KABARBURSA.COM - Badan Pengelola Investasi (BPI Danantara) masih mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan untuk rencana PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membeli 50 unit pesawat Boeing.
Rencana ini muncul sebagai bagian dari kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Namun, hingga saat ini, BPI Danantara belum memutuskan skema pendanaan yang paling tepat.
Managing Director Stakeholders Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, mengungkapkan bahwa perusahaan sedang mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan selain kas internal dan modal negara, meskipun hal ini belum dibahas secara mendalam.
“Belum ada pembahasan. Tapi sumber pendanaan itu kan bisa macam-macam, tadi cuma disebut dua (Danantara dan kas perusahaan),” ujar Rohan, Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut Rohan, salah satu opsi pendanaan yang mungkin digunakan adalah melalui mekanisme suppliers credit yang dapat dipilih dalam negosiasi antara Garuda dan Boeing.
Suppliers credit adalah sistem di mana pemasok, dalam hal ini Boeing, memberikan kelonggaran pembayaran kepada pembeli, yang memungkinkan Garuda untuk membayar pesawat setelah barang diterima.
“Suppliers credit juga ada. Ke Boeing kita juga bisa nyicil. Itu semua negosiasi yang nanti harus dilakukan,” tuturnya.
Namun, Rosan juga menekankan bahwa tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah waktu pengiriman pesawat, yang diperkirakan memakan waktu cukup lama. Garuda, yang tengah membutuhkan armada baru secara mendesak, harus memikirkan solusi yang efisien terkait waktu pengiriman.
“Semua kendalanya satu, di delivery time. Mau pilih jenis pesawat yang sama, kalau delivery time-nya tidak segera, kita harus putar otak dulu,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah memastikan pembelian 50 unit pesawat Boeing sebagai bagian dari kesepakatan tarif resiprokal antara Indonesia dan AS. Pembelian pesawat ini akan dilaksanakan melalui BPI Danantara.
Menteri BKPM Rosan Roeslani menyatakan, dari kesepakatan tarif resiprokal, memang ada kesepakatan pembelian 50 pesawat Boeing yang nantinya akan dibicarakan.
Kesepakatan ini tercatat dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Perwakilan AS, Jamieson Greer.
Sebelumnya diberitakan, rencana pembelian pesawat dan peningkatan impor energi dari Amerika Serikat kembali mengemuka dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Washington.
Di balik agenda diplomasi dagang itu, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang bukan hanya menyasar perdagangan barang, tetapi juga membuka ruang investasi lintas sektor.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembahasan pengadaan sekitar 50 unit pesawat Boeing sudah memasuki tahap lanjutan. Wacana tersebut sebenarnya telah muncul sejak tahun lalu, namun kini disebut semakin mengerucut meski detail pembiayaan dan waktu realisasi belum dipaparkan ke publik.
“Soal rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing, nantinya akan kita bicarakan lebih lanjut dengan pihak Boeing,” ujar Rosan dalam konferensi pers penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia–Amerika Serikat yang digelar secara daring pada Jumat, 20 Februari 2026.
Selain sektor aviasi, pemerintah juga menjajaki peningkatan impor energi dari Negeri Paman Sam. Nilai transaksi untuk pembelian minyak mentah dan gas diperkirakan mencapai USD15 miliar per tahun atau sekitar Rp252,8 triliun per tahun dengan asumsi kurs Rp16.850.
Langkah itu ditempatkan sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus memperkuat pasokan energi domestik.
“Ada kesepakatan untuk melakukan impor gas dan crude oil nilainya USD15 miliar per tahun,” kata Rosan.
Pembahasan yang berlangsung tidak berhenti pada transaksi dagang. Pemerintah juga membuka peluang masuknya investasi baru dari Amerika Serikat, terutama di sektor energi dan industri pendukungnya.
Komunikasi awal, menurut Rosan, sudah dilakukan dan akan dilanjutkan melalui pembicaraan teknis antara otoritas serta pelaku usaha kedua negara.
