KABARBURSA.COM - Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana pemerintah meningkatkan impor gandum dan kapas dari Amerika Serikat melemahkan ketahanan pangan nasional. Ia menilai kebijakan impor nasional dan merusak fondasi kemandirian ekonomi Indonesia.
“Langkah pemerintah yang menawarkan peningkatan impor komoditas pertanian seperti gandum dan kapas dari Amerika Serikat berisiko menambah ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan bahan baku strategis,” ujar Syafruddin kepada kabarbursa.com, pada Rabu, 9 April 2025.
Ketergantungan terhadap komoditas luar negeri seperti gandum dan kapas, kata dia, bukan hanya mengancam sektor pertanian lokal, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi nasional. Ia menilai, kebijakan tersebut berpotensi meminggirkan petani lokal dan industri hulu dalam negeri.
“Alih-alih memperkuat produksi lokal, strategi ini justru membuka ruang lebih luas bagi produk asing untuk mendominasi pasar domestik,” tambahnya.
Syafruddin menilai, memperbesar impor tanpa strategi pendukung yang jelas membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi global. Struktur ekonomi semacam ini dinilai sulit bertahan dalam jangka panjang jika tidak dibarengi dengan penguatan sektor produksi dalam negeri.
“Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung petani dan industri hulu nasional, maka upaya ini akan menciptakan struktur ekonomi yang rapuh dan rentan terhadap gejolak eksternal,” tegasnya.
Pemerintah, lanjutnya, seharusnya berhati-hati menjalankan diplomasi dagang. Ia mengingatkan bahwa memperbesar impor gandum dan kapas hanya demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, tanpa ada jaminan manfaat timbal balik yang konkret, merupakan pendekatan yang berisiko.
“Ketahanan ekonomi tidak dibangun dengan memperbesar impor, tetapi dengan memperkuat fondasi produksi dalam negeri,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyeimbangkan antara menjaga hubungan strategis dengan negara besar dan melindungi kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia harus membangun posisi tawar yang kuat dan tidak bersikap terlalu permisif terhadap tekanan eksternal.
“Indonesia tidak boleh bersikap pasif atau terlalu permisif, melainkan harus membangun posisi tawar yang kokoh, berbasis pada kekuatan produksi dalam negeri dan keberanian untuk menetapkan syarat yang adil dalam setiap perjanjian internasional,” ujarnya.
Alihkan Impor ke AS
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa surat resmi dari pemerintah Indonesia telah diterima oleh United States Trade Representative (USTR) dan Sekretaris Komersial Amerika Serikat.
“Nah Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR. Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan,” ujar Airlangga saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025.
Langkah ini menjadi bagian dari diplomasi perdagangan Indonesia guna meminimalkan dampak dari ketegangan dagang global, serta memastikan kelangsungan akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat.
Dalam proses penyusunan dokumen negosiasi dengan AS, pemerintah turut melibatkan sejumlah asosiasi dan pelaku usaha yang memiliki kepentingan langsung terhadap hubungan dagang kedua negara.
“Mereka (asosiasi) mengapresiasi karena mereka adalah perusahaan Amerika yang di Indonesia dan mereka berkepentingan juga untuk ekspor ke Amerika,” jelasnya.
Di samping pendekatan diplomatik, Indonesia juga tengah menyusun strategi untuk menambah impor dari AS, khususnya barang-barang yang dibutuhkan namun belum diproduksi dalam skala besar di dalam negeri.
“Nah ini kita sudah rapatkan dan kita sedang siapkan teknisnya,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mengalihkan pembelian beberapa komoditas strategis dari negara lain ke Amerika Serikat.
“Kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agrikultur yang kita tidak punya seperti soya bean dan wheat dari negara penghasil agrikultur yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republican,” kata Airlangga.
Tak hanya di sektor pertanian, Indonesia juga membuka peluang impor untuk produk teknik dan energi seperti LPG serta LNG dari Amerika Serikat. Namun, ia menekankan bahwa langkah ini bukanlah tambahan belanja, melainkan pengalihan dari anggaran yang sudah ada.
“Tetapi ini tidak menambah tetapi realokasi pembelian, switch. Jadi tidak mengganggu APBN,” imbuhnya.
Ke depan, pemerintah akan mengkaji kemungkinan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal guna mempermudah masuknya produk Amerika ke pasar Indonesia. Strategi ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing ekspor nasional yang tengah menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global.
“Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar impor dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat,” tandas Airlangga.(*)