Logo
>

Kementan Alokasikan Rp20 Triliun untuk Program Quick Wins

Ditulis oleh Moh. Alpin Pulungan
Kementan Alokasikan Rp20 Triliun untuk Program Quick Wins

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Kementerian Pertanian atau Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk program Quick Wins Percetakan dan Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian pada 2025. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk mencetak sawah hingga 100 ribu hektare di Merauke dan meningkatkan jaringan irigasi tersier di berbagai wilayah.

    “Dari anggaran itu, Rp5 triliun akan dialokasikan untuk cetak sawah di Merauke, yang akan dilaksanakan oleh BUMN atau instansi yang ditunjuk,” ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 6 September 2024.

    Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapatkan Rp7 triliun untuk meningkatkan jaringan irigasi tersier di lahan pertanian yang menjadi bagian dari program ini. Amran berharap produktivitas pertanian dapat meningkat secara signifikan pada tahun depan.

    Orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menambahkan, sebanyak Rp7,5 triliun dari anggaran tersebut akan digunakan Kementan untuk memperluas lahan sawah dan mengolah 150 ribu hektare lahan pertanian yang sudah ada. “Kami akan fokus pada pengolahan lahan dan intensifikasi pertanian di wilayah yang potensial, untuk memastikan target produksi pangan nasional tercapai,” kata Amran.

    Tambahan Anggaran Rp68,9 Triliun untuk Dorong Swasembada Pangan

    Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp68,9 triliun untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan ke berbagai sektor strategis dalam pertanian.

    “Dari tambahan anggaran ini, sebesar Rp7,48 triliun akan digunakan untuk mendukung tanaman pangan, Rp1,25 triliun untuk hortikultura, Rp2,39 triliun untuk perkebunan, dan Rp2,4 triliun untuk peternakan serta kesehatan hewan,” ungkap Amran.

    Yang terbesar, kata dia, adalah alokasi Rp51,68 triliun untuk pengembangan sarana dan prasarana pertanian, termasuk cetak sawah hingga 1 juta hektare. Selain itu, anggaran ini juga mencakup standarisasi instrumen pertanian sebesar Rp742,16 miliar, pengembangan sumber daya manusia pertanian Rp2,52 triliun, serta penguatan pengawasan dan pengendalian sebesar Rp110 miliar.

    Peningkatan Alokasi DAK Subbidang Pertanian

    Amran juga menyinggung Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk subbidang pertanian pada 2025 yang mencapai Rp1,87 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari DAK fisik sebesar Rp1,65 triliun dan DAK non-fisik sebesar Rp224,65 miliar, yang akan disalurkan ke 17 provinsi prioritas dan 50 kabupaten.

    “Kami mengusulkan agar anggaran ini dapat mendukung kegiatan operasional seperti pengujian penyakit hewan dan layanan penyuluhan pertanian,” kata Amran.

    Menurutnya, penambahan alokasi ini sangat penting untuk meningkatkan layanan di lapangan dan memastikan peningkatan hasil pertanian di daerah. Dengan usulan anggaran ini, Kementerian Pertanian berencana mempercepat pencapaian swasembada pangan dan menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan di masa depan.

    Pagi Anggaran 2025 Rp7,91 Triliun

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI pada Senin, 26 Agustus 2024, lalu, Amran mengatakan pagu anggaran Kementerian Pertanian pada 2025 ditetapkan sebesar Rp7,91 triliun. Anggaran dibagi dalam beberapa program strategis, di antaranya Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yang mendapat alokasi Rp2,73 triliun, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2,9 triliun, Program Nilai Tambahan Daya Saing Industri Rp1,61 triliun, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp658,64 miliar.

    Menurut Amran, pagu anggaran 2025 ini sangat terbatas. Dia khawatir akan sulit bagi kementriannya untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Untuk itu, Amran pun meminta persetujuan penambahan anggaran kepada Komisi IV DPR RI sebesar Rp68 triliun.

    Anggaran sebesar ini diklaim untuk meningkatkan produksi pangan, seperti pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare, optimalisasi lahan seluas 600 ribu hektare, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, serta program pekarangan pangan bergizi.

    “Kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 nantinya dapat meningkat,” kata Amran.

    Amran lantas menyoroti tantangan global yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Ia mengungkapkan saat ini terdapat 58 negara yang mengalami kelaparan, dengan Rp725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi. Di Indonesia sendiri, 7-16 persen penduduk masih rentan kelaparan.

    “Kondisi ini tentunya merupakan warning bagi ketahanan pangan nasional kita. Karena ketahanan pangan akan berdampak terhadap ketahanan negara,” tegasnya.

    Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, luas tanaman padi pada masa tanam Oktober 2023 hingga Juni 2024 hanya sebesar 8,61 juta hektare, turun 4,2 juta hektare atau 32,8 persen dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019. Penurunan ini, menurut Amran, akan berdampak pada berkurangnya luas panen dan produksi beras nasional.

    “Kementerian Pertanian telah dan sedang melakukan peningkatan produksi melalui penambahan areal tanam, pompanisasi sawah, optimalisasi rawa, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan,” jelas Amran.

    Melalui langkah-langkah ini, Amran berharap produksi pangan dalam negeri bisa meningkat dan ketergantungan pada impor beras dapat ditekan. “Situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja,” katanya. (*)

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Moh. Alpin Pulungan

    Asisten Redaktur KabarBursa.com. Jurnalis yang telah berkecimpung di dunia media sejak 2020. Pengalamannya mencakup peliputan isu-isu politik di DPR RI, dinamika hukum dan kriminal di Polda Metro Jaya, hingga kebijakan ekonomi di berbagai instansi pemerintah. Pernah bekerja di sejumlah media nasional dan turut terlibat dalam liputan khusus Ada TNI di Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Subianto di Desk Ekonomi Majalah Tempo.

    Lulusan Sarjana Hukum Universitas Pamulang. Memiliki minat mendalam pada isu Energi Baru Terbarukan dan aktif dalam diskusi komunitas saham Mikirduit. Selain itu, ia juga merupakan alumni Jurnalisme Sastrawi Yayasan Pantau (2022).