KABARBURSA.COM - Bank Indonesia menegaskan kembali tekadnya untuk merawat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah yang memantik turbulensi pasar global. Ketegangan geopolitik itu menjalar cepat, mengguncang sentimen investor dan menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.
Senior Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menuturkan bahwa otoritas moneter akan mengerahkan intervensi secara tegas dan berkesinambungan. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan rupiah tetap berada dalam koridor fundamentalnya. Stabilitas, tegasnya, adalah prasyarat mutlak bagi keberlanjutan ekonomi.
Destry menguraikan bahwa intervensi ditempuh melalui spektrum instrumen yang komprehensif. Di antaranya transaksi non-deliverable forward (NDF) di pasar offshore maupun onshore, operasi di pasar spot, hingga akuisisi surat berharga negara (SBN) pada pasar sekunder. Strategi ini bukan sekadar respons taktis, melainkan orkestrasi kebijakan yang terukur. Seperti dalam keterangan resmi pada Rabu 4 Maret 2026.
Tekanan terhadap rupiah memang kian terasa. Pada perdagangan Rabu pukul 02.22 GMT, mata uang domestik terdepresiasi sekitar 0,47% ke posisi Rp16.930 per dolar Amerika Serikat. Angka itu mencerminkan derasnya arus sentimen eksternal yang membayangi pasar.
Sebelumnya, Bank Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, menjaga stabilitas kurs, serta memperdalam pasar keuangan nasional. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk meredam transmisi risiko global, sekaligus menjaga denyut perekonomian tetap stabil di tengah lanskap internasional yang sarat ketidakpastian.
Efek Konsenkuensi Ekonomi
Lembaga think tank independen, Prasasti Center for Policy Studies, menyoroti potensi implikasi konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap aktivitas umrah dan haji. Ketidakpastian global yang berlarut-larut, apabila terus mengganggu mobilitas internasional, dinilai berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang tidak sederhana.
Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menyatakan bahwa pembatasan atau penurunan aktivitas perjalanan dalam periode panjang tidak hanya menghantam sektor transportasi dan perjalanan religi. Dampaknya bisa menjalar lebih luas. Efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi domestik menjadi risiko yang patut diantisipasi.
“Apabila terjadi pembatasan atau penurunan aktivitas dalam periode berkepanjangan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor perjalanan, tetapi juga dapat memunculkan multiplier effect terhadap perekonomian nasional,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Ekosistem ekonomi di balik penyelenggaraan umrah dan haji memang kompleks. Ia melibatkan maskapai, biro perjalanan, perhotelan, hingga rantai pasok pendukung lainnya. Gangguan terhadap penerbangan menuju Jeddah, Arab Saudi, yang dilaporkan mengalami pembatalan, menjadi indikator awal dari kerentanan tersebut.
Dalam lanskap yang volatil ini, Piter menekankan urgensi kesiapsiagaan pemerintah. Ketidakpastian global, katanya, sulit diprediksi secara presisi. Karena itu, skenario kebijakan harus disiapkan dengan kalkulasi matang dan pendekatan antisipatif.
“Pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas harga, ketahanan fiskal, serta kepercayaan pasar,” tuturnya.(*)