KABARBURSA.COM — Upaya pemerintah menekan anggaran di tengah gejolak energi global mulai memunculkan konsekuensi yang tak sederhana. Di balik kebijakan efisiensi fiskal, muncul risiko yang lebih dalam, yakni menurunnya standar keselamatan transportasi publik.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sekitar USD70 per barel. Namun dalam perkembangan terbaru, harga minyak global telah bergerak ke kisaran USD80 hingga USD100 per barel. Selisih ini menjadi sumber tekanan utama terhadap belanja negara, terutama pada pos subsidi energi.
Perhitungan pemerintah dan sejumlah lembaga energi menunjukkan sensitivitas fiskal Indonesia terhadap harga minyak cukup tinggi. Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat menambah beban APBN sekitar Rp6,7 triliun. Dengan asumsi kenaikan harga minyak sekitar USD10 di atas target APBN, tambahan beban anggaran bisa mencapai sekitar Rp67 triliun.
Dalam skenario yang lebih ekstrem, ketika harga minyak menembus USD100 per barel, total beban subsidi dan kompensasi energi bahkan berpotensi melonjak hingga sekitar Rp201 triliun.
Dalam situasi ini, pemerintah mengambil langkah penyesuaian anggaran, seperti memangkas belanja di sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satu yang terdampak adalah sektor transportasi. Anggaran keselamatan di lingkungan Kementerian Perhubungan mulai dipangkas dan direncanakan berlanjut. Efisiensi yang awalnya bersifat administratif kini mulai terasa di lapangan.
Dampaknya tidak lagi sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan mulai menyentuh aspek paling mendasar, yakni keselamatan pengguna jalan. Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengingatkan pemangkasan anggaran keselamatan bukan keputusan yang ringan.
“Memotong anggaran keselamatan transportasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan perjudian terhadap keselamatan publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada KabarBursa.com, Jumat 27 Maret 2026.
Menurut dia, ketika keselamatan diposisikan sebagai beban biaya, risiko kecelakaan akan meningkat seiring menurunnya kualitas pengawasan dan fasilitas di lapangan. Penurunan anggaran berdampak langsung pada kegiatan pengawasan teknis seperti ramp check terhadap kendaraan umum. Tanpa pemeriksaan rutin, kendaraan yang tidak layak jalan berpotensi tetap beroperasi.
Kondisi ini diperparah dengan minimnya perawatan fasilitas keselamatan, mulai dari rambu lalu lintas, marka jalan, hingga penerangan. Jalanan tanpa penanda yang jelas berisiko menjadi titik rawan kecelakaan. Di sisi lain, pengawasan terhadap angkutan barang juga berpotensi melemah. Keterbatasan anggaran membuat operasional jembatan timbang tidak optimal, sehingga pelanggaran seperti Over Dimension Over Loading semakin sulit dikendalikan.
Dampaknya tidak hanya pada keselamatan, tetapi juga pada kualitas infrastruktur jalan. Beban berlebih mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan potensi kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor. “Pembiaran terhadap truk bermuatan berlebih ini bukan hanya soal pelanggaran, tetapi juga ancaman bagi keselamatan pengguna jalan lain,” kata Djoko.
Masalah lain muncul dari sisi sumber daya manusia. Pengurangan anggaran juga berdampak pada program pelatihan dan sertifikasi pengemudi. Padahal, faktor manusia menjadi elemen kunci dalam keselamatan transportasi. Tanpa pelatihan yang memadai, pengemudi berisiko mengandalkan pengalaman semata tanpa pemahaman mitigasi kecelakaan.
“Kalau pelatihan dihilangkan, kita kehilangan garda terdepan keselamatan jalan,” ujarnya.
Secara ekonomi, efisiensi anggaran ini juga menyimpan potensi kerugian yang lebih besar. Biaya penanganan kecelakaan, mulai dari santunan korban hingga perbaikan infrastruktur, kerap jauh lebih tinggi dibanding biaya pencegahan.
Data menunjukkan kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kelompok usia produktif. Sekitar 58 persen korban berada pada rentang usia 17 hingga 45 tahun. Artinya, dampaknya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada produktivitas ekonomi secara luas.
Data Pusiknas Polri sepanjang 2025 mencatat distribusi korban kecelakaan meliputi usia di bawah 17 tahun sebesar 15 persen, usia 17 hingga 25 tahun sebesar 25 persen, usia 26 hingga 45 tahun sebesar 33 persen, dan usia 46 hingga 65 tahun sebesar 22 persen. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor mendominasi dengan angka mencapai 76,6 persen.
Di tingkat sosial, meningkatnya kecelakaan juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum. Jika keamanan tidak terjamin, masyarakat cenderung menghindari transportasi publik, yang pada akhirnya memperburuk akses ekonomi dan mobilitas, terutama di daerah. Djoko menegaskan keselamatan transportasi seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban anggaran.
“Anggaran keselamatan harus dipandang sebagai investasi kemanusiaan. Memangkasnya berarti membiarkan masyarakat bertaruh nyawa setiap kali mereka keluar rumah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin keselamatan lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Dalam konteks ini, upaya membangun kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pemerintah bisa kehilangan makna jika aspek keselamatan dasar tidak terpenuhi. Di tengah ambisi mencetak generasi unggul, keselamatan transportasi menjadi fondasi yang tak bisa diabaikan. Tanpa itu, pembangunan manusia berisiko terhenti di jalan.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.