KABARBURSA.COM – Pasar finansial dalam negeri tengah berada dalam tekanan hebat. Nilai tukar Rupiah terus bergerak menjauhi angka aman dan merayap naik mendekati level psikologis baru. Di saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur dihantam aksi jual masif (sell-off) oleh investor asing. Fenomena hilangnya likuiditas global secara mendadak dari lantai bursa ini memicu diskursus panas di kalangan pelaku pasar mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi pada ekonomi Indonesia?
Di tengah riuhnya spekulasi, sebuah analisis makro-geopolitik yang dipaparkan oleh Analis Saham Gema Merdeka Goeyardi melalui kanal YouTube Astronacci International memantik perhatian publik secara luas. Gema menyodorkan sebuah hipotesis yang tidak biasa. Ia membingkai kejatuhan pasar modal saat ini bukan sekadar masalah salah urus ekonomi, melainkan dampak dari "perang kedaulatan" di mana Indonesia sedang ditekan secara terstruktur oleh kekuatan asing.
Namun, seberapa jauh teori paralelisme sejarah ini dapat diuji secara empiris di tengah realitas fundamental bursa hari ini?
Membaca Paralelisme Gema, Menolak Menjadi Anak Baik Barat
Dalam narasinya, Gema menarik garis lurus atau parallelism yang sangat simetris antara krisis ekonomi-politik tahun 1997/1998 di era Presiden Soeharto dengan dinamika yang terjadi pada periode 2025/2026 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut analisis tersebut, ada pola berulang di mana kepala negara Indonesia "dihukum" oleh kepentingan global berbasis di Barat ketika mencoba mengambil langkah politik luar negeri yang terlalu independen.
Gema mengupas kembali lembaran sejarah kelam 9 Januari 1998. Kala itu, Soeharto bersikeras ingin menerapkan Currency Board System (CBS) untuk mematok Rupiah di kisaran Rp5.000 per Dollar AS guna menahan kejatuhan mata uang. Langkah mandiri ini langsung memicu kepanikan di Washington.
Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, turun tangan langsung dengan menelepon Soeharto untuk melakukan intervensi politik-ekonomi yang sangat agresif.
Dalam rekaman sejarah yang diangkat kembali dalam video tersebut, Clinton secara eksplisit mendikte Soeharto, “We need your cooperation with the IMF program (Kami membutuhkan kerja sama Anda dengan program IMF),” ujar Clinton.
Tak berhenti di situ, Clinton menekan bahwa opsi kebijakan mandiri Indonesia dipastikan bakal gagal dengan kalimat penutup: "The currency board won't work. You shouldn't do it (Sistem dewan mata uang (currency board) tidak akan berhasil. Anda sebaiknya tidak melakukannya,” kata Clinton.
Tekanan verbal dari Gedung Putih tersebut diperkuat oleh "senjata" finansial dari lembaga moneter internasional. IMF langsung melayangkan ancaman konkret, jika Indonesia nekat menjalankan kebijakan CBS dan keluar dari koridor yang mereka tentukan, maka penyaluran paket bantuan likuiditas sebesar USD43 miliar akan dihentikan seketika.
Visualisasi takluknya kedaulatan ekonomi itu abadi dalam foto ikonik Direktur Pelaksana IMF Michel Camdessus yang bersedekap dada dengan muka masam menyaksikan Soeharto menandatangani nota kesepakatan.
"Bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan, bahwa Indonesia dihajar karena sedang mempertahankan kedaulatan negara, sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto?" ujar Gema dalam videonya.
Gema menilai polanya kembali berulang secara paralel di era Presiden Prabowo. Guna memutus ketergantungan militer dan politik dari Barat, Prabowo secara agresif mendiversifikasi pasokan alutsista dengan memborong jet tempur Rafale dari Prancis (Eropa) hingga menjajaki teknologi rudal dan drone maritim taktis dari Turki.
Di panggung diplomasi makro, langkah Indonesia bahkan lebih berani dengan resmi bergabung menjadi anggota penuh blok BRICS per 6 Januari 2025 dan gencar mendorong de-dollarisasi lewat skema Local Currency Settlement (LCS).
Meski begitu, Prabowo tetap mencoba bermain "dua kaki" agar tidak memicu konfrontasi terbuka dengan Washington. RI menyepakati draf Major Defense Corporation Partnership (MDCP) dengan AS untuk modernisasi militer bertenaga AI, menyetujui draf LOI akses wilayah udara yang sempat diperdebatkan, hingga komitmen dagang lewat skema EA-U FTA senilai miliaran dolar untuk belanja komoditas energi, aviasi, dan pertanian dari AS.
Namun, sumbu ledak di pasar modal disinyalir terjadi di balik layar keuangan. Menggunakan istilah Prabowonomics, Gema membeberkan bahwa di tengah situasi ekonomi dalam negeri yang mulai bergejolak, IMF kembali datang menawarkan paket pinjaman bantuan.
