KABARBURSA.COM -- Ambisi pemerintah untuk menggenjot produksi migas nasional terbentur tembok tebal birokrasi daerah. SKK Migas melaporkan bahwa rencana masif pemboran ratusan sumur pengembangan terancam mandeg akibat izin pembebasan lahan yang tak kunjung menemui titik temu.
Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengungkapkan dari rencana kerja yang tertuang dalam Work Program and Budget (WP&B) sebanyak 832 sumur eksploitasi, pihaknya baru berhasil mengebor 215 sumur atau setara 25 persen. Kini, nasib sisa 617 sumur bor lainnya berada dalam ketidakpastian akibat kendala non-teknis.
"Alhamdulillah perizinan hampir selesai, namun ada beberapa perizinan yang belum selesai terutama menyangkut pembebasan lahan. Untuk hal ini, kami mohon bantuan Komisi merekomendasikan agar untuk hulu migas dapat mungkin bisa seperti Permen 14, yang paling tidak 4 tahun ke depan bisa dibebaskan dari perizinan atau dikecualikan," kata Djoko dalam RDP Komisi 12 DPR, dikutip Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Djoko, 'amnesti' atau pengecualian izin birokrasi ini sangat krusial mengingat karakteristik sumur pemboran pengembangan selalu memiliki tingkat keberhasilan (success rate) yang sangat tinggi.
Jika 617 sumur ini lolos dari jerat birokrasi lahan, dampaknya akan langsung mendongkrak volume lifting minyak nasional secara signifikan.
"Pada umumnya sumur pemboran pengembangan ini selalu berhasil. Kami menargetkan rata-rata minimum 100 barel per sumur. Sehingga jika ada 617 sumur, kita bisa dapat tambahan 61.700 barel. Kalau dalam setengah tahun kita bagi dua, maka ada tambahan sekitar 30.000 bph," urap Djoko secara matematis.
Selain memperjuangkan nasib sumur eksploitasi, SKK Migas juga tengah mengejar sisa pengeboran 34 sumur eksplorasi dari target tahun ini demi mencari cadangan raksasa (giant discovery) baru, salah satunya di Blok Kubara yang dikelola oleh konsorsium Petronas, Total, dan Pertamina.
Guna mengamankan operasional hulu migas secara jangka panjang, SKK Migas meminta tiga dukungan utama dari para pemangku kepentingan. Pertama, mengusulkan beberapa proyek migas baru sebagai Proyek Strategis Nasional guna memangkas jalur birokrasi.
Kedua, meminta jaminan agar kontrak hulu migas yang sudah ditandatangani tetap berlaku dan tidak diubah di tengah jalan oleh regulasi baru.
Dan ketiga, mengusulkan ruang biaya pengembalian operasi (cost recovery) naik ke level USD 10–11,5 miliar di 2027 untuk mendanai 564 kegiatan workover dan 25.265 perawatan sumur.
"Dukungan perizinan, pengecualian, serta koordinasi antar-pemangku kepentingan sangat kami butuhkan untuk mencapai target pengeboran hulu migas kita," tutup Djoko. (*)