KABARBURSA.COM – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) selama satu hari setiap pekan dinilai belum tentu efektif dalam menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam karena tidak hanya menyangkut efisiensi energi, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat serta dampaknya terhadap sektor lain.
Ia menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, telah mendorong harga minyak Brent menembus di atas USD 100 per barel. Bahkan pada 20 Maret 2026, harga Brent tercatat mencapai USD 112.19 per barel.
“Sebagai negara net importer minyak, Indonesia menghadapi tekanan yang cukup besar dari kenaikan harga tersebut. Dampaknya tidak hanya membengkaknya subsidi BBM dalam APBN, tetapi juga memicu imported inflation yang diperkirakan berada di kisaran 3,07 persen hingga 4,8 persen secara tahunan, serta menekan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.000 per dolar AS,” kata Fahmy dalam pernyataan resminya dikutip Selasa, 24 Maret 2026.
Untuk meredam tekanan tersebut, pemerintah berencana menerapkan sejumlah kebijakan efisiensi energi, salah satunya WFH satu hari bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta setelah periode Lebaran. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.
Namun, Fahmy mengingatkan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. “Tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH secara konsekwen karena menyangkut perubahan perilaku kerja,” ujarnya.
Ia menilai potensi penyimpangan dari tujuan awal cukup besar, mengingat masyarakat bisa saja memanfaatkan hari kerja dari rumah untuk bepergian. “Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata,” kata Fahmy.
Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan masa pandemi Covid-19, ketika kebijakan WFH relatif efektif karena adanya faktor paksaan berupa risiko kesehatan. “Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsekwen,” ucapnya.
Selain efektivitas yang dipertanyakan, Fahmy juga menyoroti potensi dampak ekonomi lanjutan dari kebijakan tersebut. Ia menyebut sektor transportasi, termasuk ojek online, serta pelaku usaha mikro seperti warung makan yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran berpotensi mengalami penurunan pendapatan.
Tidak hanya itu, penerapan WFH di sektor swasta, khususnya industri manufaktur, juga dinilai berisiko menekan produktivitas kerja. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak pada kinerja sektor riil secara keseluruhan.
Fahmy menekankan bahwa pemerintah perlu melakukan perhitungan matang sebelum menerapkan kebijakan tersebut. “Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,”katanya.
Dengan berbagai potensi dampak tersebut, kebijakan WFH selama satu hari dinilai masih membutuhkan kajian komprehensif agar tujuan efisiensi energi dapat tercapai tanpa menimbulkan efek negatif yang lebih luas terhadap perekonomian. (*)