“Di bidang investasi kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi di beberapa bidang, baik di oil and gas maupun bidang lainnya,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari penguatan hubungan ekonomi bilateral yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian perdagangan resiprokal. Pemerintah berharap perjanjian ini memperluas akses pasar sekaligus mendorong arus investasi dua arah.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa perjanjian dagang dengan Amerika Serikat bukan sekadar kesepakatan ekonomi jangka pendek.
Dalam Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington, ia menyebut kerja sama tersebut sebagai tonggak penting bagi dunia usaha kedua negara.
“Saya berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Saya pikir ini adalah perjanjian yang sangat signifikan bagi pelaku usaha dan investor dari kedua negara, serta bagi kawasan Pasifik yang lebih luas,” ujarnya.
Menurut Prabowo, perjanjian ini juga menjadi sinyal politik ekonomi bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memilih memperdalam kemitraan strategis di tengah dinamika global. Kepastian akses pasar dan arus investasi diharapkan menjadi fondasi baru hubungan bilateral ke depan.
“Ini memberikan sinyal yang jelas bahwa Indonesia dan AS memilih untuk terus memperdalam kerja sama ekonomi, memperkuat akses pasar, dan menciptakan kepastian yang lebih besar bagi dunia usaha,” kata Prabowo.
Dengan rencana pembelian pesawat, peningkatan impor energi, serta penjajakan investasi baru, arah kerja sama kedua negara mulai bergeser dari sekadar perdagangan komoditas menuju integrasi ekonomi yang lebih luas. Namun skema pendanaan, dampak terhadap industri domestik, serta implikasi terhadap neraca energi masih menjadi ruang yang menunggu penjelasan lebih rinci pada tahap berikutnya.
Permintaan Terbang Naik
Pemulihan trafik penumpang pesawat di dalam negeri sebenarnya sudah terlihat dalam dua tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penumpang angkutan udara domestik sepanjang Januari-Desember 2024 mencapai 25,9 juta orang atau meningkat 20,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Lonjakan juga terlihat pada periode akhir tahun, ketika jumlah penumpang pada Desember 2024 saja menembus 5,9 juta orang. Angka tersebut menandai bahwa pasar penerbangan nasional tidak lagi berada pada fase pemulihan pascapandemi, melainkan mulai memasuki tahap ekspansi.
Tren kenaikan itu berlanjut pada 2025. Pada April 2025, jumlah penumpang domestik tercatat 5,44 juta orang, sementara rute internasional mencapai 1,58 juta penumpang. Kenaikan yang relatif konsisten ini mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat sekaligus menguatnya kebutuhan konektivitas antardaerah dan antarnegara.
Namun lonjakan permintaan perjalanan udara dalam dua tahun terakhir belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan armada. Struktur kapasitas maskapai nasional saat ini masih berada dalam fase pemulihan yang tidak merata.
Garuda Indonesia Group, misalnya, hingga 2025 mengoperasikan sekitar 125 pesawat yang terdiri dari sekitar 66 armada Garuda Indonesia dan 59 armada Citilink. Jumlah ini masih mencerminkan fase konsolidasi pascarestrukturisasi dengan fokus pada optimalisasi utilisasi pesawat yang ada ketimbang ekspansi agresif. Strategi tersebut membuat frekuensi penerbangan pada sejumlah rute belum kembali ke level sebelum pandemi.
Di luar Garuda Group, kapasitas terbesar berada di Lion Air Group yang mengoperasikan sekitar 190 hingga 200 pesawat melalui Lion Air, Batik Air, dan Super Air Jet. Meski secara jumlah armada menjadi tulang punggung pasar domestik, komposisi armada tersebut juga diarahkan untuk efisiensi rute dan utilisasi tinggi, sehingga tidak sepenuhnya mengisi kekosongan kapasitas di seluruh jaringan penerbangan.
Indonesia AirAsia saat ini mengoperasikan sekitar 30 pesawat, sementara Pelita Air yang tengah berekspansi baru memiliki sekitar 10 unit Airbus A320. Dengan skala armada yang relatif lebih kecil, ruang ekspansi kapasitas dari kedua maskapai ini masih terbatas untuk menutup kesenjangan permintaan secara nasional. (*)
Reporter: Adi Subchan