KABARBURSA.COM — Perayaan Idul Fitri tahun ini berlangsung di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik tersebut dinilai berpotensi memicu dampak ekonomi yang tidak ringan bagi Indonesia, mulai dari tekanan inflasi, pelemahan daya beli, hingga risiko lonjakan harga energi dan pangan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Hakim Naja menilai kondisi global yang tidak menentu ikut memengaruhi dinamika ekonomi domestik menjelang Lebaran.
Menurut dia, indikasi tersebut terlihat dari potensi penurunan jumlah pemudik pada musim mudik tahun ini. Berdasarkan perkiraan Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik diperkirakan sekitar satu juta orang atau sekitar 50,60 persen dari total penduduk. Angka ini turun sekitar 1,75 persen dari hasil survei dan merosot 6,55 persen dibanding realisasi mudik pada 2025.
Hakim mengatakan pelemahan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tren tersebut, selain ketidakpastian ekonomi dan politik global.
“Sekarang daya beli masyarakat melemah dan kondisi ekonomi serta politik global yang penuh ketidakpastian. Faktor ini jelas merupakan sebab dari penurunan arus mudik tersebut selain fakator sosial ekonomi,” ujar Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima KabarBursa.com, Senin, 16 Maret 2026.
Ia menilai tekanan ekonomi domestik juga terlihat dari perkembangan inflasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan pada Februari 2026 mencapai 0,68 persen, berbalik dari kondisi deflasi sebesar 0,15 persen pada Januari. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga menambah tekanan terhadap harga barang, terutama komoditas impor.
Hakim menyebut nilai tukar rupiah kini telah menembus kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari asumsi kurs dalam APBN 2026 yang dipatok Rp16.500 per dolar. Kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga barang impor seperti pangan, energi, hingga bahan baku industri.
“Faktor nilai tukar, sekarang yang menyentuh Rp17.000 lebih tinggi dari asumsi di APBN 2026 sebesar Rp16.500. Hal ini menjadikan lonjakan harga barang-barang yang diimpor termasuk makanan, minyak, dan gas," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak tidak akan dinaikkan hingga Lebaran dan pasokan energi tetap aman. Namun Hakim menilai kebijakan tersebut menyisakan pertanyaan terkait keberlanjutan subsidi energi setelah Idul Fitri. Ia mengingatkan tekanan terhadap subsidi energi bisa meningkat jika harga minyak dunia tetap tinggi.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp210,06 triliun untuk listrik, LPG, dan BBM. Sementara itu harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga sekitar USD119,5 per barel atau sekitar Rp2 juta per barel dengan kurs Rp16.900. Padahal asumsi harga minyak dalam APBN 2026 hanya sekitar USD70 per barel atau sekitar Rp1,18 juta per barel.
“Kalau harga BBM akan tetap dipertahankan ketika harga minyak naik, maka subsidi mesti diperbesar,” katanya.
Hakim juga mengingatkan dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah berpotensi berlangsung cukup panjang. Ketidakpastian geopolitik dinilai bisa memicu gangguan pasokan energi dan komoditas global. Ia menilai salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah dampak terhadap ketahanan pangan nasional.
Kawasan sekitar Selat Hormuz yang kini terdampak konflik merupakan wilayah penting bagi perdagangan pupuk nitrogen dunia. Negara seperti Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dikenal sebagai eksportir utama pupuk berbasis gas alam yang digunakan dalam produksi pangan global.
Ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi potensi gejolak tersebut, terutama karena Indonesia masih mengimpor sejumlah komoditas pangan penting seperti gandum, kedelai dan gula. Selain tekanan pada sektor energi dan pangan, Hakim juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang dinilai sudah cukup berat bahkan sebelum konflik memanas.
Menurut dia, proyeksi defisit anggaran berpotensi melebar mendekati atau bahkan melampaui tiga persen dari produk domestik bruto. Karena itu pemerintah diminta berhati-hati dalam mengelola anggaran negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Kondisi fiskal sebelum perang pun sudah berat karene perkiraan defisit sudah sangat lebar dan cenerung menerobos 3 persen. Jadi pemerintah tidak boleh main-main dengan fiskal (rating sudah turun karena fiskal berat),” ujar Hakim.
Ia menyarankan pemerintah memperkuat efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan program yang langsung menyentuh pelayanan publik serta mengurangi pemborosan anggaran. Langkah penghematan dapat dilakukan antara lain dengan memangkas kegiatan seremonial, mengurangi perjalanan dinas, hingga memperkuat pola kerja fleksibel di lingkungan pemerintah.
Hakim juga menilai pemotongan gaji dan tunjangan pejabat negara dapat menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan ekonomi global.
“Langkah pemotongan gaji dan tunjangan para pejabat menjadi salah salah satu wujud keseriusan pemerintah mengelola keuangan negara secara efisien dan produktif. Akan lebih baik jika dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Menteri, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, Wakil Kepala Lembaga, Pejabat Eselon I dan II. Kebijakan ini akan menghemat dana APBN dan membangkitkan kekuatan serta solidaritas nasional di tengah ketidakpastian global,” kata Hakim.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.