkan manfaat tersebut tidak serta merta dirasakan seluruh perekonomian.
"Rupiah lemah hanya menjadi berkah jika struktur industri kuat, kandungan lokal tinggi, dan eksportir punya keterkaitan luas dengan ekonomi domestik," katanya.
Ia menilai dampak paling serius dari pelemahan rupiah justru akan dirasakan APBN. Kenaikan subsidi energi, membengkaknya biaya pembayaran utang valas, meningkatnya biaya proyek yang memiliki komponen impor, serta potensi perlambatan penerimaan pajak dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Karena itu, Achmad menilai pemerintah perlu segera memperkuat disiplin fiskal, menyusun peta pembiayaan yang transparan, menjaga independensi Bank Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, serta memastikan komunikasi kebijakan berlangsung konsisten.
"Rupiah menembus Rp18.000 bukan sekadar angka psikologis. Ia adalah tagihan kredibilitas," ujarnya.(*)