ISEAI Ungkap Paradoks Sawit: Harga Global Naik, tapi Menekan Daya Beli Warga

KABARBURSA.COM — Kenaikan harga komoditas global kerap dipandang sebagai berkah bagi negara produsen. Namun dalam kasus Indonesia, lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil justru menghadirkan ironi. Di saat nilai ekspor meningkat, tekanan terhadap harga pangan dalam negeri ikut menguat.

Analisis terbaru dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) yang ditulis Pakar Ekonomi Ronny P Sasmita, Delly Ferdian, dan Antoni Putra, melihat situasi ini sebagai paradoks struktural. Eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu jalur vital Selat Hormuz tidak hanya memicu kenaikan harga energi global, tetapi juga mentransmisikan tekanan langsung ke dalam negeri melalui jalur harga komoditas dan biaya produksi.

“kenaikan harga komoditas global yang seharusnya menjadi keuntungan justru berubah menjadi ancaman terhadap stabilitas inflasi pangan dan daya beli masyarakat,” tulis mereka dalam riset yang dipublikasi Sabtu, 28 Maret 2026.

Dalam struktur ekonomi Indonesia, sawit memegang peran ganda yang tidak sederhana. Di satu sisi, komoditas ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyumbang devisa. Sepanjang 2025, ekspor produk sawit mencapai 32,34 juta ton dengan nilai sekitar USD35,87 miliar (Rp606 triliun). Namun di sisi lain, sawit juga merupakan bahan baku utama minyak goreng yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Masalah muncul ketika harga minyak mentah global melonjak akibat krisis geopolitik. Dalam kondisi tersebut, permintaan terhadap CPO sebagai bahan baku biodiesel ikut meningkat. Secara ekonomi, CPO menjadi lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil. Akibatnya, terbentuk semacam “lantai harga” yang tinggi di pasar global maupun domestik.

Di titik ini, pasokan sawit menghadapi tarik-menarik antara kebutuhan energi dan kebutuhan pangan. Konsumsi biodiesel dalam negeri terus meningkat seiring kebijakan mandatori B40, bahkan diproyeksikan naik lebih jauh dengan rencana B50. Di sisi lain, kebutuhan minyak goreng untuk konsumsi rumah tangga tetap tinggi dan bersifat tidak elastis.

Situasi ini menciptakan dilema kebijakan yang sulit dihindari. Ketika harga global tinggi, produsen memiliki insentif lebih besar untuk menyalurkan CPO ke pasar ekspor atau sektor energi yang lebih menguntungkan. Sementara itu, pasokan untuk kebutuhan domestik berpotensi tertekan.

Tarik Ulur Sawit antara Energi dan Pangan

Tekanan tersebut pada akhirnya bermuara pada harga minyak goreng. Karena CPO merupakan komoditas yang diperdagangkan secara global, harga dalam negeri akan mengikuti harga internasional. Ketika harga minyak mentah dunia berada di kisaran USD100 hingga USD150 per barel (Rp1,69 juta hingga Rp2,53 juta), harga CPO internasional dapat menembus USD1.300 per ton.

Dampaknya mulai terlihat di pasar domestik. Harga Minyakita pada akhir 2025 tercatat mencapai Rp17.598 per liter, naik sekitar 12,09 persen dari harga eceran tertinggi. Di wilayah tertentu, harga bahkan mendekati Rp19.650 per liter.

Di balik angka tersebut, terdapat tekanan yang lebih dalam pada sisi sosial. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok dengan tingkat konsumsi yang relatif tidak bisa ditunda. Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, kenaikan harga komoditas ini memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Dalam struktur belanja rumah tangga, kelompok desil terbawah mengalokasikan sekitar 75 persen pendapatannya untuk kebutuhan pangan. Kenaikan harga minyak goreng dengan demikian berfungsi seperti pajak tidak langsung yang membebani kelompok paling rentan.

ISEAI mencatat, dalam kondisi tekanan yang berkelanjutan, masyarakat cenderung melakukan penyesuaian konsumsi yang berisiko terhadap kesehatan. Penggunaan minyak goreng secara berulang atau pengurangan kualitas konsumsi pangan menjadi salah satu strategi bertahan yang kerap terjadi.

Tekanan tidak berhenti pada sektor konsumsi. Di sisi hulu, industri sawit juga menghadapi tantangan produktivitas. Program peremajaan sawit rakyat yang belum mencapai target berpotensi menurunkan hasil produksi dalam jangka menengah. Di saat yang sama, kenaikan harga pupuk global akibat konflik turut meningkatkan biaya produksi.

Gangguan logistik juga menambah kompleksitas persoalan. Penutupan atau pembatasan akses di Selat Hormuz memaksa kapal tanker mencari rute alternatif yang lebih panjang dan mahal. Biaya pengiriman meningkat tajam, bahkan dalam skenario krisis dapat melampaui USD400.000 per hari (Rp6,76 miliar).

Kondisi ini membuat ekspor sawit Indonesia menghadapi tekanan baru. Jika biaya logistik terlalu tinggi atau permintaan global melemah, risiko penumpukan stok di dalam negeri meningkat. Dampaknya bisa langsung dirasakan oleh petani melalui penurunan harga tandan buah segar.

Dalam skenario tekanan menengah, harga minyak goreng diperkirakan sulit kembali ke level harga eceran tertinggi dan cenderung bertahan di kisaran Rp17.500 hingga Rp18.500 per liter. Sementara dalam skenario krisis yang lebih berat, harga berpotensi menembus Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter.

Situasi ini menempatkan pemerintah pada pilihan kebijakan yang tidak mudah. Di satu sisi, program biodiesel menjadi bagian penting dari strategi kemandirian energi. Di sisi lain, stabilitas harga pangan menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat.

Dalam konteks ini, IESAI menilai bahwa ketidakmampuan mengendalikan harga minyak goreng berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi dari kenaikan ekspor.

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, paradoks ini menjadi pengingat bahwa kekuatan komoditas tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan domestik. Tanpa pengelolaan kebijakan yang seimbang, kenaikan harga global justru dapat menjadi sumber kerentanan baru bagi perekonomian nasional.(*)