KABARBURSA.COM - PT Kabar Grup Indonesia (KGI) menggelar Forum Ekonomi Regional Sumatra 2026 di Kampus UIN Raden Fatah Palembang, Sumatra Selatan, Senin 20 April 2026.
Forum bertajuk "Ekonomi Syariah Sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Regional" ini, menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Dirjen Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad yang mewakili Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar.
Dalam paparannya, Abu Rokhmad menyoroti posisi strategis Indonesia dalam ekonomi Islam dunia.
"Dunia sedang menoleh Indonesia. Per Februari 2026, posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam dunia sangat kokoh, antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah Indonesia mempertahankan posisi peringkat ketiga dunia dalam Global Islamic Economy Indicator tahun 2024 sampai 2025," ujarnya melalui siaran virtual dalam Forum Ekonomi Regional Sumatra, Senin 20 April 2026.
Rohmad menyebut, posisi Indonesia juga merupakan destinasi investasi halal terbesar di dunia dengan jumlah 40 transaksi senilai USD1,6 miliar sepanjang 2023.
"Kemudian di sektor riil, Indonesia menduduki peringkat pertama dunia di sektor modest fashion, serta posisi teratas di sektor pariwisata ramah Muslim, kosmetik, dan juga farmasi halal," sebutnya.
Pencapaian Indonesia berikutnya dalam ekonomi syariah global juga ditunjukkan dengan kontribusi Halal Value Chain yang menyumbang 27,34 persen atau Rp4,832 triliun terhadap PDB (Produk Domestik Bruto nasional pada triwulan 3 2025.
Ia menilai, posisi strategis Indonesia merupakan momentum emas bagi regional Sumatra untuk mengambil peran dalam rantai nilai global.
"Pak Menteri Agama juga memandang bahwa penguatan ekonomi syariah harus bermuara pada satu tujuan, yaitu pemberdayaan ekonomi umat," kata Rokhmad.
Lebih lanjut, Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan berbagai macam intervensi melalui beberapa jalur.
Rokhmad menyatakan, jalur yang pertama adalah redefinisi literasi, melampaui ritual menuju substansi.
"Kami ingin merubah cara pandang masyarakat terhadap ekonomi syariah. Literasi publik tidak boleh berhenti hanya pada aspek ritual keagamaan semata. Masyarakat harus memahami bahwa halal misalnya, juga mencakup tata kelola yang baik, keadilan dalam bertransaksi, serta dampak positif terhadap lingkungan dan sosial," jelasnya.
Menurutnya beberapa langkah seperti zakat, infaq, sampai wakaf mampu menjadi modal dalam pengembangan ekonomi hingga proyek yang berdampak positif bagi umat.
"Inilah wajah ekonomi masa depan yang diinginkan oleh dunia. Yang kedua, penguatan keuangan sosial atau siswaf, dan tentu dana sosial keagaman Islam yang lain, dan kemandirian pesantren. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf termasuk dana sosial keagaman Islam yang lain, bukan hanya merupakan instrumen filantropi, melainkan juga modal sosial ekonomi yang mampu mengentaskan kemiskinan dan membiayai proyek-proyek strategis keumatan," sambung Rokhmad menjelaskan.
Kemenag RI berharap, Forum Ekonomi Regional Sumatra 2026 dapat melahirkan semacam rekomendasi paling baik, atau sebuah cetak biru operasional bagi setiap pemerintah daerah di Sumatra untuk mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam rencana pembangunan daerah.
Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel yang melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor. Panel pertama diisi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, Kepala OJK Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Arifin Susanto, Regional CEO Bank Syariah Indonesia Palembang Ari Yusnari Muslim, serta Ketua BAZNAS Sumatera Selatan H. Darami, dengan moderator Dr. Melis dari UIN Raden Fatah.(*)