KABARBURSA.COM – Industri perbankan nasional dinilai masih memiliki ruang yang solid untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan. Namun hal ini perlu didukung kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat.
Namun, akselerasi penyaluran kredit saat ini menghadapi tantangan dari sisi permintaan, seiring sikap wait and see dunia usaha dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi dalam acara Economic Outlook 2026 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis 19 Februari 2026.
Dalam forum yang juga dihadiri Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, serta CEO Standard Chartered Donny Donosepoetro tersebut, Hery menegaskan bahwa secara fundamental perbankan masih memiliki kapasitas untuk mendorong kredit secara prudent dan berkelanjutan.
Dari sisi likuiditas, Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan tumbuh 11,4 persen secara tahunan (YoY), dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) terjaga di kisaran 84 persen. Sementara itu, permodalan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 26 persen, jauh di atas ketentuan minimum regulator.
“Namun demikian, pertumbuhan kredit secara year-on-year hingga Desember 2025 masih berada pada level single digit. Menurut Bank Indonesia, salah satu faktor terjadinya perlambatan kredit saat ini adalah dipengaruhi faktor demand,” ucap Hery lewat keterangan resmi, Jumat 20 Februari 2026.
Mengacu data Bank Indonesia, permintaan kredit baru tercatat menurun di sebagian besar segmen. Kredit konsumsi mengalami penurunan signifikan dari 62,9 persen menjadi 13,4 persen, sementara permintaan kredit UMKM turun dari 78,4 persen menjadi 58,8 persen. Di sisi lain, rasio undisbursed loan meningkat menjadi rata-rata 10,22 persen.
“Artinya, fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank serta likuiditas yang tersedia sebenarnya masih memadai, namun realisasi penarikan tertahan. Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian dari dunia usaha maupun rumah tangga, sebagai nasabah individu. Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan. Adapun, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” papar Hery.
Di saat yang sama, rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) pada segmen UMKM tercatat mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi.
Kondisi ini mengindikasikan tekanan arus kas pelaku usaha kecil belum sepenuhnya pulih, sehingga perbankan perlu menerapkan pendekatan pembiayaan yang lebih selektif dan berbasis mitigasi risiko.
Hery juga menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit yang berkorelasi dengan melemahnya kinerja tiga sektor utama penyumbang produk domestik bruto (PDB), yakni manufaktur, perdagangan, dan pertanian. Ketiga sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional sekaligus menyerap tenaga kerja dalam skala luas.
“Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata karena faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp200 triliun sebagai likuiditas tambahan tetapi kondisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita. Ke depan diversifikasi dan peningkatan pembiayaan di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci untuk mengurangi sensitivitas siklus,” ucapnya.
Meski demikian, Hery menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini berada pada arah yang kredibel dan pro-growth. Mayoritas pelaku usaha menunjukkan optimisme terhadap prospek ekonomi, meski belum sepenuhnya terefleksi dalam percepatan ekspansi riil di tingkat korporasi.
“Ke depan, fokus perlu bergeser dari narasi optimisme menuju akselerasi implementasi yang benar-benar dirasakan oleh dunia usaha,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) termasuk BRI, akan terus berperan aktif mendukung berbagai program strategis nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Didukung policy mix yang akomodatif, moneter dan fiskal berjalan selaras, ruang ekspansi ekonomi terbuka lebih luas. Di sinilah perbankan berperan bukan sekadar menyalurkan kredit, melainkan membiayai ekosistem pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan,” tutup Hery. (info-bks/*)