Negara Rajin Belanja tapi Hasil Tak Optimal, DPR Desak Reformasi Ekonomi Menyeluruh

KABARBURSA.COM — Sorotan terhadap kinerja ekonomi nasional kembali menguat setelah tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dinilai mencerminkan masalah mendasar dalam efisiensi pembangunan. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI, Amin Ak, menilai kondisi ini tidak bisa dianggap sepele karena menunjukkan adanya pemborosan dalam pengelolaan ekonomi.

Ia menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya mengeluhkan ICOR Indonesia berada di level 6,5. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding negara tetangga seperti Singapura di kisaran 3, serta Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang berada di sekitar angka 4.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa Indonesia membutuhkan pembenahan struktural agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas.

Amin menilai tingginya ICOR mencerminkan rendahnya efisiensi ekonomi, di mana investasi yang masuk belum mampu dikonversi menjadi output secara optimal.

“ICOR yang tinggi menandakan efisiensi ekonomi kita masih rendah. Artinya, investasi yang masuk belum sepenuhnya mampu diubah menjadi output secara optimal. Ini harus menjadi alarm penting bagi pemerintah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 29 April 2026.

Menurut dia, persoalan ICOR bukan sekadar soal besarnya investasi, tetapi menyangkut kualitas pengelolaan secara menyeluruh. Mulai dari kepastian regulasi, kinerja birokrasi, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja dinilai masih menjadi hambatan.

Persoalan utama justru terletak pada bagaimana modal dikelola agar benar-benar produktif. “Masalah kita bukan sekadar kurang modal, tetapi bagaimana modal itu dikelola menjadi produktif. Kalau tata kelola lemah, birokrasi lambat, dan kebijakan tidak konsisten, maka biaya ekonomi akan terus tinggi,” tegasnya.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga memperkuat gambaran tersebut. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2025, BPK mencatat 685 laporan hasil pemeriksaan yang didominasi oleh audit kepatuhan.

Amin menjelaskan, dominasi audit kepatuhan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar dalam tata kelola negara, mulai dari lemahnya administrasi hingga ketidakpatuhan terhadap aturan. “Ini menegaskan bahwa tantangan ekonomi kita bukan hanya soal angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas tata kelola negara. Negara rajin belanja, tetapi hasilnya belum optimal,” katanya.

Ia menilai berbagai sektor strategis masih membutuhkan pembenahan serius agar anggaran yang digelontorkan tidak terbuang percuma. Sektor pangan, pendidikan, kesehatan, hingga BUMN dinilai harus mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Program pangan harus didukung data yang akurat dan distribusi yang efisien. Pendidikan dan kesehatan harus menghasilkan SDM unggul. BUMN harus profesional dan tidak dibebani kepentingan di luar fungsi bisnisnya,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Amin melihat pemerintahan saat ini memiliki momentum untuk melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Laporan BPK dinilai dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas belanja negara dan menutup potensi kebocoran fiskal.

Ia juga mendorong pemerintah agar tidak sekadar menjadikan laporan audit sebagai formalitas, melainkan sebagai pijakan kebijakan yang konkret. “Pemerintah harus berani menjadikan temuan-temuan BPK sebagai dasar pembenahan. Jangan sampai laporan audit hanya menjadi dokumen rutin tanpa tindak lanjut nyata,” katanya.

Selain itu, pemerintah diminta fokus pada tiga hal utama, yakni kepastian regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta efisiensi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

“Indonesia punya potensi besar. Tapi potensi saja tidak cukup. Kita butuh keberanian memperbaiki mesin ekonomi agar mampu berlari lebih cepat, lebih efisien, dan lebih adil bagi semua,” katanya.(*)