KABARBURSA.COM - Sinyal perlambatan ekonomi semakin nyata terlihat dari menurunnya optimisme masyarakat terhadap kondisi finansial dan prospek lapangan kerja.
Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Mei 2025 turun menjadi 117,5 poin, merosot dari posisi April yang mencapai 121,7 poin. Penurunan ini memperkuat kekhawatiran bahwa konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional—sedang melemah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) yang menjadi cerminan harapan masyarakat terhadap prospek kerja, hanya mencatatkan 123,8 poin.
Meskipun naik tipis dari bulan sebelumnya (123,5), angka ini masih lebih rendah dibandingkan Maret (125,9) dan bahkan menjadi yang terendah kedua sejak September 2021.
Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menilai tren ini bukan gejala baru, melainkan akumulasi dari tekanan ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun lalu. “Lebih parah lagi terutama di sejak awal tahun ini,” ujar Faisal kepada KabarBursa.com, jumat 20 Juni 2025.
Menurutnya, pelemahan indeks bukan hanya mencerminkan turunnya kepercayaan konsumen, tetapi juga menjadi refleksi dari semakin rapuhnya daya beli dan melambatnya laju penciptaan lapangan kerja.
Ia menjelaskan bahwa indikator ekonomi seperti konsumsi masyarakat dan investasi kini sama-sama menunjukkan pelemahan.
Faisal mengingatkan bahwa perlambatan pertumbuhan investasi pada triwulan I 2025 turut memperburuk situasi ini.
Meskipun secara nominal tercatat meningkat, tetapi dari sisi pertumbuhan tahunan, capaian investasi pada awal tahun ini hanya tumbuh 15,9 persen—lebih lambat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (22,1 persen).
Persoalan seperti premanisme di kawasan industri dan rendahnya efektivitas insentif pemerintah disebut turut menghambat realisasi investasi.
Tidak berhenti di situ, keterbatasan fiskal pemerintah karena turunnya penerimaan negara juga membatasi ruang untuk intervensi. Hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara baru terkumpul Rp995,3 triliun atau hanya 33,1 persen dari target APBN, menurun signifikan dibanding capaian tahun lalu yang mencapai 40,1 persen pada periode yang sama.
“Jadi ini harus ditanggapi secara serius, harus ada perubahan, harus ada upaya untuk kemudian mengeluarkan kebijakan, kebijakan yang terintegrasi satu sama lain, yang mengarah kepada akar permasalahan yang ada,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penurunan konsumsi tidak bisa dianggap ringan karena dampaknya bisa menjalar ke berbagai sektor, termasuk industri dan ketenagakerjaan.
“Karena kalau ini tidak diselesaikan, ditambah lagi investasi itu juga masih lambat pertumbuhannya, ini bisa berdampak lebih jauh lagi memangkas pertumbuhan ekonomi kita dan juga menciptakan permasalahan di level menengah bawah, terutama dalam hal kesejahteraan,” jelasnya.
Dalam konteks ini, ia menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan untuk mendukung hilirisasi industri dan transisi energi.
Kepastian regulasi sangat dibutuhkan agar para investor tetap menaruh kepercayaan pada sektor-sektor strategis. Selain itu, penguatan UMKM juga harus menjadi agenda prioritas yang dijalankan secara konkret dan tidak sekadar menjadi jargon politik.
“Karena ini harus ada kebijakan dan eksekusi yang lebih konkret terhadap usaha mikro khususnya dan kecil, yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, yang tidak business as usual, yang betul-betul efektif untuk bisa memperkuat UMKM, meningkatkan kinerjanya dan menaikkan kelas mereka menjadi lebih tinggi daripada yang sebelumnya,” tutupnya.(*)