Belajar dari trauma sejarah 1998 di mana resep IMF justru mematikan industri perbankan domestik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mentah-mentah tawaran pinjaman tersebut demi menjaga kedaulatan fiskal.
Penolakan yang menyisakan "muka masam" dari lembaga donor internasional itu disinyalir langsung direspons oleh sistem keuangan global. Tak lama berselang, pasar modal mengalami crash, indeks global seperti MSCI terus melakukan rebalancing, dan capital outflow masif langsung merontokkan IHSG serta melemahkan Rupiah hingga terancam menuju level 18.220.
Gema menambahkan, hancurnya pasar saham dan kejatuhan Rupiah saat ini merupakan ongkos yang harus dibayar dari sebuah konfrontasi kedaulatan.
"Di samping memang internal kita bobrok, ada tangan-tangan yang jahat yang sedang mengontrol Indonesia dan mengunci gerak presiden kita ... dan sebagai konsekuensi, market kita, ekonomi kita diporak-porandakan," tegasnya.
Gema berargumen bahwa sentimen negatif yang ditiupkan media asing sekelas The Economist—yang mem-framing bahwa kebijakan Prabowo membahayakan ekonomi dan demokrasi—adalah instrumen non-pasar yang sengaja digunakan untuk merusak reputasi investasi Indonesia.
Embargo Geopolitik atau Konsekuensi Fiskal Domestik?
Narasi yang dibangun Gema jelas menarik karena memberikan perspektif makro yang nasionalis di tengah kepanikan pasar. Namun, menimpakan seluruh kesalahan pada "tangan jahat asing" (external scapegoating) berisiko mengaburkan komplikasi masalah yang justru bersumber dari dalam negeri sendiri.
Pasar finansial, pada hakikatnya, tidak bergerak atas dasar dendam politik atau sentimen ideologis, melainkan atas kalkulasi risiko (risk) dan imbal hasil (return). Investor asing keluar dari Indonesia bukan karena mereka membenci kedaulatan RI, melainkan karena mereka melihat adanya peningkatan risiko ketidakpastian di tingkat domestik.
Ada tiga faktor internal utama yang secara rasional memicu aksi risk-off investor global saat ini:
1. Ketidakpastian Pengelolaan Fiskal
Pasar memantau dengan sangat ketat bagaimana pemerintah mengelola APBN. Implementasi program-program berskala masif, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menimbulkan pertanyaan besar perihal keberlanjutan ruang fiskal dan defisit anggaran. Ketika beban belanja negara membengkak tanpa dibarengi kepastian pos penerimaan baru, persepsi risiko utang negara otomatis meningkat. Gema tentu mengetahui ini meskipun ia enggan untuk membongkarnya lebih jauh.
2. Skandal Hukum dan Tata Kelola (Governance)
Sentimen pasar modal sangat sensitif terhadap isu kepastian hukum. Munculnya berbagai rentetan skandal korupsi dan penegakan hukum yang dinilai sarat tensi politik domestik menjadi rapor merah bagi iklim investasi. Investor institusi asing membutuhkan jaminan good corporate governance dan supremasi hukum yang bersih sebelum menaruh dana jangka panjang mereka.
3. Tekanan Teknis Pasar Modal Global
Di atas kertas, kejatuhan IHSG juga dipicu oleh faktor teknis makro yang sangat empiris. Kebijakan suku bunga tinggi dari bank sentral AS (The Fed) yang bertahan lebih lama (higher-for-longer) secara otomatis memicu fenomena flight to quality, di mana modal keluar dari negara berkembang (emerging markets) kembali ke pasar Amerika yang menawarkan imbal hasil bebas risiko yang lebih tinggi. Selain itu, adanya rebalancing indeks global seperti MSCI turut memaksa manajer investasi asing mereduksi bobot portofolio mereka di saham-saham blue chip Indonesia.
Realitas Pasar Bukan Sekadar Retorika
Di akhir analisisnya, Gema mengajak masyarakat untuk berhenti mengeluh dan mulai merapatkan barisan guna mendoakan kekuatan pemerintah dalam menghadapi badai ini. Imbauan moral ini tentu positif untuk menjaga kondusivitas psikologis publik.
Namun di lantai bursa, doa harus dibarengi dengan perbaikan indikator fundamental. Retorika perang kedaulatan melawan asing tidak akan cukup kuat menahan kejatuhan nilai tukar jika pekerjaan rumah di dalam negeri diabaikan.
Langkah berani Indonesia di panggung geopolitik global dengan merapat ke BRICS memang membawa konsekuensi pergeseran peta ekonomi. Tetapi, kunci utama untuk meredam kepanikan pasar bukanlah dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan membuktikan bahwa pengelolaan fiskal dalam negeri dikelola secara kredibel, transparan, bebas korupsi, dan taat pada asas kepastian hukum.
Tanpa adanya pembenahan fundamental di internal domestik, pasar akan terus melakukan "penghukuman" lewat mekanismenya sendiri, barangkali bisa dengan keluarnya modal secara dingin, tanpa peduli narasi politik apa yang sedang digoreng di ruang publik.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.