KABARBURSA.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan apresiasinya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pergantian kepemimpinan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.
Menurut Yahya, kehadiran pemimpin baru di tubuh BGN membuka peluang untuk melakukan evaluasi sekaligus pembenahan menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program yang menyentuh jutaan masyarakat tersebut.
“Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S. Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN,” ujar Yahya Zaini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 4 Juni 2026).
Politikus Partai Golkar itu menilai pengalaman Nanik selama ini menjadi modal penting dalam menjalankan tugas barunya. Menurutnya, keterlibatan langsung dalam pengawasan berbagai daerah membuat Nanik memahami secara mendalam kondisi lapangan, mulai dari tantangan teknis hingga hambatan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG.
“Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini,” katanya.
Meski memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan baru, Yahya mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi BGN ke depan tidak ringan. Program MBG yang mengelola anggaran besar dan menjangkau masyarakat luas membutuhkan sistem pengelolaan yang kuat, disiplin, serta akuntabel.
Ia menyebut terdapat tiga pekerjaan utama yang perlu segera menjadi perhatian pimpinan baru BGN agar program tersebut mampu berjalan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi masyarakat.
Tantangan pertama berkaitan dengan pembenahan tata kelola anggaran dan operasional. Menurut Yahya, transparansi penggunaan anggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan harus menjadi prioritas utama.
“Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa program MBG menyerap dana negara dalam jumlah besar sehingga setiap tahapan pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Selain itu, akurasi data penerima manfaat dan efektivitas rantai pasok juga perlu diperkuat agar tidak menimbulkan pemborosan maupun potensi kebocoran.
“Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran,” lanjut Yahya.
Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah penegakan disiplin serta penerapan standar operasional yang lebih ketat. Menurutnya, seluruh unit penyedia makanan harus menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) secara konsisten tanpa kompromi.
Yahya menilai berbagai insiden keracunan makanan yang sempat terjadi sebelumnya harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut.
“Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident. Pengawasan berkala tidak boleh kendor,” paparnya.
Selain tata kelola dan standar operasional, Yahya juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, persoalan ego sektoral masih menjadi salah satu hambatan yang kerap mengganggu efektivitas pelaksanaan program-program nasional berskala besar.
“Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral,” ujarnya.
Karena itu, Kepala BGN yang baru diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih erat dan sinergis dengan berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Koordinasi yang baik dinilai menjadi kunci untuk memastikan pengawasan berjalan efektif hingga tingkat lapangan.
Yahya secara khusus menyoroti pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan MBG secara terpadu.
“Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar,” tegasnya.
Lebih jauh, Yahya menilai publik kini menaruh ekspektasi besar terhadap BGN di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang. Harapan tersebut tidak hanya terkait kelancaran administrasi program, tetapi juga kemampuan lembaga dalam menghadirkan perubahan nyata bagi kualitas gizi masyarakat.
Menurutnya, BGN harus mampu bertransformasi menjadi institusi yang tidak sekadar menjalankan fungsi birokrasi, melainkan menjadi motor penggerak pembangunan gizi nasional yang profesional, disiplin, dan terpercaya.
“BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.(*)