KABARBURSA.COM – Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Presiden RI ke-8 itu menyebut bahwa capaian ini akan menjadi salah satu kejutan besar pemerintahannya.
“Saya kira secara garis besar target kita makin jelas. Swasembada pangan kita jalankan 4 tahun, tapi ternyata kita akan kaget, sebelum 4 tahun kita akan swasembada pangan,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.
Selain swasembada pangan, Prabowo juga menyoroti pentingnya kemandirian energi sebagai salah satu agenda besar pemerintah.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan secara signifikan. “Swasembada energi juga. Tidak banyak negara yang punya energi terbarukan yang utuh dan substansial,” tambahnya.
Lebih jauh, Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan melakukan investasi besar-besaran di berbagai sektor untuk mendorong pencapaian tersebut. Namun, ia meminta masyarakat bersabar, mengingat dirinya baru memimpin selama tiga bulan.
“Saya baru 3 bulan, sabar sedikit. Bulan ke-5, baru dirasakan. Ini bukan business as usual. Kita akan lari,” ujarnya.
Tandatangani 4 MoU soal Pangan
Guna mencapai swasembada pangan, Prabowo dijadwalkan bakal menandatangani empat Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan di Indonesia.
Keempat Perpres tersebut mencakup sejumlah kebijakan strategis terkait sektor pertanian, termasuk pengelolaan irigasi, penyaluran pupuk subsidi, dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa selain tiga Perpres yang sudah disebutkan, ada satu Perpres lainnya yang belum dapat diungkapkan secara rinci.
“Rencana ada empat Perpres, irigasi, pupuk, PPL, satu lagi masih rahasia,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2024. Menurut Amran, Perpres tersebut akan segera ditandatangani oleh Presiden Prabowo.
“Doakan saja, sebentar lagi, semoga Perpres tersebut bisa segera ditandatangani,” ujar Amran.
Sebelumnya, Mentan Amran juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk segera menyelesaikan draf Perpres mengenai pembangunan irigasi.
Draf tersebut telah diperintahkan untuk disampaikan pada malam 11 Desember 2024, dan Amran optimistis bahwa Perpres itu akan ditandatangani dalam waktu dekat.
“Insya Allah, hari ini atau paling lambat besok, Perpres mengenai perbaikan irigasi tersier, primer, dan sekunder akan ditandatangani,” jelasnya pada rapat koordinasi swasembada pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah untuk mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani. Kebijakan ini akan dituangkan dalam Perpres yang baru. Menurut Zulkifli, perubahan dalam regulasi tersebut akan membuat proses penyaluran pupuk lebih efisien dan cepat.
“Penyaluran pupuk bersubsidi kini menjadi lebih singkat, dan kebijakan ini sudah disetujui dalam rapat terbatas dengan Presiden. Kami sudah ketok palu, meskipun administrasinya mungkin belum selesai, tetapi aturan ini sudah berlaku,” jelas Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.
Impor Pangan 30 Juta Ton
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan, dengan total impor pangan mencapai 30 juta ton.
Jumlah tersebut setara dengan produksi beras dalam negeri. Beberapa komoditas yang diimpor antara lain gula, beras, garam, terigu, dan kedelai.
“Indonesia sangat tergantung pada impor pangan, dengan total 30 juta ton yang hampir setara dengan produksi beras kita. Beberapa komoditas yang diimpor termasuk gula, beras, garam, terigu, dan kedelai,” kata Zulkifli Hasan dalam acara Indonesia ‘Marine and Fisheries’ di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Desember 2024.
Melihat kondisi tersebut, Zulkifli mengakui bahwa pencapaian target swasembada pangan pada 2027 tidak akan mudah. Ia mencontohkan bahwa kebijakan untuk swasembada beras sangat rumit karena melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L), seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang bertanggung jawab atas pembangunan irigasi, serta Kementerian BUMN untuk penyediaan subsidi pupuk.
“Memang tidak mudah. Kebijakan swasembada pangan itu sangat rumit dan tersebar di berbagai sektor. Kami mencoba untuk menyederhanakan kebijakan-kebijakan ini agar dapat lebih cepat dilaksanakan untuk mencapai swasembada pangan,” tuturnya.
Sebagai langkah konkret, pihaknya telah menetapkan beberapa strategi, antara lain penentuan neraca komoditas pangan yang mempengaruhi impor dan ekspor, serta penyederhanaan alur distribusi pupuk subsidi yang sebelumnya melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah.
“Kini, pupuk disalurkan langsung oleh Menteri Pertanian kepada petani. Kami juga telah menyelesaikan sejumlah isu teknis dalam bidang penyuluhan yang sangat krusial. Meskipun ini teknis, kami harus menyelesaikannya dengan cepat karena kebijakan jangka pendek ini sangat penting untuk mencapai swasembada pangan pada 2027,” ungkap Zulhas. (*)